Warga Protes, Tanah Dirampas Negara Dikaitkan Korupsi Candra

Kuasa Hukum warga, Made Sumantara (kanan) bersama Astiti Asih saat mendampingi warga. (Foto: ist)

Denpasar – Mengejutkan apa disampaikan sebagian warga Desa Tangkas Klungkung ketika mendatangi gedung DPRD Bali. Mereka mengaku tanah miliknya seluas 7 hektar (Ha) yang kini dijadikan lahan proyek pembangunan waduk pengendali banjir di area pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) dikatakan dirampas negara karena dikaitkan dengan korupsi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra.

Padahal, warga tidak tahu menahu dengan perkara kasus korupsi dan TPPU mantan Bupati Klungkung itu. Mereka merasa orang lain melakukan kesalahan malah warga yang menjadi korban.

“Tanah dikuasai warga, bahkan sampai 2021 pajak tetap dibayar. Namun ketika ada pembebasan lahan untuk PKB baru terungkap bahwa tanah warga sudah disita negara dan BPN mengatakan dalam sengketa,” terang Made Sumantara SH MH, bersama Astiti Asih SH MH, selaku kuasa hukum warga kepada wartawan, Rabu (8/12/2021).

Made Sumantara menjelaskan, bahwa pada awal 2006 warga didatangi I Wayan Widiartha ingin membeli tanah di Subak Pengoncangan yang berada di Galian C kawasan Gunaksa. Tanah tersebut dihargai Rp 8 juta per are dan menunjuk Notaris Kartika Wati guna memproses pembayaran.

“Kesepakatan terjadi, namun pembeli di awal hanya memberikan uang muka jumlah nilainya dibayarkan bervariasi. Ada sudah dibayarkan 10 persen dari nilai jual hingga ada juga warga sudah dibayarkan 50 persen dari nilai jual keseluruhan harga tanah,” ungkapnya.

Tanah yang akan dibeli Wayan Widiartha itu, lanjut Made Sumantara, seluas 7 Ha dengan jumlah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) sebanyak 41 dari total 32 warga, baru 40 persen pembayaran diterima. Ia mengatakan, pembayaran uang muka itu terjadi dalam 2 tahap, dengan rentang waktu cukup lama, yakni pertama pada tahun 2006 dan kedua tahun 2009 setelah itu dikatakan sama sekali tidak ada kabar.

“Seiring waktu berjalan, datanglah petugas dari Kejaksaan Negeri Klungkung bertanya kepada warga. Apakah bapak-bapak menjual tanah pada Bapak Candra? Jelas dijawab tidak. Warga pastinya menyebut menjual tanah kepada Bapak I Wayan Widiarta,” tegas Made Sumantara.

Pertanyaan tersebut, sebutnya, dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan dibawa ke pengadilan. Sebelum ke pengadilan, dari pihak kejaksaan mengambil semua dokumen yang diberikan pemilik tanah kepada notaris berupa SPPT, KTP serta dokumen lain untuk memenuhi kelengkapan membuat sertifikat.

“Alasan jaksa menelepon kepada ahli waris menyatakan bahwa surat dan dokumen di notaris dipinjam untuk dijadikan sebagai bukti surat di pengadilan. termasuk pemilik tanah juga diminta keterangan sebagai saksi di pengadilan Tipikor,” tuturnya.

Saat sidang di pengadilan, Made Sumantara lebih lanjut menerangkan, warga ditanya kembali apakah mengenal Wayan Candra yang saat itu dijawab mengenalnya sebagai Bupati Klungkung. Namun, saat ditanya apakah ada menjual tanah kepada Wayan Candra, warga mengatakan tidak pernah.

“Saat di persidangan diminta sebagai saksi warga ditanya apakah bapak-bapak kenal dengan Wayan Candra? Warga menjawab kenal, itu Bupati klungkung. Apakah bapak pernah menjual tanah kepada Pak candra? Tidak pernah. Karena kami menjual tanah kepada I Wayan Widiarta,” ujar Made Sumantara.

Seiring berjalannya waktu, sampai akhirnya muncul putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah. Bunyi dari putusannya, sebutnya, tanah tersebut dirampas untuk negara, dan semua dokumen yang diambil oleh kejaksaan dirampas untuk negara.

“Hasil putusan kasasi ini akhirnya sampai terjadi eksekusi lahan. Saat eksekusi, pemilik tanah tidak diberitahu. Tiba-tiba jaksa turun ke bawah melakukan eksekusi menunjuk objek yang tidak menjadi sengketa alias objek yang berbeda,” pungkasnya.

