Mafia Tanah, Jamaruli: Notaris Mesti Juga Jadi Konsultan Hukum

Kakanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk. (Ist)

Denpasar – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk dengan serius menanggapi akan maraknya kasus Mafia Tanah yang menyeret sejumlah nama oknum notaris.

Kebelakang, pihaknya akan dengan ketat melakukan pengawasan terhadap pengajuan permohonan profesi notaris di Bali. Penekanan pengawasan ini dilakukan agar notaris dapat secara professional dalam menjalankan tugasnya dan tidak melanggar ketentuan serta merugikan pihak lain.

Menurutnya, seorang notaris harus mampu melakukan penemuan hukum dan menjadi konsultan hukum bagi pengguna jasa atau penghadap. Serta harus mengikuti memahami perkembangan peraturan dan perundang-undangan.

“Oleh karena pentingnya peran ini, sudah sepatutnya notaris bersikap profesional. Namun pada kenyatannya, masih banyak ditemui kasus-kasus pelanggaran oleh notaris,” ungkap Jamaruli Manihuruk, disela-sela kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 kepada wartawan di Kakanwil Kemenkumham Bali, Renon, Denpasar, pada Rabu (29/12/2021).

Jamaruli Manihuruk juga menyebutkan, ada tiga kategori permasalahan notaris yang kerap terjadi, yaitu pelanggaran jabatan, kode etik notaris dan penyimpangan jabatan notaris. Seperti contoh dalam membuat dan menerbitkan akta, dan pelanggaran terkait akta-akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham.

Selain itu, banyak juga notaris yang tidak memberikan salinan pendirian dan perubahan akta notaris. Perbuatan oknum notaris tersebut mengakibatkan hilangnya hak seseorang, sehingga berujung pada adanya keberatan dan gugatan dari pihak yang dirugikan, seperti kasus-kasus mafia tanah yang terjadi di Bali.

“Belakangan ini, oknum notaris diduga juga banyak telah melakukan pembuatan akta dengan data palsu dan melakukan transaksi yang diduga merupakan tindakan pencucian uang terhadap hasil tindak kejahatan mafia tanah.¬†Notaris yang seharusnya memberikan kepastian hukum melalui akta otentik justru diduga telah melakukan tipu muslihat dan pencucian uang hingga merugikan pemegang hak yang sah. Sehingga, perlu adanya pengawasan yang ketat terkait pengajuan permohonan profesi tersebut ke Kemenkumham Bali,” tutupnya.

Pos terkait

loading...