Korupsi Rumbing Jembrana, Fakta, Asumsi dan Vonis?

Ilustrasi. (Foto: net)

Denpasar – Penasihat Hukum (PH) dari terdakwa Nengah Alit tetap berpegang teguh pada pendapat ahli, terkait dilakukan konfrontir keterangan penyidik, saksi serta kedua terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa hiasan kepala kerbau (rumbing) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Bali pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Kamis 04 November 2021.

“Pertama kami tetap berpegang pada pendapat ahli bahwa faktanya PA (Nengah Alit-red) sudah mendelegasikan kepada KPA (almarhum Putu Sutardi). Kedua, faktanya tidak ada satu pun dari begitu banyak saksi mengatakan Nengah Alit menerima uang. Dan ketiga, apa pun upaya dilakukan jaksa mengaitkan pertemuan Nengah Alit hanya sekali dengan pengerajin rumbing yakni saksi Eka adalah asumsi. Tidak ada bentuk komitmen atau niat merugikan negara lantaran sudah didelegasikan. Ini sangat jelas terungkap dalam persidangan dari awal sampai terakhir,” terang Gede Ngurah, S.H selaku kuasa hukum dari terdakwa Nengah Alit kepada wartawan usai sidang.

Pengacara Gede Ngurah menyayangkan, dalam pengungkapan kasus ini dari awal sampai akhir persidangan jaksa belum sama sekali menunjukkan uang sitaan senilai Rp21,9 juta dilakukan penyidik polisi. Seharusnya penyidik pada tingkat penyelidikan dengan adanya beberapa penikmat uang negara berjumlah Rp298 (datanya jelas) semua diminta untuk dikembalikan.

“Kasus korupsi pengadaan rumbing, seharusnya penyidik pada tingkat penyelidikan dengan adanya beberapa penikmat uang negara yang berjumlah Rp298 juta lebih diminta untuk dikembalikan, bukan hanya terhadap penerima yang nilainya sebesar Rp21,9 juta. Catatannya siapa yang menerima jelas berjumlah Rp298 juta dan ketika itu diminta kepada semua pelaku untuk dikembalikan tidak ada negara dirugikan. Dalam kasus ini malah terdakwa Nengah Alit sendiri sama sekali tidak terlibat sebagai pihak penerima dan penikmat. Sebagai wujud terdakwa tidak mempunyai niat untuk merugikan keuangan negara, maka terdakwa berencana akan menempuh upaya hukum secara perdata terhdap penerima uang negara secara melawan hukum,” bebernya.

Menurut Gede Ngurah mengutip makalah Vega Christian Pratama, Louis Tappangan dari Prodi Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga berjudul “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Korupsi” adalah berupa pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi beserta segala bentuk keuntungannya. Pengembalian tersebut dapat dilakukan pada tahap sebelum dilakukannya penyelidikan, pada saat penyelidikan, pada saat penyidikan sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan.

“Diterapkannya restorative justice dalam tindak pidana korupsi seperti Kasus Rumbing yang nilainya kecil membawa dampak positif
bagi negara. Negara menjadi tidak terbebani mengeluarkan anggaran negara lagi untuk memproses sampai persidangan. Dan juga memelihara pelaku tindak pidana korupsi dipenjara dengan memberi makan serta minum kepada pelaku tindak pidana korupsi tidak seberapa,” ungkap Gede Ngurah.

Pada saat ini penerapan restorative justice memang belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia, akan tetapi telah terbit surat edaran di beberapa instansi penegak hukum yaitu Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops Tentang Konsep Alternative Dispute Resolution dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor B113/F/Fd.1/05/2010 Tanggal 18 Mei 2010 yang mengatur tentang penerapan restorative justice pada tindak pidana korupsi yang lebih mengedepankan musyawarah untuk mengembalikan seluruh hasil tindak pidana korupsi.

