Dipertanyakan, Polres Klungkung Tahan Wartawan Tabloid Siasat Kota

  • Whatsapp
Wartawan Yosep Situmorang (kiri) saat memohon bantuan hukum atas kasus yang menimpa rekan wartawan Anto kepada Advokat Togar Situmorang (kanan)

Denpasar – Adanya Polres Klungkung menahan wartawan media cetak Tabloid Siasat Kota bernama Indriasjanto Djunaedi alias Anto menjadi pertanyaan.

Pasalnya menurut Yosep rekan Anto yang juga dari Tabloid Siasat Kota mengatakan, penahanan tersebut dilakukan polisi dikabarkan ketika rekannya (Anto-red) sedang menjalankan tugas jurnalis. Setelah ribut-ribut dengan seorang perempuan lantaran ketahuan dibuntuti dan mengambil photo keluar dari salah satu losmen di bilangan Denpasar.

Handphone Anto dirampas dan membawa ke kantor polisi untuk diintrogasi. Menariknya setelah berdamai, malah Anto ditahan atas dugaan melanggar UU Darurat nomor 12 tahun 1951 lantaran ditemukan ada pisau lipat kecil yang dibawa dalam tasnya.

Tak terima Yosep mendatangi Law Firm Togar Situmorang untuk meminta bantuan hukum. Yosep berharap, kejadian ini tidak terjadi kepada rekan wartawan di Indonesia. Ia bersama rekannya merasa diperlakukan tidak adil dan disinyalir telah terjadi perampasan hak asasi.

“Kepada Bapak Kapolri diharapkan ada tindakan tegas terhadap pihak Polsek Dawan dan Polres Klungkung,” pinta Yosep di hadapan pengacara Togar Situmorang di kantor Advokat Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMed, CLA., Jalan Gatot Subroto Timur, Denpasar Timur, Jumat, (19/11/2021).

Yosep menceritakan kronologi awal bagaimana wartawan Anto sedang melakukan tugas liputan investigasi terhadap perilaku oknum-oknum ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tidak disiplin atau sering keluar saat jam kerja.

“Ketika itu ada seorang wanita dengan laki-laki paruh baya keluar dari salah satu losmen transit di Kota Denpasar, maka wartawan Anto menelusuri hingga ke wilayah Klungkung untuk memastikan apakah mereka bekerja di lingkungan pemerintah meninggalkan jam kerja,” tuturnya.

Saat sampai di lokasi wanita yang diduga sebagai ASN ternyata bukan seorang ASN dan bekerja sebagai tenaga pengajar di salah satu PAUD. Namun karena sempat mengambil foto dan diketahui telah menguntit, wanita tersebut tidak terima sehingga menghubungi pihak kepolisian. Saat cekcok mulut, Anto sempat menghubungi pihaknya sehingga ia mencoba menemui rekannya di Polres Klungkung.

“Komunikasi tidak lancar karena handphone sudah tidak aktif dan dalam penguasaan wanita tersebut hingga pertemuan dengan mereka semua di Polsek Dawan,” imbuh Yosep.

Pihaknya kemudian menjumpai Anto di Polsek Dawan disebutkan dalam keadaan diinterogasi. Tak luput dirinya juga mengaku diintimidasi, menurutnya dengan kasar dibentak-bentak. “Saya dituduh sebagai wartawan bodong,” ucapnya kesal.

Lanjut dikatakan, wanita tersebut sudah berdamai, anehnya pihaknya disuruh menunggu hingga pukul 21.00 Wita. Begitu datang Kasat Reskrim Polres Klungkung ia digiring dibawa ke Polres Klungkung.

Sesampai di Polres Klungkung tidak berapa lama disebutkan datang muncul wanita yang bekerja di sekolah PAUD itu masuk ruangan sebentar, kemudian keluar lagi dan pulang tanpa beban.

Yosep menunggu sekira 3 jam baru dipanggil malah dijadikan sebagai saksi. Setelah beberapa jam BAP diperbolehkan pulang, walau BAP hanya terkait pekerjaan sebagai wartawan.

