Kejati Bali Usut Dugaan Korupsi di BPD Bali

Denpasar – Dugaan adanya tindak pidana korupsi pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali.

Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, A Luga Harlianto menyampaikan, penyidikan dilaksanakan setelah dari hasil operasi intelijen menemukan adanya peristiwa pidana dalam pemberian fasilitas kredit yang diduga fiktif berupa kredit modal kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa oleh BPD Bali Cabang Badung.

“Selama dau jam, dimulai pada pukul 11.00 Wita, 7 (tujuh) orang penyidik yang dipimpin Kasi Penyidikan Kejati Bali, mendatangi rumah atas nama SW di Denpasar Timur untuk melakukan penggeledahan terkait Penyidikan pemberian kredit fiktif BPD Bali Cabang Badung. SW adalah Direktur Perusahaan di bidang konstruksi yang memperoleh fasilitas kredit dari BPD Bali Cabang Badung” terang Luga Harlianto melalui rilis diterima wartawan di Denpasar, Jumat (01/04/2022)

Luga Harlianto menjelaskan, pada saat melaksanakan penggeledahan, penyidik mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dokumen perusahaan dan penerimaan kredit modal kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa dari BPD Bali Cabang Badung. Selain mendapatkan dokumen, penyidik juga membawa I (satu) unit CPU dari kediaman SW.

“Semua dokumen terkait keuangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian fasilitas kredit berupa kredit modal kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa oleh BPD Bali Cabang Badung akan didalami oleh Penyidik. Terdapat 1 (satu) unit CPU yang dibawa juga akan ditelisik data-data yang terkait. Dalam hal terdapat kaitan dengan dugaan korupsi ini maka Penyidik akan melakukan penyitaan tersebut untuk kemudian diajukan penetapan ke Pengadilan sebagai barang bukti,” jelasnya

Adapun Penyidikan dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian fasilitas kredit berupa kredit modal kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa oleh BPD Bali Cabang Badung dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali tertanggal 15 Maret 2022.

“Jumlah kerugian diperkirakan kurang lebih Rp 5 milyar. Nantinya Penyidik akan memastikan kerugian negara yang diakibatkan pemberian kredit yang diduga fiktif ini,” imbuh Luga Harlianto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.