Polisikan Wartawan, Ketua DPR Malaka Diduga Kriminalisasi Pers

Malaka, NTT, deliknews. com- Rilis yang diterima media deliknews, yang dikirim Pembred Vox Timor, pada, Kamis,(09/12/2021) pukul 20.21 Wita.

Langkah Ketua DPR Malaka-NTT polisikan wartawan Oktavianus Seldy dan narasumber berita adalah bentuk kriminalisasi terhadap pers.

Demikian wartawan Oktavianus Seldi, yang kini dipercayakan menjadi Pimred media Vox Timor.

Menurut Seldy, kok DPR dituding terlibat dugaan korupsi DD, malah balik polisikan wartawan dan menyeret narasumber berita dengan pasal pencemaran nama baik.

“Jika Ketua DPR Malaka asal Partai Golkar itu hebat, harusnya DPR membantu wartawan untuk memberantas korupsi di Malaka. Bukan polisikan wartawan,” kata Pimred Vox Timor.

Dijelaskan Seldy, kan jelas, mantan Kepala Desa Tafuli yang menjadi narasumber berita sudah mengakui semuanya dalam persidangan. Soal mantan Kades temui Ketua DPR, walau dia membantah tudingan dalam persidangan kemarin.

“Laporan polisi tersebut merupakan ancaman kriminalisasi terhadap pers dan narasumber sebuah berita. Jika kriminalisasi narasumber terus-menerus terjadi, maka hal ini akan menimbulkan chilling effect,” tegas Oktavianus.

Menurut Oktavianus, efek kriminalisasi tersebut berdampak terhadap hak masyarakat mendapatkan informasi. Sebab, narasumber menjadi takut berbicara di media dan kemudian informasi publik menjadi terabaikan.

“Pelaporan wartawan dan narasumber oleh seorang DPR asal Partai Golkar itu tidak tepat dan menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers,” kata Oktavianus Seldy.

Ditambahakan Oktavianus, jika melihat, ketika wartawan dan narasumber dipidana, artinya DPR membunuh pers itu sendiri. Pelaporan ini adalah serangan terhadap kebebasan pers dan demokrasi.

“jika hasil jurnalistik berlanjut di ranah kepolisian dan tidak dijadikan sebagai sengketa pers, maka akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Malaka dan Indonesia,” ucap Oktavianus.

Sementara praktisi hukum Antonius Bria .SH.MH.MAP .CLA menyayangkan langkah Kepolisian Polres Malaka yang menerima laporan Ketua DPR Malaka itu.

Polisi tidak semestinya menerima laporan sengketa pemberitaan yang menjadi ranah Dewan Pers.

“Kasus ini tidak bisa dibiarkan, karena akan berdampak kepada wartawan dan narasumber lain untuk hati-hati atau membatasi bicara kepada media. Jika narasumber tidak mau diwawancara akan mengancam kerja-kerja jurnalisme,” kata Anton

Antonius menilai pelaporan terhadap wartawan dan narasumber ke polisi itu salah alamat, karena yang dilaporkan adalah produk jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Anton menghimbau, jika keberatan terhadap produk jurnalistik, maka harus menempuh langkah-langkah melalui permintaan hak jawab atau hak koreksi, atau penyelesaian lewat mekanisme di Dewan Pers.

“Pelaporan terhadap wartawan narasumber dan penyelesaian sengketa pers harus ke Dewan Pers, bukan ke pidana,” kata Antonius

Selain itu, ia meminta pihak kepolisian agar mengarahkan Politisi Partai Golkar selaku pelapor untuk mengarahkan kasus yang dilaporkan ke polisi, untuk diselesaikan melalui Dewan Pers terlebih dahulu. Sebab, dalam undang-undang pers, justeru pers dan narasumber justru harus dilindungi UU.(rilis/Dami Atok)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.