Bamsoet Desak Kemenkeu Hapus Pajak Alkes

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet mendesak Kemenkeu (Kementerian Keuangan) untuk menghapus atau setidaknya mengurangi pajak terhadap alat-alat kesehatan agar biaya kesehatan masyarakat bisa terjangkau dan tidak tinggi.

Meminta Kemenkeu, untuk melakukan peninjauan kembali atas pengenaan pajak sangat tinggi dibandingkan dengan negara Malaysia dan beberapa nagara lainnya.

“Hal ini dilakukan, agar tidak lari berobat ke negara tetangga, karena biaya lebih murah,” ujar Bamsoet, usai menerima Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Cabang Bali, di Klungkung, Bali pada Rabu (29/12/2021).

Bamsoet mengingatkan, bawa
Presiden Joko Widodo sudah menegaskan, dari sekitar 5.462 alat kesehatan impor, mulai tahun 2022 nanti sudah harus tersubstitusi produk lokal dengan target substitusi minimal 35 persen.

“Agar target tersebut terealisasi, butuh dukungan dari manajemen rumah sakit untuk mengedepankan penggunaan Alkes dalam negeri dibandingkan menggunakan Alkes impor,” jelas Bamsoet.

Ketua MPR RI ini juga menerangkan, seiring makin banyaknya warga yang menyadari pentingnya memelihara kesehatan, harus membuat industri alat kesehatan (Alkes) dalam negeri semakin tumbuh.

“Jangan sampai pasar Alkes Indonesia terus menerus dikuasai impor. Mengingat berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pada tahun anggaran 2021, pemesanan alat kesehatan produksi dalam negeri jumlahnya hanya mencapai Rp 2,9 triliun. Sementara itu, pemesanan alat kesehatan impor jumlahnya empat kali lebih besar, mencapai Rp 12,5 triliun,” pungkasnya.

Di satu sisi, kerja keras pada nakes dan manajemen rumah sakit dalam berjuang di garda terdepan melawan pandemi Covid-19, sudah sepatutnya diimbangi oleh pemerintah, melalui pemenuhan hak-hak mereka.

Karenanya, berbagai tantangan yang tersisa, seperti masih adanya tunggakan perawatan pasien Covid-19 dari sekitar 800 rumah sakit swasta yang jumlahnya mencapai Rp 10 triliun, hingga percepatan realisasi insentif nakes mencapai 100 persen. Bamsoet juga berharap, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan, sebelum tutup tahun 2021.

Pelunasan pembayaran klaim dari rumah sakit serta penuntasan pembayaran insentif nakes, bukan semata tugas Kementerian Kesehatan melainkan butuh dukungan dari segenap pihak, yang dimulai dari manajemen BPJS Kesehatan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) hingga Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara,” ungkap Bamsoet.

Untuk diketahui turut hadir dalam pertemuan ini, Wakil Ketua ARSSI Bali, dr. Made Koen, MARS. Selain itu, juga dihadiri oleh Perwakilan PT. Bhakti Rahayu Group, antara lain Direktur Utama, Putu Ivan Yunatana, Wakil Direktur, dr. Maria Wahyu Daruki, MARS., General Manager, dr. Bayu Wiratama, MARS. Hadir pula, dr. Rheza Maulana S, BMedSc (Hons), MM, MARS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.