Refleksi 2021, Polda Bali Siap Tindak Tegas Mafia Tanah

Irwasda Polda Bali, KBP Awang Joko Rumitro (kiri) didampingi Kabid Humas Polda Bali, KBP Syamsi SH (kanan) dalam acara refleksi tutup tahun di Kantor Ombudsman Perwakilan Bali

Denpasar – Maraknya sejumlah kasus tanah terjadi di Bali, sepanjang tahun 2021 mendapat respon serius dari jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Bali.

Menjadi catatan akhir tahun untuk kedepannya akan lebih tegas menindak para pelaku ataupun oknum-oknum terlibat dalam kasus mafia pertanahan.

Hal ini diungkapkan langsung Inspektorat Pengawas Kepolisian Daerah (Irwasda) Polda Bali, Kombes Pol Awang Joko Rumitro, yang dalam hal ini mewakili Kapolda Bali, Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, saat menghadiri kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2021 dilaksanakan Ombudsman RI Perwakilan Bali, di Denpasar, pada Jumat (31/12/2021) sore.

Irwasda Polda Bali, KBP Awang Joko Rumitro, didampingi Kabid Humas Polda Bali, KBP Syamsi SH mengatakan, ke depannya lebih tegas dalam menindak para pelaku atau oknum-oknum yang terlibat dalam kasus pertanahan sesuai dengan undang undang yang berlaku, sejalan dengan instruksi Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dalam komitmen bersama memberantas mafia tanah.

“Bahwa ke depannya, jajaran Polda Bali akan berupaya maksimal untuk menegakkan hukum terhadap para pelaku mafia pertanahan agar proses-proses hukumnya bisa lebih terang dan adil. Untuk siapapun yang terlibat kita akan proses tegas tanpa ada kesan tebang pilih,” ungkap KBP Awang.

Selanjutnya, dirinya juga menjelaskan bahwa proses hukum terhadap kasus-kasus pertanahan seperti yang terjadi beberapa waktu belakangan ini tidaklah semudah seperti membalikkan telapak tangan. Ada beberapa proses-proses penyelidikan yang harus dilakukan secara teliti sehingga penanganannya pun sedikit memakan waktu yang cukup lama.

“Ya berdasarkan pengalaman saya, proses hukum dalam kasus seperti ini benar-benar kita harus teliti, bahkan terkadang memang bisa memakan waktu tahunan, sehingga penyelidikan yang dilakukan pun harus lebih mendalam,” tegasnya.

Sementara itu, menyambut baik hal tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab mengatakan, sangat mengapresiasi langkah positif yang dilakukan Polda Bali dalam mengusut tuntas kasus tanah yang muncul di Bali.

Menurutnya, tindakan tegas harus benar-benar diberikan kepada para pelakunya, guna memberikan efek jera, serta mampu meningkatkan citra positif Kepolisian di mata masyarakat Bali sebagai aparat penegak hukum yang professional dalam menangani kasus-kasus pertanahan.

“Kita dan masyarakat berharap, agar kasus-kasus seperti ini bisa diungkap secara transparan dan prosesnya harus diketahui publik. Sehingga tidak ada celah bagi tikus-tikus tanah ini untuk bermain, yang merugikan masyarakat umum tentunya,” tutup Umar Alkhatab.

Untuk diketahui berapa kasus tanah mencuat di Bali seperti sengketa tanah Jalan Gadung Denpasar antara warga dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali belum juga kelar.

Dimana dalam kasus ini terdapat sertifikat ganda. Bahkan warga sampai meminta pengayoman hukum agar negara hadir memberikan jalan dalam sengketa kepemilikan lokasi seluas 385 m2. Belakangan kasus ini pun menjadi perbincangan akan pelaporan warga yang di SP3 pihak Polresta Denpasar. Berujung sampai ada pemanggilan penyidik ke pihak Propam Polda Bali.

Begitu juga kasus tanah milik Pura Dalem Desa Adat Kelecung Selemadeg Tabanan. Dimana penerbitan sertifikat akan tanah milik adat tersebut dipermasalahkan pihak lain.

Kabarnya tanah dikuasai desa adat sejak turun-temurun disertifikatkan warga desa adat Kelecung tahun 2017 ketika ada program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Namun tiba-tiba tahun 2020 sertifikat terbit itu dipermasalahkan dan tanah itu diklaim pihak lain sampai ada pelaporan prajuru desa adat ke Polres Tabanan.

Informasi terakhir dari kuasa hukum Desa Adat Kelecung bahwa kasusnya masih lidik di Polres Tabanan. Sempat gelar perkara internal tapi diminta mendalami lagi. Terus pelapor minta perlindungan dan pihak Polda menindaklanjuti dengan memanggil penyidik. Dalam waktu dekat akan ada gelar perkara menentukan kasusnya naik atau tidak.

Terhangat adalah sengketa kepemilikan tanah di perempatan Jalan Cokroaminoto Ubung Denpasar. Kasus ini dikabarkan berlangsung lama dan berujung saling lapor. Awalnya warga I Made Sutrisna pemegang sertifikat No.3395 terbit tahun 1998 melaporkan ada oknum memagari tanahnya tahun 2011. Sampai satu ketika pelaporannya juga di SP3 pihak Polresta Denpasar tahun 2017 lantaran kurang cukup bukti.

Menariknya, saat sekarang ini I Made Sutrisna malah dilaporkan direktur salah satu perusahaan mengklaim tanah itu dengan dasar SHGB No.102 yang diperoleh dari SHM No. 05949 terbit tahun 2017 lantaran menyerobot tanahnya. Sengketa kepemilikan tanah ini pun masih ditangani pihak Polresta Denpasar. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.