Blokir WA Wartawan, LAI Minta Menteri Agama Evaluasi Humas Sumut

Humas LAI Sumut, Ahmad Adha di Kanwil Kemenag.
Humas LAI Sumut, Ahmad Adha di Kanwil Kemenag.

Humas Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara (Sumut) diduga blokir WhatsApp Wartawan setelah dikonfirmasi soal bantuan operasional pendidikan (BOP) Pesantren dan TPQ di Sumut Tahun anggaran 2020 lalu.

Menanggapi persoalan tersebut, Humas Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Sumut, Ahmad Adha, mengatakan humas Kemenag seharusnya bisa komunikasi baik dan bersinergi dengan pers untuk menyebarluaskan informasi terkait kinerja Kemenag.

“Mestinya humasnya yang baik, jangan menutup komunikasi, sebab Kemenag itu lembaga publik yang wajib terbuka terutama soal pengelolaan keuangan,” tegas Adha.

Disampaikan Adha, bila benar Humas Kemenag Sumut menutup komunikasi (blokir WA), Ia meminta Menteri Agama melalui Kepala Kanwil Kemenag Sumut mengevaluasi humas tersebut.

Baca juga: Jumlah Santri Diduga Tak Sesuai, BOP Pesantren di Sumut Boroskan Uang Negara Rp795 Juta

BPK Minta Yaqut agar Kemenag Pertanggungjawabkan Dana Bantuan Rp7,7 Miliar

“Kita minta dievaluasi, kalau tidak bisa copot saja. Sebab kinerja humas akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik kepada Kemenag,” pinta Ahmad Adha.

Sebelumnya diberitakan, menurut informasi yang diterima, Kemenag menyalurkan BOP kepada 55 Pesantren di Sumut diduga tidak sesuai ketentuan yang berlaku senilai Rp795 juta dari total BOP yang diterima Rp2,3 miliar. Persoalan ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun anggaran 2020.

Hal tersebut dianggap telah mengakibatkan pemborosan keuangan negara dimasa pandemi Covid-19, mengurangi kesempatan untuk memperluas cakupan penerima BOP, dan tidak tertutup kemungkinan bisa disalahgunakan.

Persoalan ini terjadi diantaranya karena penggunaan data EMIS yang tidak update dan pada saat pengajuan usulan jumlah santri yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Bantuan operasional Pesantren pada masa pandemi Covid-19 diberikan kepada pesantren untuk membantu biaya operasional dan kebutuhan pemenuhan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang diberikan dalam bentuk uang tunai. 

Calon penerima BOP dan Pendidikan Keagamaan Islam pada masa pandemi Covid-19 antara lain dari usulan Kanwil Kemenag/Kankemenag.

Ditemukan, terdapat Pesantren yang menerima BOP melebihi dari nominal yang seharusnya. Misalnya Pesantren yang berkategori kecil namun menerima BOP berkategori sedang atau besar.

Kakanwil Kemenag Sumut, Abd Amri Siregar dikonfirmasi menyampaikan sudah menanyakan kepada internal Kanwil, persoalan tersebut sudah diselesaikan sesuai dengan pengelolaan keuangan negara.

“Bukti dan surat-surat terkait hal tersebut ada di bidang Pakis kanwil,” kata Abd Amri Siregar kepada deliknews.com via WhatsApp, Rabu (9/3/22).

Kemudian Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) Kemenag Sumut, Muksin Batubara, dikonfirmasi belum menanggapi. Demikian juga dengan Humas, Yunus, tidak menanggapi konfirmasi deliknews.com malah diduga memblokir WhatsApp.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.