Tanda Tanya, Plang Proyek Retaining Wall Dumping Pelabuhan Benoa Tak Cantumkan Nilai Kontrak

  • Whatsapp

Plang Proyek pembangunan Retaining Wall Dumping Pelabuhan Benoa. (Foto: Ist)

Denpasar – Proyek pembangunan Design dan Build pekerjaan Revetment dan Retaining Wall Dumping 1 di Pelabuhan Benoa yang dikerjakan PT Brantas Abipraya (PT BA) dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III sebagai pemberi kerja, menunjukan keganjilan dan menyisakan pertanyaan. 

Pasalnya, dalam proyek yang dananya diduga bersumber dari APBN Tahun 2021 ini, pihak pelaksana tidak mencantumkan nilai kontrak dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) proyek tersebut di dalam papan plang pekerjaan proyek.

Seperti terpantau di lokasi, yang tertulis di dalam plang di pintu masuk proyek tersebut hanya masa pengerjaan dan masa pemeliharaannya saja. Tak pelak ini menimbulkan kesan seolah ada yang di tutup-tutupi, yakni nilai kontrak.

Sayangnya, saat awak media mengkonfirmasi hal tersebut ke pihak Project Manager Hidayatulah di kantor Direksi Keet, yang bersangkutan tidak ada di tempat. Awak media hanya ditemui oleh staf PT BA, yang tidak mau berkomentar banyak. Awak media justru diarahkan untuk menghubungi pihak Pelindo lll selaku pemberi pekerjaan. 

“Silahkan untuk semua informasi proyek langsung dengan pihak Pelindo, kita satu pintu,” terang salah seorang staf di kantor Direksi Keet, Sabtu (16/10/2021).

Awak media-pun mencoba menghubungi pihak Pelindo lll melalui humas untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi hal tersebut melalui sambungan telepon Whatsapp. Namun, hingga berita ini ditayangkan belum juga mendapat respon. Tak heran, kesan saling lempar seperti ini memang lumrah terjadi.

Selain itu, berdasarkan pantauan awak media di lokasi, tidak banyak aktivitas yang terlihat. Pertanyaan pun semakin berkembang karena tidak terbukanya pihak pelaksana terkait pekerjaan di lapangan, apakah proyek tersebut multi years atau tahun jamak. 

Seperti diketahui, kewajiban memasang plang papan nama proyek tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek. Agar publik tahu dan dapat ikut mengawasi.

Papan nama tersebut di antaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek. Nama kontraktor pelaksana, nama Konsultan Pengawas dan masa pemeliharan.

Tidak dicantumkannya nilai kontrak pada plang papan nama proyek tersebut yang diduga nilai kontraknya ratusan miliar, bukan hanya bertentang dengan Perpres. Tetapi juga tidak sesuai dengan semangat transparansi yang dituangkan pemerintah dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pos terkait

loading...