Pernyataan Pedas, Ketika Unud Nekat Tembok Tanah Sengketa

Ilustrasi.

Badung – Meski sudah disomasi (ditegur) namun pihak Universitas Udayana (Unud) tetap nekat melanjutkan proyek penembokan pagar di tanah sengketa.

Terlihat berapa pekerja dari rekanan kontraktor Unud sedang mengerjakan pondasi tembok pada lokasi dikabarkan masih dalam proses hukum di Jalan Raya Uluwatu, Banjar Mekar Sari Simpangan, Kelurahan Jimbaran Kuta Selatan Badung Bali, Jumat (15/10/2021)

Pertontonkan Arogansi Dibalik Kebohongan

Mengetahui keadaan itu, pengacara dari warga Jro Komang Sutrisna, S.H atas nama kliennya I Nyoman Suastika mengatakan, bahwa pihak Unud sedang mempertontonkan arogansi dibalik laporan polisi (LP) Nomor: STTL/368/IX/2021/BARESKRIM POLRI tertanggal 15 September 2021 dan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikritisi ganjil.

Sangat jelas disampaikan tidak menghormati proses hukum sedang berlangsung. Walau ranah kepemilikan ia sebut adalah ranah perdata, namun dikatakan munculnya PK No. 451/PK/PDT/2015 didapat dari upaya kebohongan sebagai dasar menduduki lahan yang harus dikritisi.

“Klien kami sebagai warga asli Jimbaran yang lahir, besar dan akan mati di tanah itu, sudah cukup bersabar membuka ruang-ruang dialog untuk memecahkan masalah. Tahapan sengketa perdata pun sudah dilewati. Klien kami dimenangkan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung. Namun, putusan Peninjauan Kembali No. 451/PK/PDT/2015 telah menzolimi, mengkhianati kepolosan dan kejujuran klien kami sebagai warga asli Jimbaran,” singgungnya.

Menggaungkan Kebohongan dan Peneliti Hukum Unud Terdiam

Jro Sutrisna mengatakan, tanah tersebut dari awal adalah tanah Hak Milik Adat (HMA) yang diturun wariskan kepada kliennya. Bukan tanah negara seperti digaungkan Unud selama ini. Putusan PK, telah memberikan bukti, bahwa kebohongan dibiarkan negara telah menyakiti hati masyarakat.

“Klien kami sebenarnya minta yang jelas-jelas tanah miliknya berdasarkan Pembagian Hak Milik Adat yang tertera dalam Buku Leter C, Peta Rincikan klasiran tahun 1948, yaitu Pipil 514, Persil 137 yang dimiliki I Rimpuh, dikembalikan kepada yang berhak, yaitu warga ‘Wed’ atau Asli Jimbaran yang kini hanya memiliki tanah itu,” sebutnya lagi.

Sisi lain pengacara ini mengatakan, Unud juga menyatakan dalam PK telah memiliki sertifikat dan ada bangunan pendidikan. Tapi nyatanya tidak. Kebohongan itu pun harus diungkap, Unud selama ini dikenal sebagai gudangnya para akademisi mumpuni di Bali bahkan di Indonesia mengunakan cara-cara ‘perampok’ menguasai tanah masyarakat dengan kebohongan dan tipu muslihat.

“Pengajuan peninjauan Unud lewat PK, seperti memiliki sertifikat dan bangunan pendidikan di atas tanah sengketa adalah kebohongan terhadap warga yang sangat menyakitkan. Bukti atas status tanah bahwa tanah sengketa adalah tanah milik adat pun diabaikan. Seakan peneliti-peneliti handal Unud terdiam, para mahasiswa yang kritis tidak bersuara, para Profesor yang memiliki disertasi pembelaan hukum terhadap warga negara, tidak bertaring lagi mengatakan kebenaran,” bebernya menggugah.

Pembuktian Terbalik dan Dosa Masa Lalu

Jro Komang Sutisna mempertanyakan, Jika Unud dalam kengototan mengatakan tanah sengketa adalah tanah negara, apakah dapat membuktikan bahwa tanah itu adalah tanah negara. Dimana ia katakan dari tahun 1982/1983 digembar gemburkan kepada warga ‘Wed’ atau Asli sehingga sebagian besar akhirnya mereka tergusur dari rumah kelahirannya.

“Jika pembuktian Bareskrim Mabes Polri yang kami laporkan mengenai surat Palsu dan penyerobotan tanah terbukti, apa Unud akan menutup mata atas bukti dan fakta yang sebenarnya? Kami saat ini menunggu proses hukum pidana yang sedang berproses di Bareskrim Polri. Kami yakin, segala bukti dan fakta lapangan yang sudah dikumpulkan. Segala pengakuan ganjil yang sudah direkam dari pihak Unud, akan menguatkan bukti dan fakta bahwa tanah sengketa adalah Hak Milik Adat,” tegas Jro Sutrisna.

Sehingga tegas Jro Sutrisna lagi, surat-surat digunakan untuk menguasai tanah warga asli Jimbaran, dengan berdasarkan status Tanah Negara akan menjadi gugur. “Harusnya, Unud membuka hati dan nurani, serta jujur mengakui ada catatan kelam penguasaan tanah sebagai dosa masa lalu yang harus diperbaiki. Semoga kasus ini menjadi catatan untuk membenahi aset Unud ke depan. Dimana adanya beban dosa masa lalu bersengketa tak berujung,” tutup Jro Sutrisna mengingatkan.

Unud Tetap Berpegang Putusan Pengadilan Dianggap Ganjil.

Sebelumnya, Dr. I Nyoman Sukandia, S.H., M.Hum sebagai Kuasa Hukum Unud menegaskan, bahwa Unud tetap berkomitmen untuk mentaati keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap meski dinilai ganjil. Sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga terhadap Berita Acara Eksekusi sudah dijalankan Pengadilan Negeri Denpasar No. 463/PDT.G/2011/PN.DPS tertanggal 3 Januari 2021.

“Sesuai dengan arahan Kementrian Keuangan, bahwa menjadi kewajiban dari Universitas Udayana selaku pemegang Hak Pakai untuk mengamankan aset negara dari tangan-tangan jahil, investor-investor jahil yang selalu manfaatkan peluang untuk kerugikan negara melalui upaya-upaya yang tidak masuk akal,” pungkas pengacara senior Nyoman Sukandia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.