Menolak Provokasi KST Papua Jelang HUT OPM
Oleh : Janet Theresia
Jelang ultah OPM 1 Desember mendatang, pengamanan di Papua makin diperketat, agar tidak ada potensi kerusuhan pada hari krusial tersebut. Masyarakat pun menolak provokasi Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua dan mendukung TNI/Polri menindak tegas gerombolan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KST adalah kaki tangan OPM dalam melancarkan aksinya, untuk memberontak melawan pemerintah Indonesia dan membentuk negara sendiri. Keberadaan mereka selalu meresahkan, karena tidak hanya pamer senjata api, tetapi berani menembak warga sipil dengan alasan mereka adalah mata-mata aparat, padahal hanya orang biasa. Selain itu KST juga nekat menyerang markas aparat dan menimbulkan korban jiwa.
Beberapa saat lagi OPM merayakan ulang tahunnya, tepatnya tanggal 1 Desember. Hari ini sakral bagi mereka tetapi mengerikan bagi warga Papua, pasalnya ada tradisi ‘turun gunung’ dan mereka menampakkan diri secara terang-terangan di pemukiman rakyat. Ditakutkan ada kerusuhan saat hari yang mendebarkan tersebut.
Selain tradisi ‘turun gunung’, yang dikhawatirkan jelang ultah OPM adalah propaganda di masyarakat. OPM dan KST selalu melancarkan desas-desus, dengan harapan masyarakat akan percaya dan mengikuti mereka untuk membelot. Lantas akan ada pengikut baru OPM dan dengan gembira mengibarkan bendera bintang kejora.
Masyarakat diminta untuk tidak mempercayai propaganda KST dan OPM. Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan perlunya antisipasi jelang HUT OPM, demi keamanan Papua. Jangan mudah terpengaruh akan propaganda dari mereka karena akan menimbulkan kerusuhan di Bumi Cendrawasih.
Selama ini masyarakat percaya bahwa pemerintah benar dan KST serta OPM salah. Akan tetapi KST bisa saja menyarangkan bujuk-rayu sehingga ada warga yang lugu mempercayainya. Kita wajib memperingatkan +jika ada kesalahan seperti ini, sehingga tidak ada yang terprovokasi.
Salah satu propaganda yang dilancarkan oleh OPM dan KST adalah isu tentang pembantaian ras melanesia. Kedatangan anggota TNI dan Polri (yang jumlahnya selalu ditambah) di Papua hanya akan merugikan rakyat karena ada pembantaian ras dan suku asli Papua. Padahal propaganda ini jelas hoaks karena aparat diterjunkan untuk menjaga rakyat, dan tidak boleh menembak sembarangan.
Begitu pula jika ada isu yang mengatakan bahwa Papua bagai Aceh di masa lalu karena ada banyak aparat dan akhirnya terbentuk DOM (Daerah operasi militer). Padahal aparat murni untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tidak ada pembentukan DOM di Papua.
Propaganda lain yang diembuskan oleh KST adalah mengenai otonomi khusus (Otsus). Program ini dibilang tidak berhasil karena banyak rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga SKT memprovokasi untuk menggagalkan Otsus jilid 2 yang dimulai tahun 2021.
Padahal kenyataannya, pasca Otsus jilid 1, infrastruktur besar seperti jalan trans Papua dan Jembatan Youtefa terbangun. Kemakmuran rakyat juga naik karena mereka dimudahkan mobilitasnya, dan malah hemat karena bisa melakukan perjalanan via darat, bukan udara seperti sebelum ada jalan trans Papua.
Pemekaran wilayah Papua juga jadi isu sensitif, karena dijadikan serangan baru oleh KST. Mereka tidak menyetujuinya karena menilai percuma. Padahal pemekaran ini adalah permintaan dari rakyat Papua sendiri, agar lebih mudah mengatur masyarakat dengan banyaknya wilayah administrasi, Gubernur, Wagub, dan pemimpin lainnya.
Kita patut mewaspadai serangan propaganda dari KST, karena jelang ultah OPM mereka selalu melakukannya. Jangan sampai ada yang terbakar isu, baik secara langsung maupun yang beredar di media sosial. Hoaks dan propaganda ada di mana-mana dan jangan mudah terpengaruh, karena itu hanya alasan KST untuk mengajak rakyat dalam membelot melawan Indonesia.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung
