PHDI MLB Siap Tarung, Versi WBT: Itu Gugatan Pasti Gugur

  • Whatsapp

Ketua PHDI versi MLB, Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia.

Denpasar – Perseteruan Parisada Hindu  Dharma Indonesia (PHDI) hasil Muhasaba Luar Biasa (MLB) mengaku siap bertarung menghadapi PHDI versi Wisnu Bawa Tenaya (WBT) di meja hijau pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sisi lain dalam versi WBT, gugatan tersebut dianggap sudah gugur.

Kadek Petir selaku anggota Tim Hukum PHDI versi MLB mengatakan, bahwa kepanitiaan dalam Mahasabha ke-XII ada sebanyak 6 (enam) orang oknum telah dilaporkan. Dimana oknum dimaksud telah demisioner dan masa kepengurusannya sudah berakhir pada tanggal 24 Oktober 2021 Pukul 24.00 WIB. Tetapi disebut-sebut tetap melaksanakan Mahasabha ke-XII pada tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2021 di Sultan Hotel, Jakarta.

“Kami melaporkan enam oknum dan laporan sudah diterima di Pengadilan Jakarta Barat yang melakukan kegiatan Mahasabha ke-XII. Laporannya ini terkait perbuatan melawan hukum,” jelasnya kepada wartawan, di Denpasar, Kamis (25/11/2021)

Ketua PHDI versi MLB, Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia menjelaskan, proses hukum normal saja dalam setiap organisasi, sebab secara pribadi mengaku sudah pernah dipertemukan (dengan WBT) oleh KSP Moeldoko. 

“Saya sampaikan kronologis terkait Sampradaya di PHDI, tidak ketemu hasil negosiasi permasalahan ini, sehingga ya jalan sendiri-sendiri. Kita negara hukum ya jadinya lewat proses hukum,” jelasnya.

Mantan Kepala Staf Angkatan udara ini menerangkan, sahnya pengurus PHDI versi MLB telah melalui proses Mahasabha yang didasarkan pada Ketentuan Pasal 30 ayat (4) AD PHDI Tahun 2016-2021, yang keputusannya bersifat mengikat umat Hindu Dharma Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) AD PHDI 2016-2021.

“Kami sudah melaksanakan gugatan dan akan kami monitor kelanjutan daripada gugatan itu. Kita tahu proses hukum cukup memakan waktu, tapi kami akan bekerjasama dengan pihak yang satu pemikiran dan mengabdi kepada umat, sehingga umat bisa tercerahkan,” pungkasnya.

Sisi lain dihubungi terpisah Yanto Jaya, S.H selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM PHDI Pusat versi WBT mengatakan, siapa saja di negeri ini berhak mengajukan gugatan, baik yang menggugat maupun yang digugat. Terpenting dikatakan punya legal standing.

“Jadi yang perlu dicermati adalah, apakah MLB PHDI itu adalah perpanjangan dari hasil Mahasabha di Surabaya. Jika memang benar, mereka harus punya pendaftaran di Kemenkumham untuk kepengurusan yang baru termasuk AD/ART nya juga harus didaftarkan. Nanti di sidang perdana pada 8 Desember saya akan pertanyakan legal standingnya. Punya gak dia. Kalau dia sudah punya legal standing, berarti dia sudah punya SK (Surat Keputusan) Menkumham. Berarti Parisada XII sudah tidak berlaku. Kalau itu tidak ada, ya itu gugatan pasti gugur,” terang Yanto Jaya.

Yanto Jaya, S.H selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM PHDI Pusat versi WBT

Disinggung terkait demisioner dan masa kepengurusan sudah berakhir pada tanggal 24 Oktober 2021, Yanto Jaya menyebutkan bahwa masa bakti ada 5 (lima) tahun dan tidak pernah menentukan tanggal.

“Yang dibilang demisioner itu dinyatakan dalam Mahasabha. Setelah LPJ diterima atau ditolak baru bisa dikatakan demisioner. Masa bakti anda lima tahun. Mesti ingat, masa bakti tidak pernah menentukan tanggal. Makanya disebut masa bakti 2016-2021,” paparnya.

“Solusinya ya putusan pengadilan yang nantinya menentukan Siapa yang sah dan tidak. Jika gugatannya dinyatakan tidak sah, berarti kami di PHDI WBT yang sah. Dan mereka harus berhenti ingatkan diri mereka Parisada. Silahkan bentuk organisasi baru. Yang jelas nama Parisada itu sudah kami daftarkan sebagai merek dagang di Kementerian Hukum dan HAM,” tutup Yanto Jaya.

 

Pos terkait

loading...