Korupsi Rumbing, PH Nengah Alit: Pendapat Ahli Dari JPU Persepsi

  • Whatsapp

Sidang pemeriksaan saksi ahli dalam kasus korupsi dana pengadaan rumbing. (Foto: deliknews.com)

Denpasar – Penasihat Hukum (PH) dari terdakwa Nengah Alit mengkritisi, terkait pendapat saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa hiasan kepala kerbau (rumbing) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Bali.

Pihaknya mengatakan, suatu pendapat dari ahli seolah kliennya tahu terjadi korupsi disebut-sebut adalah sebuah persepsi.

“Tadi kan pendapat saksi ahli yang dihadirkan jaksa berusaha menjelaskan bagaimana terdakwa Nengah Alit tahu terjadi penyimpangan anggaran dan korupsi. Tapi itu kan sebuah persepsi dijadikan korelasi dalam kasus ini. Sidang sebelumnya fakta kan sudah jelas, keterangan semua saksi lebih dari 10 orang mengatakan sama sekali tidak ada saksi yang mengatakan bahwa terdakwa mengetahui tidak diberikan barang tetapi uang. Begitu juga dalam upaya niat merugikan negara,” terang Gede Ngurah, S.H, kepada wartawan usai sidang di halaman Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Kamis 21 Oktober 2021.

Pengacara Gede Ngurah menjelaskan, persoalan tidak diberi barang dan diganti dengan uang adalah menjadi tanggungjawab KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) beserta pejabat di bawah dan penerima Surat Perintah Kerja (SPK) menurutnya bukan harus dilimpahkan ke terdakwa selaku Kadis Pariwisata dan Kebudayaan.

“Pasca pendelegasian kepada bawahannya, terdakwa Nengah Alit sudah melimpahkan sepenuhnya seluruh wewenang dan tanggungjawab yang ada terkait dengan proses pengadaan dan penyerahterimaan rumbing kepada Sekaa Makepung.

Dipaparkan Gede Ngurah, pengertian mandat, atribusi dan delegasi menurut UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memiliki perbedaan.

“Tentu pada konteks ini, klien saya Nengah Alit memberikan delegasi, bukan mandat. Di mana delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi dalam hal ini KPA dan PPTK,” ungkapnya lebih lanjut.

Sedangkan definisi mandat bermakna pelimpahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada bawahannya dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Sisi lain dalam sidang pemeriksaan kenterangan pendapat ahli itu terungkap bahwa pihak perusahaan, yakni CV Laut Biru dan CV Putra Cahaya Dewata harus bertanggung jawab atas kerugian negara yang ditimbulkan.

Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan anggota majelis hakim yang meminta pendapat saksi ahli terkait pihak perusahaan selaku rekanan dalam pengadaan rumbing yang ditunjuk, tidak mengerjakan pekerjaan pengadaan yang dimaksud.

“Kalau dia tidak ada mengerjakan, itu sudah salah. Yang kedua dia mensubkontrakkan (mengalikhkan ke pihak lain), itu juga salah. Kemudian hasilnya tidak sesuai dengan spek, maka dia harus mengganti kerugian negara itu. Jadi dia harus bertanggungjawab,” tegas saksi ahli Ichwan Fajar Harika.

Ahli juga mengatakan, kendali pelaksanaan kontrak pengadaan rumbing sepenuhnya ada di Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah adanya delegasi atau pelimpahan kuasa dari Pengguna Anggaran (PA).

“Kalau sudah dilimpahkan, maka kendalinya ada di Kuasa Pengguna Anggaran,” imbuhnya.

Untuk diketahui, dalam sidang sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Heriyanti menanggapi keterangan saksi dari CV Putra Cahaya Dewata dan CV Laut Biru mengatakan, perkara ini tidak akan ada jika para rekanan tidak memberikan CV nya dipinjam hanya sebagai penyangga dana pengadaan rumbing.

Pasalnya, pihak perusahaan yang ditunjuk sebagai rekanan pengadaan rumbing tersebut mengetahui bahwa perusahaannya tidak memenuhi kualifikasi dan memberikan perusaahannya dipinjam sebagai penyangga dana pengadaan rumbing.

“Jika tidak ada CV-CV atau perusahaan-perusahaan yang mau meminjamkan nama seperti anda (saksi rekanan, red) ini, tidak akan ada perkara seperti ini,” ujar Hakim Heriyanti kepada para saksi saat persidangan.

Sebagaimana terungkap dalam sidang sebelumnya, Surat Perintah Kerja diterbitkan oleh Putu N Sutardi (almarhum) selaku KPA menyatakan CV Putra Cahaya Dewata dan CV Laut Biru adalah pelaksana pekerjaan penyediaan rumbing. Namun realitanya di lapangan, keduanya tidak ada mengerjakan sama sekali.

Keduanya hanya sebagai perantara pencairan dana pengadaan rumbing untuk Seka Mekepung Blok Barat dan Timur, masing-masing Rp 150 juta. Begitupun dengan semua dokumen administrasi dalam pengadaan tersebut dibuat oleh PPTK Putu Adi Arianto, pihak CV hanya tinggal menandatanganinya.

Setelah pencairan, dana diserahkan oleh masing-masing CV kepada I Made Rentana, ketua Seka Mekepung Blok Timur. I Made Rentana selanjutnya menyerahkan dana kepada terdakwa I Ketut Kurnia Artawan setelah dipotong fee (bayaran) kedua CV, masing-masing Rp9 juta. (Tim)

Pos terkait

loading...