Korupsi ‘Rumbing’, JPU Belum Mampu Hadirkan Saksi Ahli, Sidang Ditunda

  • Whatsapp

Ilustrasi. (Foto: ist/ net)

Denpasar – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan rumbing di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jembrana dalam agenda mendengarkan pendapat saksi ahli dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar terpaksa ditunda.

Pasalnya, dua saksi ahli dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) diajukan jaksa belum mampu dihadirkan di muka sidang lantaran ada tugas internal di lembaganya.

Untuk itu, JPU memohon penundaan kepada Ketua Majelis Hakim Heriyanti. “Kendala dari ahli (saksi ahli dari JPU, red) karena ada tugas internal. Kita mohon penundaan. Kita akan panggil kembali,” terang JPU Gusti Ngurah Arya Surya Diatmika saat dihubungi wartawan usai sidang, Selasa (12/10/2021)

Dalam agenda sidang digelar secara daring ini majelis hakim dan tim kuasa hukum terdakwa Nengah Alit, yanki Gede Ngurah, Made Sugianta dan Putu Suma Gita hadir di ruang persidangan.

Sementara, JPU dari Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana. Sedangkan terdakwa Nengah Alit bersama Ketut Kurnia Artawan hadir dari Polsek Mendoyo, Jembrana. Dan agenda sidang selanjutnya akan diadakan pekan depan, Selasa, 19 Oktober 2021.

Untuk diketahui dalam sidang sebelumnya JPU menghadirkan 9 (sembilan) saksi. Terungkap, baik komanditer CV. Cahaya Putra Dewata Ni Kade Wardani maupun direktur CV. Laut Biru I Ketut Wardana sama-sama tidak memahami dokumen terkait pengadaan yang ditandatangani. Begitu pula konsekuensi Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan atas nama perusahaan.

Hakim Heriyanti sampai mengatakan, perkara ini tidak akan terjadi jika para rekanan tidak memberikan CV-nya dipinjam dipergunakan dalam pengeluaran anggaran pengadaan. “Jika tidak ada CV-CV atau perusahaan yang meminjamkan nama, tidak akan ada perkara seperti ini,” singgung Hakim Heriyanti kepada para saksi.

Namun dari sekian banyak saksi dalam fakta persidangan, tidak ada kesaksian menerangkan terdakwa Nengah Alit saat itu sebagai Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana memiliki niat dan peran signifikan yang menyebabkan kerugian negara.

Termasuk satu saksi yakni pengerajin ‘rumbing’ bernama I Gede Eka Yasa, sepintas sempat menerangkan bahwa ada dari dinas ke rumahnya. Itu pun sifatnya memastikan ‘rumbing’ dan apa benar sudah ada mengerjakan.

“Saya hanya sekali ketemu dinas (nama terdakwa Nengah Alit-red disebut setelah diperlihatkan photo) bersama Pak Kurnia ke rumah,” terang saksi kepada jaksa penuntut.

Dan pada sesi berikutnya ketika saksi ini kembali ditanya oleh kuasa hukum terdakwa Nengah Alit untuk menegaskan, apakah saudara saksi pernah dihubungi orang dinas (Nengah Alit-red) melalui telepon atau bincang-bincang tentang ‘rumbing’? Jawaban saksi Eka pun tegas mengatakan, tidak.

Begitu juga usai sidang, Kasi Pidsus Kejari Jembrana, I Gusti Arya Surya ketika ditanya mengatakan, bahwa sejauh ini belum ada kesaksian menerangkan terdakwa Nengah Alit menerima uang. Tapi, sisi lain pihaknya mengaku memiliki keterangan yang bisa dijadikan bukti.

“Kalau dari kesaksian sejauh ini belum ada. Nanti mungkin ada keterangan dari para terdakwa. Dari Celongoh (Kurnia Hartawan-red) juga, nanti kan ada. Kita juga sudah ada buktinya kok. Itu tadi yang saya mau bacakan kan, cuma diminta oleh majelis saat selesai pemeriksaan ahli. Minggu depan baru bisa dibacakan,” terang Arya Surya yang juga sebagai jaksa penuntut dalam kasus ini.

Arya Surya menambahkan, keterangan ingin disampaikan itu ada keterkaitan dari awal pemeriksaan hingga sekarang.

“Semua ada kaitannya. Dari pemeriksaan dari awal sampai sekarang ada keterkaitan. Namun, ini yang memang lebih gamblang, ya dari almarhum (Putu N.Sutardi-red) ini yang kemudian kita harus cocokan. Jadi kita harus bacakan. Karena ini bisa menjadi alat bukti saksi dan juga berkaitan dengan keterangan saksi yang diperiksa di persidangan,” imbuhnya.

Sisi lain sebelumnya, banyak pihak menilai kasus ini disinyalir sarat muatan politik, dimana terdakwa Nengah Alit sendiri digadang-gadangkan sebagai salah satu calon bisa memegang jabatan strategis di Kabupaten Jembrana.

“Bila kita mencermati, mulai dari Surat Perintah Kerja (SPK) terus ke Berita Acara Pemeriksaan, terus ke Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, terus berita acara penerimaan barang dan berita acara serah terima barang, dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ke Ketua Sekaa Makepung sepertinya pengadaan barang dan jasa telah berjalan sesuai dengan aturan,” jelas penasihat hukum terdakwa I Gede Ngurah, S.H kepada wartawan, Sabtu, (02/10/12021)

Menurut Gede Ngurah, faktanya semua itu jauh berbeda. Berdasar keterangan saksi komenditer dan saksi lain semua dokumen ditandatangani baik Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), KPA serta serah terima barang ‘seka’ atau kelompok ‘Makepung’ adalah formalitas semata dan semua tidak ada keterlibatan terdakwa Nengah Alit.

“Tindakan menempatkan terdakwa tanpa alasan yang jelas secara hukum berpotensi patut diduga bentuk kriminalisasi terhadap pejabat,” singgungnya.

Lanjut diungkapkan Gede Ngurah Surat Keputusan Bupati No.396/Disparbud/2018 ditetapkan pada tanggal 25 juli 2018 disebutkan jelas tertera di dalam lampiran penerima barang Rumbing adalah ‘seka’ atau kelompok ‘Makepung’ Ijo Gading Timur (I Made Rentana) dan kelompok ‘Mekepung’ Ijo Gading Barat (I Kade Nuraga).

“Persoalan tidak diberi barang dan diganti dengan uang adalah menjadi tanggung jawab KPA, PPTK beserta pejabat di bawah dan penerima Surat Perintah Kerja (SPK) bukan harus dilimpahkan ke terdakwa selaku Kadis Pariwisata dan Kebudayaan,” pungkas Gede Ngurah.

Sementara I Made Sugianta, S.H yang juga ikut bersama pengacara lain seperti Hendi Tri Wahyono, S.H, Nyoman Sukrayasa, S.H, M.H dan Putu Sumagita, S.H, M.H, mendampingi terdakwa mengatakan kasus ini sangat rawan.

Menurut pihaknya kasus menyeret mantan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Jembrana ini bisa membuat pejabat satuan kerja pemerintah daerah atau SKPD khawatir dalam mengambil keputusan. Memunculkan keragu-raguan dan takut dalam melaksanakan program mengarah pada masyarakat.

“Siapa mau jadi Kadis jika begitu. Tidak saja pejabat takut, tentu juga berdampak luas terhadap program-program masyarakat yang tidak terlaksana,” jelas pengacara Made Sugianta.

Pos terkait

loading...