Ancaman Pendapatan Desa Adat di Balik Pelaporan Pantai Melasti

Pantai Melasti. (Net)

Badung – Pemanfaatan pantai dilakukan desa adat pesisir guna meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dan juga sebagai biaya upacara adat di Kahyangan Tiga nampaknya menjadi terancam.

Menyusul adanya kasus di Pantai Melasti dikelola Desa Adat Ungasan yang dilaporkan Satpol PP Kabupaten Badung atas perintah Bupati Badung Giri Prasta dan kini masuk ke ranah polisi.

Tidak menutup kemungkinan di tempat lain mengalami hal yang sama. Mengingat sebagian besar Desa Adat di Bali diketahui ada mengelola usaha (baga utsaha desa adat) serta melakukan pungutan lapak pasar atau usaha warung begitu juga parkir di atas lahan milik negara yang disetujui secara bersama oleh warga desa adat setempat berdasarkan ‘Pararem’.

Dimintai sudut pandang terkait aturan hukum tata kelola potensi desa adat, pakar hukum Unud Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, SH, MH menjelaskan pengelolaan sumber ekonominya harus mempunyai dasar pararem (keputusan adat, red).

“Kalau dia mengelola potensi itu harus ada dasarnya, minimal pararem. Kalau dipakai sektor riil, dikelola oleh BUPDA (Baga Utsaha Padruwen Desa Adat) atau sendiri dulu ga apa apa. BUPDA-nya kan baru juga akan keluar Perdanya. Dikelola secara sendiri juga tidak apa, tetapi harus ada dasarnya, dasarnya pararem. Perarem itu yang harus didaftarkan di PMA (Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, red) dan mendapat rekomendasi dari MDA,” ungkap Dewa Rai saat dihubungi, Sabtu (2/4/2022).

Dia menambahkan mengapa pararem tersebut mesti dibawa ke PMA, bukan untuk pengesahan akan tetapi pararem tersebut diberikan surat keterangan bahwa pararem tersebut sudah sesuai dengan pedoman.

“Dan nanti akan ditandatangani oleh Bandesa Agung, setelah itu baru minta nomor registrasi di PMA. Yang mengelola nanti apakah diserahkan ke desa adat atau ke BUPDA-nya. Kalau BUPDA-nya (yang mengelola, red) harus ada pararem BUPDA dulu,” imbuhnya.

Ketika ditanya bagaimana jika pengelolaan usaha di desa adat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, Dewa Rai menegaskan tetap dengan dasar pararem jikalau di dalamnya ada unsur memperoleh keuntungan, memungut sesuatu dan lain sebagainya. Apabila tidak memiliki pararem bisa dituduh pungli (pungutan liar).

“Kan disebut pungli nanti oleh penegak hukum. Itu intinya. Kita tidak campur tangan di MDA. Dasar pengelolaannya harus mempunyai legitimasi, harus punya dasar. Dasarnya itulah kita berikan pengesahan,” cetusnya.

Terkait tatakelola usaha di desa adat ada dua jenis yakni sektor riil dan nonriil.

“Kalau sektor nonriil yaitu keuangan, yang punya kan LPD (Lembaga Perkreditan Desa, red). Yang tidak punya LPD, mungkin koperasi desa adat. Kalau sektor riil misalnya punya pasar, obyek wisata, itu semua dasarnya pararem. Kalau tak punya BUPDA ndak apa, sendiri-sendiri mengelola, itu kan harus dibentuk SK-nya oleh desa adat, oleh bandesa adat, bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya, berapa persen masuk ke desa dan lain-lain. Dari bandesa adat aja cukup itu kalau memang milik desa,” jelas Dewa Rai.

Mengenai keabsahan desa adat dalam mengelola obyek wisata atau pantai-pantai di wilayah Badung dan di Desa Adat Ungasan khususnya, Dewa Rai menyebutkan Bandesa Adat Ungasan sudah bersurat ke MDA Provinsi Bali untuk meminta perlindungan dan pendampingan.

“Nah itu sudah kita rancang untuk diundang, karena saya dari tanggal 4 hingga tanggal 7 (April) ini mengadakan pemantapan kepada bandesa dan prajuru MDA dari tingkat provinsi sampai kecamatan. Makanya kalau ndak salah Pak Disel itu diundang hari Jumat tanggal 8 (April). Kal ajak ngorta (Kita ajak bicara, red).

Saat ditanya apakah pengelolaan obyek wisata yang berada di wewidangan (wilayah) desa adat memerlukan persetujuan dari pemerintah daerah setempat, Dewa Rai menjelaskan hal itu tergantung dari status kepemilikan tanah atau lahan tersebut.

“Sekarang yang dikelola itu apa, milik desa adat apa tidak? Kalau tidak milik desa adat, itu milik siapa? Kalau tanah negara, negara kan tidak memiliki tanah. Kalau tanah negara, berarti diselesaikan dulu prosesnya. Apakah diberikan hak untuk memakai, untuk mengelola. Kalau tanah desa, desa tak perlu lagi minta izin kemana dia menggunakan tanahnya sendiri toh. Kecuali izin masalah keramaiannya, bangunannya, kan lain lagi. Itu harus memenuhi syarat sesuai dengan apa yang ditentukan oleh negara. Umpamanya dia buat restoran, ya izinnya izin restoran, izin lingkungan itu tetap harus ada,” paparnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.