Kajari Pasaman Sebut Penyalahgunaan Solar Bisa Pidana Khusus

Fitri Zulfahmi, S.H, M.H Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman. (Foto diambil sebelum Pandemi Covid-19)
Fitri Zulfahmi, S.H, M.H Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman. (Foto diambil sebelum Pandemi Covid-19)

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pasaman Fitri Zulfahmi merespon informasi dugaan penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi jenis Solar di salah satu SPBU di Kabupaten Pasaman.

Zulfahmi menyampaikan jika benar penjualan BBM Solar oleh SPBU kepada konsumen yang menggunakan jeriken dan truk plat merah termasuk tindak pidana, maka bisa menjadi tindak pidana khusus karena melanggar Undang – Undang tentang Minerba.

“Jika ini benar tindak pidana, bisa melanggar UU minerba, bahkan bisa menjadi tindak pidana khusus karena menjual-beli BBM bersubsidi dari/ kepada pihak yang tidak berhak mendapatkan BBM bersubsidi,” kata Zulfahmi menanggapi, Sabtu (25/12/21).

Baca juga: Dugaan Penyalahgunaan Niaga BBM Solar di Pasaman, Hiswana Migas Bilang Begini

Sebut Solar Lancar, Guspardi Gaus: Pertamina Sumbagut Lakukan Pembohongan Publik

Tim Intel Kejari Pasaman akan membuat telaahan, apakah ini termasuk tindak pidana, atau tidak.

“Jika ada indikasi pidana apakah ini termasuk tindak pidana korupsi. Tim Intel akan telaah, karena ini berkaitan dengan subsidi BBM yang memang bersumber dari keuangan negara,” terang Kajari Pasaman.

Sebelumnya diperoleh informasi dugaan penyalahgunaan niaga BBM jenis Solar di salah satu SPBU di Kabupaten Pasaman dengan menjual kepada konsumen yang menggunakan jeriken dan truk plat merah diatas roda 6.

Menindaklanjuti informasi ini telah dikonfirmasi Section Head Communication Relation Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Pertamina Commercial & Trading, Agustiawan.

Disampaikan Agustiawan, Pertamina akan memberi sanksi tegas kepada SPBU yang menyalurkan BBM tidak sesuai dengan ketentuan. Namun ia tidak menyebutkan seperti apa sanksi tersebut.

Menurutnya, konsumen yang berhak menggunakan Solar subsidi berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 antara lain, mesin untuk menjalankan usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, pelayanan umum, dan transportasi misalnya kendaraan perseorangan plat hitam, kendaraan umum plat kuning (kecuali yang beroda lebih dari enam), ambulance, serta pengangkut sampah.

Kemudian, lanjutnya, kendaraan plat merah tidak termasuk sebagai konsumen atau pengguna yang diperbolehkan mengisi BBM subsidi, juga diatur dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 55 telah menegaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang bersubsidi pemerintah dipidana penjara  paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 Miliar.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.