Minta Vaksin Anak Ditunda, Bambang Haryo Desak Kemenkes Tanggung Jawab

Bambang Haryo Soekartono, Anggota komisi V dan Banggar DPR-RI

Jakarta – Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono, mendesak Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk menunda pemberian vaksin terhadap anak usia 6-11 tahun lantaran mencuatnya informasi sejumlah anak di Indonesia mengalami sakit serius bahkan diduga meninggal dunia usai di vaksin.

Dikatakan Bambang, fenomena ini harus menjadi konsentrasi utama kementerian kesehatan bersama litbang kesehatan untuk turun melakukan investigasi sekaligus analisa mendalam mengenai vaksin yang diberikan kepada anak tersebut apakah ada satu kesalahan, misalnya Expired , kelebihan dosis, atau salah memilih jenis vaksin dan sebagainya.

Bacaan Lainnya

Melansir WHO dan seluruh Negara di Eropa misalnya Jerman, Amerika, Jepang bahkan Kanada, Singapura mereka merekomendasikan menggunakan vaksin jenis Pfizer dengan dosis sepertiga dari dosis dewasa yang sudah ditetapkan oleh WHO. Kata BHS sapaan akrabnya.

Sedangkan menurut Kemenkes 14 Desember 2021 sebagaimana  situs resmi kemkes.go.id Pemerintah menggelar kick off vaksinasi covid-19 anak usia 6-11tahun serentak di 3 provinsi di Indonesia vaksin menggunakan jenis Sinovac yang sampai dengan saat ini beberapa Negara di Dunia belum ada yang menggunakan vaksin Sinovac untuk kepentingan vaksinasi anak – anak 5-11 tahun kecuali di China.

Bahkan lebih memprihatinkan lagi, berita dari situs medcom.id 180 ribu dosis vaksin di Jawa Barat Kadaluwarsa akhir januari pernyataan Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil bahwa disemua Provinsi ada yang mendekati kadaluarsa dan tetap akan diberikan berjumlah sebesar 180ribu dosis dan itu termasuk jumlah yang terkecil dibanding dengan Daerah lain yang rencananya dipakai untuk Booster TNI, POLRI dan Tenaga Kesehatan.

Namun beliau tetap fokus akan memberikan vaksin tersebut kepada anak usia 6-11 tahun dan Ridwan Kamil katakan vaksin akan dipercepat diberikan sebelum kadaluarsa yaitu tanggal 18-30 Januari 2022 dengan target 200ribu perhari dan menurut  Ridwan Kamil sudah diijinkan oleh Luhut Panjaitan seperti kutipan berita pada  4 Januari 2021.

“Saya sangat heran, sedangkan kita saja beli makanan atau roti, jika tanggalnya mendekati expired tidak akan kita beli, apalagi vaksin yang bisa berdampak terhadap keselamatan nyawa dari buah hati kita” Kata Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra Jatim.

Seharusnya, kata anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini, seperti di beberapa Negara yang dicontohkan Jerman, Amerika dan Jepang vaksin anak hanya diberikan apabila emergency atau dalam keadaan darurat yang diinginkan oleh orang tua anak. Dan rata – rata mereka menyediakan tidak lebih dari 20 % dari jumlah anak – anak di usia 5-11 tahun dengan catatan orang tua anak wajib membuat satu pernyataan bila siorang tua atau anak menginginkan untuk divaksin.

“Bukan terbalik seperti yang ada di Indonesia, anak-anak dipaksa untuk dilakukan vaksinasi dan bahkan ada beberapa Daerah yang mewajibkan paksa dan bila tidak vaksin tidak diperbolehkan sekolah. Sedangkan orang tua murid diminta untuk membuat pernyataan tidak akan menuntut bila anaknya yang di paksa vaksin mengalami masalah kesehatan dan bahkan meninggal dunia”Kata Bambang Haryo.

Sambung BHS, anak-anak merupakan generasi penerus yang harus kita jaga untuk melanjutkan dan mewujudkan cita-cita bangsa ini, maka pemerintah harus bijak dan teliti untuk membuat kebijakan, khususnya vaksinasi bagi anak. Dan diharapkan seperti yang direkomendasikan oleh WHO yang sudah melaksanakan penelitian secara mendalam untuk dijadikan reverensi bagi kebijakan pemerintah.

“Tentunya semua kebijakan pemerintah adalah merupakan tanggung jawab dari pemerintah, bukan tanggung jawab dibebankan kepada rakyatnya. Dan vaksinasi untuk anak sementara harus di tunda pelaksanaannya untuk melakukan penyelidikan dan evaluasi hingga tuntas baru kemudian diberikan kepada anak-anak bila vaksin dapat diterima secara aman” Tutup BHS.

Pos terkait

loading...