Fopbindo Ingatkan Gubernur Mahyeldi Jangan Lindungi Pejabat Nakal

Ketua DPD LSM Fopbindo Sumbar, Ahmad Husein
Ketua DPD LSM Fopbindo Sumbar, Ahmad Husein

Padang, – Ketua DPD LSM Forum Peduli Bangsa Indonesia (Fopbindo) Sumbar, Ahmad Husein, mengingatkan agar Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah jangan melindungi pejabat nakal terutama soal penggunaan keuangan negara yang bersumber dari pajak rakyat.

Hal itu disampaikan Ahmad Husein menanggapi berita Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah belum merespon ketika konfirmasi terkait rekomendasi dari BPK kepada Gubernur Sumbar agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas Kominfo dan para pelaksana perjalanan dinas lainnya karena tidak mempertanggungjawabkan bukti perjalanan dinas sesuai kondisi senyatanya tahun 2020 lalu.

“Kita ingatkan Bapak Gubernur Mahyeldi jangan melindungi pejabat nakal, untuk pemerintahan yang bersih,” kata Husein, Rabu (18/1/22).

Baca juga: BPK Minta Gubernur Sumbar Sanksi Kadis Kominfo, Mahyeldi Ansharullah Belum Buka Suara

BPK Temukan Dugaan SPj Perjalanan Dinas Fiktif Diskominfo Sumbar

Menurutnya, media konfirmasi kepada pejabat mestinya ditanggapi, sebab berita yang akan disiarkan untuk memenuhi hak publik terhadap informasi.

“Kita mendorong pejabat publik untuk kooperatif dengan awak media dalam melakukan kontrol sosial. Katakan saja walau itu pahit, agar masyarakat tahu, sehingga tidak ada lagi prasangka buruk masyarakat kepada pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, BPK menemukan terdapat pelaksana perjalanan dinas yang tidak menginap di hotel dan tidak berangkat berdasarkan jawaban konfirmasi dari pihak hotel ataupun pihak pengelola kapal. Selain itu terdapat pembayaran uang harian yang tidak sesuai dengan jumlah hari surat tugas dan pelaksanaan riil perjalanan dinas.

Temuan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak sesuai kondisi yang senyatanya ini mencapai Rp126 juta lebih pada tiga OPD yaitu Sekretariat DPRD, Dinas Kominfo dan Dinas Pendidikan Cabdin Wilayah VIII.

Dari Rp126 juta itu sebesar Rp12 juta lebih perjalanan dinas dilaksanakan bersamaan dengan presensi kehadiran di kantor. Kemudian sebesar Rp113 juta lebih merupakan kelebihan pembayaran uang saku, hotel, dan transpor.

Kondisi tersebut terjadi karena Kepala Dinas Kominfo dan para pelaksana perjalanan dinas lainnya tidak mempertanggungjawabkan bukti perjalanan dinas sesuai kondisi senyatanya. 

Terkait persoalan ini Gubernur Sumbar Mahyeldi dikonfirmasi via WhatsApp (15/1/22) apakah ia sudah melaksanakan rekomendasi BPK. Mahyeldi belum menanggapi konfirmasi hingga berita ini ditayangkan.

(Darlin)

Pos terkait

loading...