Dinas Pendidikan Madina Diduga Bagi – bagi Anggaran DAK Miliaran Rupiah

Ilustrasi
Ilustrasi

Mandailing Natal, – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) melalui Dinas Pendidikan melakukan pembangunan rehab ruang kelas TK, SD dan SMP sebanyak 21 paket pekerjaan dengan nilai total senilai Rp16,6 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Realisasi pembayaran dilaksanakan berdasarkan kemajuan pekerjaan dengan total realisasi pembayaran kegiatan fisik reguler DAK Bidang Pendidikan ini sebesar Rp14,5 miliar.

Pengeluaran dana kegiatan DAK fisik Bidang Pendidikan ini diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp3,5 miliar.

Baca juga: Mengejutkan, Diduga 3 Pesantren di Sumut Tidak Berizin Terima BOP dari Kemenag

LAI Minta Polda dan Kejati Sumut Turun Tangan Periksa Dana BOP Pesantren

Persoalan ini merupakan temuan BPK tahun anggaran 2020. Pengeluaran dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu diduga dibagi – bagi untuk Dinas Pendidikan dan kepala sekolah.

Dinas Pendidikan Madina diduga menerima Rp1,1 miliar sama dengan 8% dari total realisasi Rp14,5 miliar, dan masing – masing kepala sekolah penerima DAK juga mendapat bagian dengan total nilai Rp642 juta.

Tidak hanya itu, potongan pajak sebesar Rp1,7 miliar sama dengan 12% dari realisasi pembayaran kegiatan fisik reguler DAK Bidang Pendidikan ini diduga tidak disetorkan ke kas negara.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Madina, Lis Mulyadi, dikonfirmasi terkait persoalan ini belum bisa memberikan tanggapan.

“Kordinasikan sama sekretaris supaya diarahkan siapa dulu yang bertanggungjawab tentang ini,” kata Lis Mulyadi via WhatsApp, Selasa (29/3/22).

Dinas Pendidikan Madina belum ada memberikan keterangan resmi terkait dugaan DAK Rp3,5 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu, hingga berita ini ditayangkan.

Deliknews.com juga sudah berupaya mengonfirmasi Sekda Pemkab Madina Gozali via WhatsApp, namun juga belum memberikan tanggapan.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.