Cabut Hak Tanah Tak Dimanfaatkan Investor di Bali

Dr Made Pria Dharsana SH MHum

Kuta – Tercatat ada ratusan hektar hak atas tanah dikuasai investor yang telantar berada di wilayah Provinsi Bali. Baik milik perorangan atau badan hukum lebih dari sepuluh tahun tidak ada tanda-tanda dimanfaatkan sebagaimana mestinya dari izin telah diperoleh.

Ketua Perkumpulan Pemerhati Pertanahan dan Agraria Terpadu Indonesia (P3ATI) Dr I Made Pria Dharsana, SH MHum mengatakan, keseriusan pemerintah saat sekarang untuk mengurangi, mencegah tanah telantar mesti diapresiasi dengan baik. Sudah terlalu lama terjadi pembiaran tanpa tindakan tegas kepada investor yang telah terang-terangan menelantarkan tanah.

“Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2021 tentang penataan tanah telantar maka harus diberlakukan dengan baik. Bukan hanya jadi macan kertas! Tidak saja di Bali tapi di seluruh Indonesia jika ada tanah ditelantarkan dicabut haknya dan diserahkan ke Badan Bank Tanah (BBT),” tegas Pria Dharsana kepada wartawan, Rabu ( 22/12/2021)

Pria Dharsana menjelaskan, mengacu pada pengertian tanah telantar merupakan tanah yang sah diberikan negara berupa Hak Milik, HGB, HGU, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan namun tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuannya dan sangat merugikan masyarakat luas. Terutama dalam fungsi sosial, fungsi ekonomi dalam peningkatan hasil atas tanah dan juga penyerapan tenaga kerja serta kontribusi pajak bagi daerah tidak dapat dioptimalkan.

“Disini agar DPRD kabupaten/kota di Bali dapat mendata dalam mengkaji semua perizinan telah dimiliki investor atas tanah yang telah lalai untuk dimanfaatkan,” jelasnya.

Lanjut kata Pria Dharsana yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Bali ini menyampaikan, obyek penertiban kawasan telantar pada Pasal 6 dalam PP No.20/2021 meliputi kawasan pertambangan, perkebunan, industri, pariwisata, perumahan, pemukiman besar terpadu atau kawasan lain dimana penggunaan atau pemanfaatannya didasarkan pada izin atau konsesi perizinan terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang.

“Tanah hak milik menjadi obyek penertiban tanah telantar jika dengan sengaja tidak dimanfaatkan dikuasai masyarakat menjadi perkampungan. Dikuasai pihak lain selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan tanah HGB, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan menjadi ditertibkan karena tidak dimanfaatkan terhitung 2 (dua) tahun sejak diterbitkan hak. Begitu juga untuk tanah Hak Guna Usaha jika selama 2 (dua) tahun tidak digunakan dan dimanfaatkan akan menjadi obyek penertiban tanah telantar,” tegas Pria Dharsana.

Pos terkait

loading...