Advokat Togar Situmorang, mengakui bahwa pihak Wakil Redaksi Koran Siasat Kota meminta kepada Advokat Togar Situmorang untuk membantu penanganan peristiwa hukum tersebut dan mengatakan ada dugaan perampasan kebebasan pers mengacu pada MoU antara pihak Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Indonesia No.2/DP/MOU/II/2017.

“Law Firm Togar Situmorang akan bekerja secara profesional dan akan koperatif sehingga dapat membela hak para pihak tersebut sehingga bisa terselesaikan dengan baik,” tegas Togar.

Lebih lanjut dia menjelaskan dalam hal ini Hak Memeriksa dan mendapatkan pisau belati di Wartawan Anto merupakan bagian dari penggeledahan badan karena termasuk salah satu benda yang dibawa oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana. “Kita lihat apa yang dilakuan pihak kepolisian sudah sesuai aturan hukum,” kata Togar.

Dia menambahkan untuk penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan Undang Undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan atau pakaian seseorang.

Togar menjelaskan bahwa ketentuan tersebut ada dalam Pasal 1 Nomor 18 KUHAP tentang penggeledahan untuk mendapatkan sesuatu yang diduga keras ada padanya untuk disita. Pada dasarnya dalam KUHAP penggeledahan dibagi dua.

“Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tertutup lain untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut KUHAP. Yang kedua, penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta disita,” papar advokat yang akrab disapa “Panglima Hukum” ini.

Menanggapi kasus ini Togar mencoba memberikan pendapat hukum yang dia pelajari mengenai tata cara penggeledahan dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP.

“Yang berbunyi, dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujui,” bebernya.

Selain itu tuturnya, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau menolak atau hadir. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat satu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Togar menambahkan, menurut Pasal 33 KUHAP ayat 1 penggeledahan harus dapat dilakukan itu dengan surat izin Ketua Pengadilan setempat. “Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik lebih dahulu meminta Surat Izin Ketua Pengadilan dengan menjelaskan segala sesuatu yang berkepentingan penggeledahan bagi keperluan penyelidikan atau atau penyidikan sesuai Pasal 33 ayat 1,” terangnya.

Togar Situmorang menyinggung terkait penggeledahan badan mempunyai aturan tersendiri menurut Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia (Perkapkapolri) No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penggeledahan badan memiliki aturan salah satunya polisi yang memeriksa merupakan seorang penyidik. Setelah penggeledahan dilakukan maka harus dibuatkan Berita Acara Penggeledahan yang ditandatangani oleh tersangka atau keluarganya atau orang yang diberikan kuasa.

Penggeledahan badan ada pedoman tersendiri yang diatur dalam Perkapkapolri No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Saat penggeledahan petugas wajib meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggu Hak Privasi karena harus dilakukan pemeriksaan. Menunjukkan Surat Perintah Tugas dan atau identitas petugas serta memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah,” urainya lagi.

Pemilik Law Firm Togar Situmorang yang kantor hukumnya berada di Bali, Jakarta, Bandung memberikan tambahan informasi, dalam praktik, memang kadang untuk mendapatkan Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat tidak mudah. “Itulah tujuan negara untuk menjamin Hak Asasi seseorang atas rumah kediamannya agar tidak merupakan upaya gampang dipergunakan penyidik tanpa pembatasan dan pengawasan,” rinci Togar.

Togar Situmorang juga mengingatkan terkait aturan dalam keadaan mendesak bisa dibaca di Pasal 34 KUHAP yaitu apabila mendesak, dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi Pasal 33 ayat 5 penyidik dapat melakukan penggeledahan.

Menanggapi apa yang dilontarkan Advokat Togar Situmorang, Kasi Humas Polres Klungkung Iptu Agus Widiono, S.H hanya memberikan jawaban singkat. “Besok rencana ada pers rilis,” cetusnya melalui pesan WhatsApp, Senin, (22/11/2021)

Sebelumnya Iptu Agus Widiono, juga membenarkan bahwa telah terjadi penahanan terhadap oknum wartawan.

Pos terkait

loading...