Kasus Tanah Ubung, Ombudsman Bali Minta Polisi Lebih Profesional

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab. (DN)

Denpasar – Kepala Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab mengapresiasi keberanian publik ketika menyuarakan kejanggalan dalam persoalan pertanahan di Provinsi Bali, khususnya terkait sengketa kepemilikan tanah di sudut perempatan Jalan Cokroaminoto Ubung Denpasar. Keberanian tersebut patut diapresiasi mengingat peliknya sengketa pertanahan yang dihadapi.

Karena itu, Umar minta agar pihak Satuan Tugas Mafia Tanah Kepolisian Bali mengambil peran lebih aktif untuk merespon hal tersebut dan berupaya menyelesaikan sengketa pertanahan dengan baik. Pihaknya berharap, pihak Satgas Mafia dapat melakukan penyidikan yang lebih mendalam jika sudah ada tersangka.

“Jika sudah masuk ke ranah kepolisian, kami berharap dapat dilakukan penyelidikan lebih mendalam agar sengketa ini bisa menentukan siapa yang benar. Dalam posisi ini, Ombudsman hanya memberikan perhatian agar kepolisian bisa bekerja secara profesional sehingga sengketa ini bisa menemukan titik terang,” tegas Umar selaku Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali, Kamis ( 23/12/2021)

Umar menjelaskan, jika sudah menetapkan tersangka, artinya polisi sudah memiliki bukti yang kuat. Selanjutnya dilakukan pendalaman atau penyidikan lebih jauh, nanti hasilnya apakah ditahan ataukah tidak sangat tergantung pada pendalamannya.

“Jika sudah ada tersangka, maka dilanjutkan dengan proses penyidikan lebih mendalam. Kita berharap juga agar warga yang merasa dirugikan dengan kasus pertanahan menyodorkan bukti otentik yang bisa membantu kepolisian menemukan kebenaran atas masalah pertanahan tersebut,” terangnya.

Perlu juga diketahui sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adnyana, S.H, M.M yang menangani Bidang Pertanahan mengatakan, penanganan permasalahan tanah tidak match and link menyebabkan terjadi sengketa berkepanjangan.

“Kalau sampai ada sertifikat ganda itu berarti kurang jeli dan cermat BPN menangani pensertifikatan. Persoalan-persoalan itu harus diselesaikan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan porsi dan tupoksinya. Jadi kita minta agar aparat lebih profesional dalam menangani permasalahan sengketa tanah,” ucap Nyoman Adnyana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.