LAI Minta Polda dan Kejati Sumut Turun Tangan Periksa Dana BOP Pesantren

Humas LAI Sumut, Ahmad Adha di Kanwil Kemenag.
Humas LAI Sumut, Ahmad Adha di Kanwil Kemenag.

Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) ikut menyoroti penerimaan bantuan operasional pendidikan (BOP) beberapa Pesantren di Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ditemukan banyak persoalan sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2020 lalu.

Sebanyak 3 lembaga Pesantren di Sumut diduga belum memiliki izin operasional, dan izin operasional sudah kadaluwarsa menerima BOP dari Kemenag dengan nilai Rp140 juta. Menurut informasi, BOP yang diterima itu telah dicairkan pada 5 November 2020 oleh ketiga pesantren tersebut.

Tidak hanya itu, Kemenag juga menyalurkan BOP kepada 55 Pesantren di Sumatera Utara diduga tidak sesuai ketentuan yang berlaku senilai Rp795 juta dari total BOP yang diterima Rp2,3 miliar.

Baca juga: Jumlah Santri Diduga Tak Sesuai, BOP Pesantren di Sumut Boroskan Uang Negara Rp795 Juta

Mengejutkan, Diduga 3 Pesantren di Sumut Tidak Berizin Terima BOP dari Kemenag

Menurut BPK, Persoalan ini terjadi diantaranya karena penggunaan data EMIS yang tidak update dan pada saat pengajuan usulan jumlah santri yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Bantuan operasional Pesantren pada masa pandemi Covid-19 diberikan kepada pesantren untuk membantu biaya operasional dan kebutuhan pemenuhan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang diberikan dalam bentuk uang tunai. 

Calon penerima BOP dan Pendidikan Keagamaan Islam pada masa pandemi Covid-19 antara lain dari usulan Kanwil Kemenag/Kankemenag.

Ditemukan, terdapat Pesantren yang menerima BOP melebihi dari nominal yang seharusnya. Misalnya Pesantren yang berkategori kecil namun menerima BOP berkategori sedang atau besar.

Menanggapi persoalan ini, Humas DPD LAI Sumut, Ahmad Adha, ikut berkomentar. Menurutnya, jika benar demikian maka penyaluran bantuan itu tentunya mengakibatkan pemborosan keuangan negara dimasa pandemi Covid-19, mengurangi kesempatan untuk memperluas cakupan penerima BOP, dan tidak tertutup kemungkinan dana disalahgunakan.

Permasalahan ini melanggar Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1248 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5134 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1248 Tahun 2020 pada Bab II, huruf B yang menyebutkan bahwa persyaratan penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada masa pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 adalah terdaftar pada Kantor Kementerian Agama yang dibuktikan dengan Nomor Statistik Lembaga.

“Kita minta dan sarankan penegak hukum seperti Polda Sumut dan Kejati Sumut bisa melakukan pemeriksaan aliran dana BOP ini. Perlu diungkap kenapa jumlah BOP yang diterima melebihi nominal yang seharusnya, dan kenapa lembaga tidak berizin bisa menerima,” kata Ahmad Adha.

Ia katakan, penggunaan dana tersebut perlu diperiksa secara terbuka, sangat tidak masuk akal lembaga tidak berizin tetap menerima bantuan.

“Perlu dikaji juga, kenapa mereka bisa menerima BOP, usulan siapa dan atas persetujuan atau rekomendasi siapa,” tegasnya.

Untuk itu kata Humas LAI ini, persoalan tersebut sangat patut dan diperlukan peran penegak hukum untuk mengusut aliran dana BOP dibeberapa Pesantren di Provinsi Sumatera Utara, tidak tertutup kemungkinan ada penyalahgunaan.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.