Warga menurutnya, baru mengetahui saat ada sosialisasi terkait di lahan tersebut akan dijadikan waduk pengendalian banjir dan sebelumnya mendapatkan surat untuk pembebasan lahan. Mengetahui hal tersebut barulah warga dikatakan berbondong-bondong datang ke BPN. Begitu warga datang di BPN, barulah diketahui lahan tersebut bermasalah dan dalam sengketa atau tanah milik negara.

“Yang menjadi konsen keinginan kami, kalau memang tanah dirampas untuk negara kemana sisa pembayaran yang nyata-nyata dimiliki warga, kemana haknya warga. Kalau sekarang dikuasai negara, warga ini siapa?
Sekarang yang diinginkan, paling tidak pengembalian sisa pembayaran tersebut atau kita tempuh jalur hukum. Intinya yang kami tuntut yaitu hak nya warga,” tegas.

Ketua Komisi I DPRD Bali, Nyoman Adnyana membenarkan sebagian warga Klungkung yang datang itu terkait lahannya di lokasi Galian C Gunaksa disita negara karena dikaitkan dengan kasus korupsi dan TPPU mantan Bupati Klungkung, Wayan Candra.

“Kasusnya kasus korupsi, lalu berkembang menjadi TPPU, nah oleh PPATK itu ditelusuri lah bahwa uangnya mengalir ke Wayan Widiarta yang membeli tanah itu, terus karena mengalir sana tanah itu disita dan dirampas oleh negara berdasarkan keputusan kasasi, begitu ceritanya,” tutur Nyoman Adnyana.

Pihak warga ini, sebut Nyoman Adnyana, menuntut sisa pembayaran yang saat itu belum lunas dibayarkan. Namun menurutnya, lantaran permasalahan ini sifatnya perdata, maka atas permintaan warga tersebut, pihaknya menyarankan agar warga bersama penasihat hukumnya dapat melakukan eksaminasi (pengujian atau pemeriksaan) dengan kejaksaan.

“Kan itu kasus perdata, kasus kasus perdata itu bukan ranah kita. Jadi kita sarankan lakukan eksaminasi dengan Kejaksaan (Kejari Klungkung, red) supaya tahu bahwa tanah itu belum dibayar lunas, belum dibalik nama, belum pindah, belum ada peralihan hak, baru tanda tangan kwitansi tanda jadi saja sebagai DP. Atau digugat secara perdata,” tandasnya.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kejari Klungkung melalui Kasi Intel Erfandy Kurnia Rahman menerangkan, pihaknya hanya melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ia mengatakan eksekusi tanah yang menjadi objek dalam perkara TPPU mantan Bupati Candra telah melibatkan aparat BPN dan pihak-pihak terkait.

“Kita mengeksekusi kan gak cuma kita sendiri. Karena objek tanah itu sudah tertuang dalam putusan, dan sudah ada berita acara penyitaan, dalam pelaksanaan eksekusi kita pasti melibatkan pihak-pihak lain. Antara lain pihak BPN, untuk mencari letak tanah objek tersebut, kemudian pihak yang terkait dengan penggunaan tanahnya,” terangnya.

Terkait dengan hubungan jual beli warga yang belum lunas dengan Wayan Widiarta, Erfan mengatakan itu di luar perkara. Terkait hubungan jual beli tersebut, Erfan mengatakan itu hubungan perdata antara warga sebagai penjual dan dengan pembelinya, tidak ada hubungan dengan putusan perkara kasus korupsi dan TPPU mantan Bupati Candra.

“Kalau dikaitkan dengan kasusnya Pak Candra, berarti itu sudah inkrah. Kalau masalah belum sepenuhnya dilakukan (pembayaran tanah), itu bukan ke Kejaksaan urusannya, tapi ke pihak yang membeli komplainnya. Karena kan kita menyita berdasarkan bahwa tanah tersebut terindikasi hasil TPPU nya Candra, dan sudah terbukti di persidangan dan tanah itu dirampas untuk negara,” paparnya.

“Jadi kalau misal memang mereka masih punya hubungan jual beli yang belum selesai, bahwa itu belum lunas atau apa, itu masih hubungan perdata antara warga dengan pembeli. Kalau memang begitu saran saya sebaiknya diselesaikan antara masing-masing pihak sendiri,” tandas Kejari Klungkung melalui Kasi Intel Erfandy Kurnia Rahman.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.