Eksekusi di Ungasan, Bowo: TNI/Polri Tak Mungkin Menzolimi Rakyat

Kuasa hukum ahli waris (tengah), Siswo Sumarto. (Ist).

Denpasar – Adanya pernyataan Humas Pengadilan Negeri (PN) Denpasar Gede Putra Astawa, S.H, M.H akan mengerahkan kekuatan penuh melibatkan TNI dan polisi dalam eksekusi tanah di ungasan tanggal 23 Februari 2022 ditanggapi santai oleh kuasa hukum termohon.

Menjawab hal ini Siswo Sumarto, S.H akrab disapa Bowo selaku kuasa hukum I Made Suka sebagai termohon menyampaikan, ia yakin sikap TNI dan Polri tidak mungkin menzolimi rakyat. Malah pihaknya mempertanyakan, akan sikap Kepala PN Denpasar ia sebut terkesan bernafsu dan berlebihan.

“Biasa saja namanya eksekusi sah-sah saja. Masyarakat adalah anak dari TNI. Begitu juga TNI bukan alat pengadilan menakuti masyarakat. Tapi saya yakin pihak TNI dan Polri tidak mungkin menzolimi rakyat. Apalagi saat ini termohon sedang berduka. Begitu juga setelah upacara ngaben juga masih ada upacara lanjutannya. Itu kan masih dalam suasana duka. Justru kami bertanya, kenapa Kepala PN Denpasar begitu bernafsu dan berlebihan melaksanakan eksekusi,” tegas Bowo kepada wartawan di Denpasar, Kamis (17/02/2022)

Bowo menjelaskan, saat ini masih fokus terkait suasana duka termohon. Pihaknya sangat menyayangkan, pihak PN Denpasar tidak mengindahkan norma-norma kemanusiaan, dimana ahli waris, kembali mendapatkan surat pemberitahuan eksekusi ke dua. Bagaimana sebagai orang punya hati dapat menerima, di tengah termohon atau ahli waris semua dalam kondisi berduka.

Untuk diketahui sebelumnya, setelah tertundanya eksekusi lahan seluas 5,6 hektar di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung kembali akan digelar PN Denpasar pada Rabu (23/02/2022) mendatang.

Tak tanggung-tanggung, PN Denpasar akan mengerahkan kekuatan penuh dengan melibatkan TNI dan polisi. Hal ini diungkapkan langsung oleh Juru Bicara PN Denpasar, Gede Putra Astawa pada Rabu (16/02/2022)

“Pelaksanaan eksekusi dijadwalkan 23 Februari mendatang. Surat resmi pemberitahuan eksekusi sudah dikeluarkan kepada semua pihak,” tandas Gede Putra Astawa.

Dihubungi wartawan secara terpisah juru sita PN Denpasar Mathilda Tampubolon menyampaikan, untuk prosesi ngaben dari termohon menurut informasi akan dilakukan pada 21 Februari 2022, sedangkan eksekusi lahan tetap akan dilaksanakan pada 23 Februari 2022.

“Berita itu kami dapat informasi dari Intel Polda Bali (Ngaben (21/02/2022)-red). Berdasarkan itu, kami tetapkan tanggal 23 (jalankan eksekusi-red),” tegasnya.

Senada dengan Humas PN Denpasar, Mathilda juga menyampaikan telah bersurat ke Kodam IX/Udayana dan Polda Bali untuk pengamanan saat eksekusi berlangsung.

“Belajar dari pengalaman kemarin, atas perintah Pak Ketua (Ketua PN Denpasar) kami bersurat ke Pangdam untuk mohon bantuan personel pengamanan dan kami tetap bersurat ke Polresta untuk mohon pasukan itu. Jadi semua membackup kami,” jelasnya.

Ia kembali menegaskan bahwa putusan harus tetap dijalankan. “Karena pelaksanaan putusan itu adalah kepastian hukum yang harus dijalankan,” pungkas Mathilda.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.