Rekomendasi MDA Karangasem Diduga Picu Dua Desa Adat Memanas

Ilustrasi. (Ist)

Karangasem – Rekomendasi dikeluarkan Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem terkait status quo tapal batas antara Desa Adat Jasri dan Perasi Kecamatan Karangasem diduga jadi pemicu warga dua desa adat memanas menjelang Hari Raya Nyepi.

Untuk itu, Bandesa Adat Desa Adat Prasi I Nengah Suastika bersama warga membawa permasalahan ini ke Polda Bali meminta pengayoman hukum. Berharap persoalan sensitif ini tidak meruncing yang dapat menimbulkan benturan ke dua belah pihak dan mengganggu stabilitas keamanan antar desa.

Ia menyayangkan, sikap MDA Karangasem dalam membuat rekomendasi disinyalir mengabaikan penetapan status quo objek menjadi konflik dalam berita acara di tingkat Kecamatan maupun kesepakatan telah dibuat di Polres Karangasem tahun 2020 yang disampaikan kepada wartawan melalui sambungan telepon dari Desa Prasi, Karangasem, Minggu (27/02/2022)

“Ya dalam hal ini kita berusaha mencari pengayoman hukum dengan melapor ke Polda Bali, juga sebagai langkah untuk mengantisipasi agar konflik tidak semakin memanas. Kami sangat menyayangkan MDA Karangasem melalui PLT nya mengambil suatu keputusan mengabaikan surat rekomendasi di tahun 2020 yang sudah disepakati dulu bahwa daerah itu kan daerah konflik,” singgung Jro Bandesa I Nengah Suastika.

Pihaknya juga berharap MDA Provinsi Bali bisa turun menyelesaikan konflik. Terketuk hati jangan sampai permasalahan ini berkepanjangan tidak ada penyelesaian.

“Kita juga berharap Bendesa Agung, MDA Provinsi Bali juga bisa turun menyelesaikan konflik yang terjadi ini, mudah-mudahan beliau bisa terketuk lah hatinya, jangan sampai MDA itu bisa di intervensi oleh satu pihak saja, ini yang tidak kami inginkan,” harap Jro Bandesa I Nengah Suastika.

Sementara dihubungi terpisah, Penyarikan MDA Kabupaten Karangasem I Gede Eka Primawata menyampaikan, bahwa pihaknya saat mengambil keputusan rekomendasi tersebut tidak hadir. Ia berharap ke dua belah pihak bisa menahan diri dan saling menghormati.

“Memang benar ada rekomendasi itu dari PLT Bandesa MDA Karangasem. Namun, saya pribadi dalam rencana perencanaan rekomendasi tersebut tidak hadir. Tetapi harapan saya pribadi, dengan kejadian ini agar kedua belah pihak bisa menahan diri, dimana tidak menyentuh daerah sengketa dengan alasan upacara. Agar upacara yang dijalankan bisa berjalan dengan baik dan direstui. Selain itu, kita juga berharap MDA Provinsi Bali bisa memberikan arahannya terkait permasalahan tapal batas yang terjadi.” Ungkap Jero Eka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.