Pembodohan Kasus LPD, Alasan Penyertaan Modal Jadi Kerugian Negara Miliaran

Ilustrasi. (Net)

Denpasar – Munculnya alasan terdapat penyertaan modal negara dalam Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai pintu masuk aparat penegak hukum (APH) ketika mengusut penyimpangan LPD dan merilis kerugian negara miliaran rupiah yang dikabarkan sebagai pengungkapan kasus korupsi dinilai sebagai pembodohan.

Pasalnya, Guru Besar Universitas Udayana (Unud) Prof Wayan Ramantha menyatakan, inspektorat sebenarnya tidak memiliki kompetensi yuridis menghitung kerugian LPD yang dijadikan acuan APH dalam melaporkan kerugian negara.

Sesuai dengan Permendagri No.64 tahun 2009, Inspektorat daerah adalah auditor internal pemerintah. Sementara disebutkan, sumber dana LPD murni dari krama desa adat sendiri. Hal ini disampaikan dalam sebuah acara diskusi yang digelar insan media di Denpasar Bali, Kamis (17/02/2022) lalu.

Prof Wayan Ramantha menjelaskan, dari sudut pandang akuntansi tidak ada kekayaan daerah di LPD. Modal LPD bersumber dari donasi dan tidak ada penyertaan modal dari pemerintah. Pernyataan ini disampaikan lantaran seringnya masalah penyimpangan LPD dianggap sebagai kasus korupsi merugikan keuangan negara.

Yang mana hal tersebut menurutnya, sangatlah merugikan LPD dan desa adat itu sendiri. Ketika menjadikan kerugian LPD adalah kerugian negara dan penanganan masalah LPD melalui peradilan negara jelas uang kerugian yang ditimbulkan harus dikembalikan ke kas negara bukan ke desa adat.

“Di sini eksistensi LPD menjadi rugi karena kerugian yang ada akibat penyimpangan terjadi harus dikembalikan ke kas negara bukan ke desa adat. Jika seperti itu LPD justru akan bangkrut,” tegas Prof Ramantha.

Prof Wayan Ramantha. (net)

Penentuan kerugian LPD adalah kerugian keuangan negara ini sendiri merupakan hasil perhitungan yang dilakukan inspektorat. Terkait ini, Prof Ramantha menyatakan Inspektorat sebenarnya tidak memiliki kompetensi yuridis untuk menghitung kerugian LPD.

“Kalau mengacu Perda Nomor 3 tahun 2017 yang menjadi auditor yaitu akuntan publik, dan kalau mau auditor pemerintah adalah BPK, bukan yang lainnya (inspektorat, red). Walaupun mereka profesor di bidang akuntansi,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Baga Hukum Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Dr Dewa Nyoman Rai Asmara Putra S.H, M.H berharap APH di Bali dapat menghormati desa adat dalam penyelesaian masalah-masalah hukum, terutama terkait penyelesaian kasus-kasus LPD milik Desa Adat.

“Modal LPD ada diberikan bantuan oleh pemerintah daerah provinsi dengan menyebutkan di sana investasi. Kalau kita berbicara investasi berarti kan anehnya perdata. Dan pemerintah daerah setiap bulan harus nanya berapa untungnya, kemudian dimasukkan ke pendapatan daerah. Karena investasi kan harus ada untung atau rugi yang ditanggung bersama,” paparnya.

“Kenyataannya kan tidak pernah ada seperti itu. Kalau modal yang tadi itu sampai 30 tahun tidak ditanyakan menjadi kadaluwarsa. Kalau sudah kadaluarsa bukan lagi uang negara, karena sudah lewat waktu. Kemudian ada modal murni dari desa adat. Kalau memang modal murni dari desa adat dimana tipikornya,” tegasnya.

Dr Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. (ist)

Seperti diketahui, dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, Pasal 9 Ayat 3 menjelaskan Modal Inti LPD terdiri atas a) Modal Disetor, b) Modal Donasi, c) Modal Cadangan dan d) Laba/Rugi Tahun Berjalan.

Mengacu pada dasar hukum ini, jelas tidak ada penyertaan modal Pemerintah dalam Modal Inti LPD. Istilah modal donasi sama dengan hibah yang merupakan sumbangan Pemda Provinsi Bali hanya pada saat pendirian LPD.

Artinya kata Dr Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, LPD bukan milik Pemerintah, tetapi seratus persen milik Desa Adat. Bila ada korupsi di LPD maka yang dirugikan adalah Desa Adat. Maka, bila ada oknum pengurus LPD yang terbukti menyimpangkan dana dan dihukum mengembalikan kerugian, seharusnya kerugian itu dikembalikan ke kas Desa Adat, bukan ke kas negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.