Kemendibud Akan Investigasi Dugaan Penyelewengan BOS Rp516 Juta di Disdik Sumbar

  • Whatsapp
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim. /Dok. Humas Kemendikbud RI.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menanggapi persoalan dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Disdik Sumbar) sebesar Rp516,7 juta dari pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan (daring) tahun 2020 lalu.

Selamat siang. Jika benar telah terjadi indikasi penyelewengan dana BOS oleh Dinas Pendidikan Sumbar, silakan Saudara melaporkan melalui link berikut: https://posko-pengaduan.itjen.kemdikbud.go.id/. Sertakan identitas, kronologi, dan bukti-bukti agar dapat segera diinvestigasi oleh Inspektorat kami.

Terima kasih. Salam Unit Layanan Terpadu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Demikian pesan diterima deliknews.com dari layanan pengaduan Kemendikbud menanggapi pemberitaan dugaan penyelewengan dan BOS tersebut.

Sebelumnya diberitakan Disdik Sumbar nekat melaksanakan kegiatan PPDB daring yang tidak dianggarkan dalam APBD di masa pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu, sehingga diduga melanggar aturan dengan menggunakan dana BOS Rp516,7 juta.

Baca juga : Masa Pandemi, Disdik Sumbar Diduga Selewengkan Dana BOS Rp516 Juta

Disdik Sumbar Diduga Langgar Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS

Kemendikbud: Penyelewengan BOS Saat Pandemi Terancam Hukuman Mati

Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Tahun 2020 pada Pasal 12 ayat (1) telah mengatur bahwa Tim BOS tidak boleh menggunakan dana BOS reguler untuk sewa aplikasi pandataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru daring dan membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Negeri Serta Sekolah Berasrama Negeri pada Pasal 35 dinyatakan bahwa pendaftaran PPDB untuk SMA dan SMK dilaksanakan dengan sistem daring, namun dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka pendaftaran dilakukan melalui mekanisme luar jaringan (luring) yang diatur oleh satuan pendidikan dan diketahui oleh Kepala Dinas.

Kemudian Pasal 63 menyatakan bahwa pembiayaan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasinya, dalam rangka pembahasan RKA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan TAPD menunjukkan Dinas Pendidikan tidak pernah mengajukan usulan anggaran untuk kegiatan PPDB daring, baik pada APBD murni maupun pada APBD perubahan.

Diketahui, pelaksanaan PPDB daring ini pada awalnya penyediaan aplikasi dikembangkan secara mandiri oleh Dinas Pendidikan dengan memberdayakan Tim IT dari SMK 4 Payakumbuh sebagai sekolah kejuruan yang berbasis pengembangan teknologi informasi.

Dalam pelaksanaannya pada saat launching aplikasi PPDB daring terjadi serangan siber yang menyebabkan aplikasi tidak dapat diakses oleh calon peserta didik yang akan melakukan pendaftaran secara daring.

Untuk mengatasi masalah tersebut Dinas Pendidikan memutuskan meminta bantuan Tim IT dari Universitas Negeri Padang (UNP) menyelesaikan permasalahan aplikasi PPDB daring agar dapat diakses secara lancar oleh seluruh calon peserta didik.

Setelah di ambil alih oleh Tim IT dari  UNP, PPDB daring dapat kembali diakses oleh calon peserta aplikasi didik, namun kerjasama pengembangan aplikasi PPDB daring oleh pihak UNP tidak dituangkan dalam perjanjian, sehingga tidak diketahui hak dan kewajiban dari masing – masing pihak. Pembayaran yang dilakukan tidak didukung dengan dasar perjanjian yang jelas dan dibayarkan kepada pihak UNP atas nama perorangan/tim bukan atas nama UNP sebagai sebuah Instansi publik.

Untuk membiayai kegiatan PPDB daring ini, Dinas Pendidikan menginstruksikan seluruh sekolah mengakses aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLAH) dan memilih layanan PPDB daring SMA dan SMK yang ditawarkan oleh CV. Valezis Teknologi Indonesia (VTI) dengan indeks per siswa masing- masing sebesar Rp8.500,00 (SMA) dan Rp11.700,00 (SMK).

Masing – masing sekolah melakukan  pembayaran berdasarkan invoice yang diterbitkan melalui aplikasi SIPLAH dengan nominal yang berbeda sesuai dengan jumlah siswa yang diterima pada sekolah – sekolah tersebut.

Terdapat juga sekolah yang  melakukan pembayaran tanpa melalui aplikasi SIPLAH tetapi langsung melakukan penyetoran ke nomor rekening CV.VTI, karena telah mengetahui informasi jumlah tagihan dari grup Whatsapp yang dibentuk sebagai media komunikasi antar sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Penentuan harga satuan untuk biaya pendataan calon peserta PPDB sebesar Rp11.900.000,00/Kab-kota dan biaya pengolahan data calon peserta untuk seleksi PPDB sebesar Rp15.800.000,00/kab-kota tidak memiliki dasar yang jelas.

Deliknews.com sudah mengirimkan surat konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri, dan Kepala Bidang SMA Suryanto selaku Ketua Panitia PPDB daring tahun 2020.

Suryanto tidak membantah persoalan temuan PPDB daring ini. Ia menanggapi via WhatsApp dengan singkat mengatakan bahwa masalah tersebut telah ditindaklanjuti. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Adib Alfikri, belum menanggapi surat konfirmasi yang dikirimkan pada September 2021 lalu.

Demikian juga dengan surat konfirmasi yang dilayangkan kepada Rektor UNP, Ganefri terkait kerjasama pengembangan aplikasi PPDB daring dengan Disdik Sumbar. Surat yang dikirimkan pada (13/10/21) belum ditanggapi, hingga berita ini ditayangkan.

(Darlin)

Pos terkait

loading...