Penyetoran Dugaan Bagi – bagi DAK ke Negara, Andre: Itu Sudah di Penegak Hukum

Ilustrasi
Ilustrasi

Mandailing Natal, – Mantan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Madina Andriansyah Siregar (Andre) belum bisa memastikan apakah seluruh uang negara dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sekira Rp3,5 miliar sudah disetorkan ke negara.

“Sekarang sudah ditangani pihak kejaksaan, kurasa tidak perlu lagi konfirmasi. Kalau perlu keterangan ke Kejari saja. Itu sudah di penegak hukum. Coba ditanya kesana, bagaimana kelanjutannya,” kata Andre saat dikonfirmasi apakah seluruh temuan sudah di lunasi, Selasa (29/3/22).

Namun Andre menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyurati kepala sekolah dan kepala tukang untuk penyetoran ke kas daerah.

Baca juga: Soal Dugaan Korupsi DAK, Mantan Kadisdik Madina : Yang Mengelola PPTK

Dinas Pendidikan Madina Diduga Bagi – bagi Anggaran DAK Miliaran Rupiah

Sementara sebelumnya diberitakan bahwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Mandailing Natal (Kadisdik Madina) Ahmad Gong Matua menyebut soal kasus temuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 yang mengelola Kabid Dikdas Andriansyah Siregar (Andre) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Yang mengelola langsung PPTK-nya, Ardiansyah, bagus konfirmasi ke dia. Saya dinas mau akhir tahun, hanya pencairan saja. Mekanisme dan sistem orang itu yang tahu,” kata Ahmad Gong Matua di konfirmasi, Selasa (29/3/22).

Disampaikan Kadisdik yang menjabat tahun 2020 itu, Ia baru mengetahui persoalan (dugaan bagi – bagi fee anggaran DAK) itu ketika pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ahmad Gong Matua menyebut tidak tahu menahu, sebab dia bukan pelakunya.

Diketahui, Pemkab Madina melalui Dinas Pendidikan tahun 2020 lalu melakukan pembangunan rehab ruang kelas TK, SD dan SMP sebanyak 21 paket pekerjaan dengan nilai total senilai Rp16,6 miliar bersumber dari DAK.

Realisasi pembayaran dilaksanakan berdasarkan kemajuan pekerjaan dengan total realisasi pembayaran kegiatan fisik reguler DAK Bidang Pendidikan ini sebesar Rp14,5 miliar.

Pengeluaran dana kegiatan DAK fisik Bidang Pendidikan ini diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp3,5 miliar. Persoalan ini merupakan temuan BPK.

Pengeluaran dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu diduga dibagi – bagi untuk Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan kepala tukang.

Dinas Pendidikan Madina diduga menerima Rp1,1 miliar sama dengan 8% dari total realisasi Rp14,5 miliar, dan masing – masing kepala sekolah penerima DAK juga mendapat bagian dengan total nilai Rp642 juta.

Tidak hanya itu, potongan pajak sebesar Rp1,7 miliar sama dengan 12% dari realisasi pembayaran kegiatan fisik reguler DAK Bidang Pendidikan ini diduga tidak disetorkan ke kas negara.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Madina, Lis Mulyadi, dikonfirmasi terkait persoalan ini belum bisa memberikan tanggapan.

“Kordinasikan sama sekretaris supaya diarahkan siapa dulu yang bertanggungjawab tentang ini,” kata Lis Mulyadi via WhatsApp, Selasa (29/3/22).

Dinas Pendidikan Madina belum ada memberikan keterangan resmi terkait dugaan DAK Rp3,5 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu, hingga berita ini ditayangkan.

Deliknews.com juga sudah berupaya mengonfirmasi Sekda Pemkab Madina Gozali via WhatsApp, namun juga belum memberikan tanggapan.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.