Muatan Politik? Giri vs Disel Mencuat di Pelaporan Polisi

Nyoman Giri Prasta (kiri), Wayan Disel Astawa (kanan)

Denpasar – Perseteruan dua rival politik Bupati Badung Giri Prasta dengan Disel Astawa kembali mencuat di pelaporan polisi.

Prihal keberadaan Pantai Melasti dikelola Desa Adat Ungasan yang di dalam kepengurusan terdapat nama Disel Astawa selaku Bendesa Adat disebut-sebut ikut serta dalam membuat perjanjian akta autentik.

Nuansa pun terkesan sarat ada muatan politik. Pasalnya, pelaporan Giri Prasta kali ini selaku Bupati Badung melalui Satpol PP Badung dan kuasa hukumnya dikabarkan lebih menukik dari pengaduan sebelumnya. Satu sisi, bukan menjadi rahasia umum banyak tempat pinggiran pantai di Bali khususnya Kabupaten Badung selama ini ada beberapa tempat juga dikelola Desa Adat setempat.

Mesti untuk sementara waktu pelaporan ini ditolak polisi lantaran ada berapa bukti belum lengkap tapi perseteruan antara dua tokoh ini nampaknya akan terus berlanjut.

Tidak saja Giri Prasta melaporkan Disel Astawa selaku Bendesa Adat Ungasan yang juga sebagai anggota dewan provinsi Bali namun Ketut Marcin mantan Bendesa Adat Ungasan secara bersama juga dilaporkan. Selain itu, mantan Perbekel Desa Ungasan Wayan Sugita Putra dan Perbekel saat ini I Made Kari juga ikut dilaporkan.

“Sesuai perintah Bapak Bupati yang menugaskan saya, melaporkan adanya pemalsuan surat-surat sebagaimana dugaan pelanggaran pasal 263 KUHP dan 266 KUHP. Di mana pada garis besarnya ada memberikan keterangan palsu dan membuat surat yang isinya dipalsukan,” jelas I Gusti Agung Ketut Suryanegara selaku Kasatpol PP Badung kepada wartawan di Mapolresta Denpasar dilansir dari Radar Bali, Jumat (01/04/2022)

Agung Suryanegara menjelaskan, pihak-pihak dilaporkan kali ini adalah yang menyatakan tanah terletak di Pantai Melasti Ungasan merupakan hak ulayat di bawah pengelolaan desa adat. Dimana dalam akta dan surat perjanjian di bawah tangan itu disebutkan, bahwa empat orang dilaporkan selaku pihak pertama.

“Kalau dirujuk pada dugaan pelanggaran pasal 263 KUHP. Ada enam yang berbentuk akte dan satu yang berbentuk surat di bawah tangan,” ujarnya. 

Lanjut Agung Suryanegara, meski obyek laporannya sama, namun kali ini diungkap lebih menukik pada pidana pemalsuan surat. Di mana laporan sebelumnya terkait dengan penguasaan lahan dan tata ruang.

“Kalau dulu di laporan pertama dugaan pidana tata ruang dan penguasaan lahan dan titik berat kepada investor. Yang sekarang dugaan pidana pemalsuan surat yang menitikberatkan kepada Bendesa adat dan perbekel,” beber Agung Suryanegara. 

Sementara itu, Kabag Hukum Kabupaten Badung, Agung Asteya Yudha mengatakan, dari isi perjanjian di dalam surat-surat itu secara substansi disebutkan mencantumkan keterangan-keterangan palsu di dalam akta autentik.

“Keterangan palsu yang dimaksud, contohnya ada salah atau pihak mengatakan bahwa mereka mempunyai hak mengelola dan menguasai penuh. Sebenarnya pihak itu belum menguasai. Kalau dicermati dari undang-undang harus ada proses penetapan semuanya,” tegasnya. 

Lanjut dia, pada dasarnya bahwa Undang-Undang 1945 mengakui dan menjamin keberadaan dan hukum adat. “Tetapi tetap dalam tatanan NKRI dan tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ada. Tidak ada larangan desa adat berbuat apa, tetapi harus ada pengajuan terlebih dahulu,” pungkasnya.

Satu sisi dari sumber di lingkungan Polresta Denpasar mengatakan laporan pemda Badung belum diterima. “Ya masih ada kekurangan bukti makanya kami arahkan untuk segera melengkapi,” kata sumber polisi di Polresta Denpasar.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Ketut Sukadi menyatakan kepada wartawan, bahwa ada kekurangan bukti sehingga diarahkan untuk melengkapi. Setelah melengkapi, barulah melapor. “Kami sudah menyarankan untuk dilengkapi bukti,” terangnya singkat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.