Ngotot ke Syariah, Hidayat Ingatkan Gubernur jangan Recoki Bank Nagari

Anggota Komisi lll DPRD Sumbar, Hidayat.
Anggota Komisi lll DPRD Sumbar, Hidayat.

Padang, – Pernyataan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, meminta manajemen Bank Nagari mundur jika tak komit konversi ke syariah menjadi perbincangan hingga ditanggapi Hidayat, Anggota Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD Sumbar.

Hidayat menilai pernyataan Mahyeldi itu merupakan bentuk arogansi kekuasaan untuk melampiaskan ambisi politik. Ia mengingatkan, BUMD (Bank Nagari) yang sudah baik jangan direcoki. Untuk konversi ke Syariah secara teknis disyaratkan OJK harus minta persetujuan kepada setiap nasabah.

“Jangan BUMD yang sudah baik ini direcoki, apalagi bila hanya didasari oleh kemauan atau ambisi politik tentu beresiko besar terhadap Bank Nagari yang merupakan entitas bisnis keuangan dan perbankan yang sangat sensitif dalam menjaga kepercayaan nasabah. Jika nanti Bank Nagari anjlok kinerjanya apakah Gubernur bersedia bertanggungjawab,” tanya Hidayat, Selasa (8/3/22).

Menurut Hidayat, pernyataan gubernur gertak sambal namanya, jika bernyali copot saja, kekuasaan ada di tangan Gubernur sebagai pemegang saham pengendali di Bank Nagari. Mungkin Gubernur belum mendapatkan informasi lengkap atau dapat informasi yang tidak benar sehingga menyatakan hal tersebut.

Disampaikan Hidayat, berdasarkan beberapa kali rapat kerja dengan Direksi dan Komisaris Bank Nagari bersama Komisi III DPRD Sumbar. Sesuai laporan dan data yang disampaikan, upaya pemenuhan syarat ke konversi terus dilaksanakan, namun ada kendala, seperti teknis minta persetujuan setiap nasabah yang disyaratkan OJK, guna mengetahui sikap masing masing nasabah apakah tetap setia jadi nasabah Bank Nagari jika Bank Nagari berubah total ke sistem syariah, teknisnya tidak bisa secara langsung karena adanya kebijakan pembatasan interaksi langsung gara – gara pandemi Covid-19 sehingga tak sesuai target waktu.

Ditegaskan Hidayat keuangan Bank Nagari membaik dan perolehan laba yang terus meningkat. Tahun 2021 labanya kurang lebih Rp400 miliar sehingga deviden yang bakal disetorkan ke kas daerah Pemrov juga meningkat menjadi sekitar Rp90 miliar kurang lebih.

“Saya tegaskan, bukan berarti kita tidak mendukung konsep syariah, namun kajian – kajian keuangan dan rasio – rasio resiko tentu menjadi basis dalam mengambil kebijakan. Pertanyaannya kenapa tidak dibuka membesarkan Unit Usaha Syariah (UUS) misalnya, atau mendorong UUS ini menjadi Bank Umum Syariah Bank Nagari,” tegas Hidayat.

Ia mempertanyakan kenapa Gubernur tidak mau mengeluarkan peluh untuk membesarkan Unit Usaha Syariah Bank Nagari yang sudah ada ini. Apabila ingin bersyariah juga secara kaffah, sebaiknya Gubernur gagas agar semua bank konvensional yang beroperasi di Sumatera Barat harus menerapkan sistem keuangan syariah, itu baru mantap dan kita dukung full.

Hidayat mengaku tidak yakin, buktinya dua BUMD seperti Hotel Balairung milik Pemprov dengan aset Rp150 miliar lebih yang katanya selalu merugi sehingga tidak serupiah pun yang disetorkan ke kas daerah dari hasil usaha hotel tersebut. Juga tidak ada kebijkan atau tindakan tegas dari Gubernur sampai saat ini, tetap saja membiarkan Direksinya seperti itu.

Baca juga: Rugi Rp34 M, Komisaris Hansastri dan Pegawai Hotel Balairung Tetap Terima THR Rp235 Juta

Pemprov Sumbar Merugi, Terungkap Dugaan Gratifikasi Hotel Balairung

Hotel Balairung Diduga Salahgunakan Pajak yang Telah Dipungut Rp742 Juta

Komisaris dan Direksi PT BCS Terima THR Ratusan Juta Diduga Tanpa Dasar Hukum

“Begitu juga dengan PT Grafika, merugi dan mengalami banyak permasalahan, diam – diam pura – pura tidak tahu saja Gubernur tuh. Pertanyaannya apakah karena kedua BUMD yang merugi tersebut pernah dipimpin oleh kader yang sama dengan Gubernur sehingga tutup mata untuk menyikapinya, saya tidak tahu juga, baiknya tanya sama Gubernur yang juga Ketua DPW PKS Sumbar,” terang Hidayat.

Hidayat bahkan juga mempertanyakan apakah konversi ini sudah menjadi kebutuhan daerah atau keinginan Gubernur. Pertanyaan tersebut yang belum terjawab sampai saat ini oleh saya, apakah kebutuhan daerah yang katanya untuk mendukung komitmen Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah atau hanya sekedar nafsu Gubernur untuk menguasai Bank Nagari dengan selimut syariah, Ia belum tahu persis.

“Persis yang saya tahu bahwa Gubernur sangat bernafsu itu iya. Buktinya, Gubernur sudah menyurati DPRD untuk meminta agenda pembahasan Ranperda konversi ini dilanjutkan walau Ranperda ini tidak masuk di Program Pembentukan Perda tahun 2022 ini, tapi walau tidak masuk Propemperda 2022 tetap ada peluang hukum untuk dapat dibahas tahun ini. Mudah mudahan sebentar lagi akan dibahas DPRD,” jelasnya.

“Jika ingin bersyariah secara kaffah alias tidak dibungkuskan saja seperti praktek lembaga – lembaga keuangan yang berlabel syariah namun prakteknya tetap konvensional, maka saya jelas akan mendukung full hal tersebut,” tambah Hidayat dilansir dari binews.id.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.