Nyoman Tirtawan: Kejati Bali Jangan Bunuh Logika Hukum

I Nyoman Tirtawan. (Foto: ist)

Buleleng – Mantan anggota DPRD Bali Bidang Hukum dan Pemerintahan I Nyoman Tirtawan menyampaikan, kasus korupsi menyeret mantan sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng perlu dilakukan pendalaman.

Pasalnya, dalam suatu kasus korupsi gratifikasi dan pencucian uang dikatakan tidak mungkin berdiri sendiri dan hanya menetapkan satu tersangka yakni DKP saja.

“Ini lucu. Karena sesungguhnya kasus korupsi Rp16 miliar, Sekda itu kan juru tulis pasti ada yang menyuruh. Kan uangnya itu pun tidak mungkin Sekda yang makan sendiri. Jadi tingteng atau pimpinannya pasti tahu. Kalau tidak ada tersangka dari pihak penyuap, mustahil ada tersangka yang menerima suap. Stop tontonan hukum yang mencederai asas-asas hukum di negera Indonesia,” ungkap Nyoman Tirtawan kepada wartawan, Senin (25/10/2021)

Pengungkapan kasus ini pun dijelaskan Tirtawan menjadi konyol, dimana Kejati Bali harus menunggu sidang untuk menetapkan tersangka lain. Bagaimana menjadikan seseorang tersangka jika tidak ada konstruksi pelanggaran hukum sementara dalam kasus korupsi tidak bisa berdiri sendiri.

“Sangat jelas ada suap menyuap pasti ada yang disuapin dan ada yang menyuap. Termasuk money laundry juga ada yang melaundry dan tempat melaundry. Kejati Bali jangan pura-pura tidak tahu perihal peristiwa hukum? Contoh jika A menerima suap, pasti ada B,C,D yang menyuap. Jika tidak ada yang menyuap A, maka tidak bisa disangka atau dituduh tanpa bukti penyuap. Hello, jangan bunuh logika hukum,” singgung Tirtawan yang mengaku pernah menyelamatkan uang rakyat Rp98 miliar saat Pilgub 2018.

Jika begitu kata Tirtawan, sekalian bebaskan DKP dari sangkaan yang tidak memiliki korelasi legalitas konstruksi hukum jika dalam kasus suap menyuap hanya ada satu obyek. “Dalam peristiwa suap menyuap pasti ada siapa yang disuap dan siapa yang menyuap serta dengan apa disuap. Apakah disuapin bakso kotak atau bakso segi tiga ? Intinya Kejati Bali sedang mempertontonkan sebuah ilusi atau halusinasi hukum yang lumpuh,” celetuknya.

Sisi lain juga disinggung terkait kasus rumah jabatan, ketika mengembalikan hasil curian bukan berarti menghilangkan kasus pidananya. “Korupsi dana rumah jabatan dari pada Sekda, itu kan melanggar undang-undang. Sementara Bupati yang membuat peraturan sebagai kepala daerah yang membuat peraturan melabrak undang-undang. Tidak digubris sama sekali, ada apa ini,” tanyanya.

“Bayangkan pencuri ayam ketika barang bukti ayam curian sudah di tangan kejaksaan langsung ditahan meski belum ada vonis pengadilan. Kejati Bali jangan tumpul ke atas tapi tajam ke rakyat miskin,” sorot Tirtawan.

Sementara Kasi Penerangan Hukum atau Humas Kejati Bali, Luga Harlianto dikonfirmasi wartawan terkait ada bocoran akan memanggil Bupati Buleleng Januari 2022 dibantah. “Gak ada terkait itu. Kita tetap berkonsentrasi pada DKP karena penyidikan yang dilakukan Kejati Bali bukan ini saja,” kilahnya.

Begitu juga disinggung mengenai apa ada tersangka lain dan tentang adanya pendapat bahwa kasus korupsi gratifikasi dan pencucian uang tidak mungkin berdiri sendiri, ia menyampaikan hal itu melihat pemenuhan alat bukti. “Tersangka lain melihat pada pemenuhan alat bukti nantinya. Ikuti terus sampai akhir, begitu tanggapan kami kepada yang berpendapat itu,” tutup Luga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.