“Selanjutnya terkait penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi juga telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 dan PP No. 48 Tahun 2016 yang mengatur tentang konsep restorative justice terkait penyalahgunaan wewenang
dalam tindak pidana korupsi yaitu berupa pengembalian kerugian keuangan negara kepada negara,” imbuh Gede Ngurah.

Ket Foto: Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof Dr HM Syarifuddin, SH MH  (tengah)

Di sisi lain saat kunjungan Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof Dr HM Syarifuddin, SH MH, ke Pengadilan Negeri Agama Denpasar, Jumat (5/11), saat ditanya wartawan terkait pandangannya mengenai “restorative justice,” dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi menyatakan umumnya untuk perkara yang skupnya kecil. “Ya restorative justice itu kan umumnya untuk perkara yang kecil-kecil, tapi bukan berarti perkara yang besar tidak boleh restorative justice. Jadi itu kan hal-hal yang meringankan saja. Dia tidak bisa menghentikan perkara. Perkaranya harus tetap jalan seperti biasa,” tandas Ketua MA

I Made Sugianta, S.H yang juga ikut bersama pengacara lain seperti Endi Tri Wahyono, S.H, Nyoman Sukrayasa, S.H, M.H dan Putu Sumagita, S.H, M.H, mendampingi terdakwa Nengah Alit mengatakan kasus ini sangat rawan.

Menurut pihaknya kasus menyeret mantan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Jembrana ini bisa membuat pejabat satuan kerja pemerintah daerah atau SKPD khawatir dalam mengambil keputusan. Memunculkan keragu-raguan dan takut dalam melaksanakan program mengarah pada masyarakat.

“Siapa mau jadi Kadis jika begitu. Tidak saja pejabat takut, tentu juga berdampak luas terhadap program-program masyarakat yang tidak terlaksana,” jelas pengacara Made Sugianta.

Untuk diketahui sebelumnya, Ahli hukum pidana dari Universitas Udayana (Unud) Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H, M.H, ketika kembali ditanya wartawan, mengenai pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU), bahwa di luar dari delegasi Nengah Alit sebagai Pengguna Anggaran (PA) ikut menemui pengerajin rumbing sehingga dikaitkan mengetahui ada korupsi dan terjadi pembiaran, saksi ahli mengatakan argumen itu perlu pembuktian.

“Diduga telah ikut campur ini dikaitkan dengan keterlibatan. Kalau menurut saya, itu persepsi asumsi itu, seolah-olah dia katakan sudah mengetahui. Jika hanya mengetahui belum tentu begitu saja bisa masuk unsur. Orang sudah didelegasikan kewenangannya. Secara teoritis kita melihat bahwa kalau sudah didelegasikan, dia (Nengah Alit-red) tidak bertanggung jawab lagi dari segi hukum admnistrasi negara. Kalau yang menerima delegasinya meninggal, berarti gugur hak untuk menuntut,” jelas ahli Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H, M.H, kepada wartawan usai persidangan.

Gusti Ketut Ariawan berpendapat, apabila kewenangan sudah didelegasikan berarti PA tidak punya tanggung jawab atau tanggung gugat. Sangat jelas kewenangan diperoleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah secara delegasi artinya pendelegasian wewenang.

“Jika sudah dilegantori itu berarti dia tidak bertanggung jawab lagi dari segi hukum administrasi negara. Misalnya, ada 5 (lima) orang 1 (satu) meninggal, ya satu ini gugur hak kita untuk menuntut, PA itu sebetulnya sudah mendelegasikan. Unsur pasal-pasalnya juga harus betul, harus berdasarkan fakta. Bukan hanya asumsi semata mendakwa orang,” tegas ahli.

Disinggung mengenai jika ada vonis hakim berdasar hanya asumsi menghukum seseorang, saksi ahli ini mengatakan, itu tidak mungkin terjadi. Menurutnya, hakim memberi putusan pastinya disertai dengan bukti berdasar fakta kesaksian di persidangan. “Oh tidak bisa pak, itu menyangkut nasib orang soalnya. Harus dibuktikan itu. Selanjutnya, hakim yang menilai,” pungkas Gusti Ketut Ariawan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.