Bambang Haryo Tolak Keras Kenaikan Tarif BBM, Tak Main-Main Begini Katanya

Bambang Haryo Soekartono saat bersama Nelayan Sidoarjo.
Bambang Haryo Soekartono saat bersama Nelayan Sidoarjo.

Surabaya – Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono menolak keras Kenaikan Tarif Bahan Bakar Minyak (BBM), lantaran memiliki dampak multi sektoral  dan membebani masyarakat.

Dikatakan Bambang Haryo, sebagaimana amanat pasal 33 UUD 1945 campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga BBM, semestinya menjadi kewenangan yang mengutamakan asas perlindungan kepada masyarakat, bukan malah menyengsarakan rakyat.

“Harusnya Pemerintah, dapat bercermin pada pemerintahan terdahulu mulai era Presiden Soeharto sampai dengan Presiden SBY. Dimana pada saat pemerintahan Presiden Soeharto harga BBM mulai dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 sebesar Rp 150 perliter sama persis dengan harga BBM di Arab Saudi. Pada Tahun 1998 dalam keadaan krisis moneter, dollar mencapai Rp16.000 lebih, harga BBM oktan 90 pada waktu itu terpaksa dinaikkan dari 700rupiah perliter menjadi 1.200rupiah perliter, dan pemerintahan Presiden Habibie menurunkan kembali harga BBM menjadi 600rupiah perliter”Kata Bambang Haryo.

Dilanjutkan, anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini,  Presiden Gusdur juga sempat menurunkan harga BBM ditahun 2000 dari Rp1.000 perliter menjadi Rp600 perliter, bahkan juga pemerintahan Presiden SBY sempat menurunkan tarif tahun 2008 dari Rp5.500 perliter menjadi Rp4.500 perliter, dan dalam 10 tahun hanya terjadi satu kali kenaikan pada tahun 2013, itupun diprotes keras oleh masyarakat dan para elit politik. Padahal ada alasan terkait harga minyak dunia naik dan terakumulasi tinggi di tahun 2008 sampai tahun 2013 sebesar 145 USD per barrel. Pungkas BHS.

BHS sapaan akrab Bambang Haryo kembali mengutarakan, di masa Pemerintahan Jokowi, setidaknya dalam jangka waktu 5 tahun sudah terjadi kenaikan BBM beberapa kali, padahal harga minyak mentah dunia pernah turun sangat rendah mencapai dibawah 30 USD per barrel di tahun 2016 dan bertahan bahkan menurun di tahun 2020 mencapai 11 USD per barrel yang merupakan harga minyak mentah dunia terendah sepanjang sejarah, dan harga minyak ron 98 di Arap Saudi 0.2 USD/2.800 rupiah perliter sedangkan di Indonesia tetap bertengger di 9.800 rupiah perliter.

“Seharusnya di Indonesia harga BBM tidak lebih dari 4.000 rupiah perliter, karena sampai saat ini harga minyak dunia yang mendasari harga BBM yang ada di Indonesi disebabkan Indonesia saat ini mengimpor 100% dari beberapa negara totalnya 10,59 juta ton, 40% dari Saudi Arabi, 29% dari Nigeria dan 14% dari Australia”Tutur BHS.

Harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan pertamina, Kata BHS, terlalu tinggi untuk masyarakat Indonesia karena harga di Arab Saudi secara ritel untuk Ron 91 sebesar 2,18 real/8.000 rupiah dan Ron 95 sebesar 2,33 real/8.900 rupiah, disel 0,63 real/2.300 rupiah dan dari Nigeria untuk Ron 95 sebesar 0,4 USD/5.700 rupiah, disel 0.54 USD/ Rp7.700.

Perbandingan dengan Negara di  Dunia

Bila Kita bandingkan dengan negara Malaysia yang juga impor 100% dari luar negeri yaitu dari Singapore, China, Suadi Arabia, UEA dan Indonesia. Harga BBM di bulan Maret di Malaysia untuk Ron 95 sebesar 2,05 ringgit/6.972 rupiah, Ron 97 sebesar 3,91 ringgit/13.297 rupiah, disel 2,85 ringgit/7.312 rupiah dan bahkan untuk transportasi publik dan logistik pemerintahan Malaysia menyediakan bahan bakar gas yang sangat murah sebesar 1,19 ringgit perliter/4.057 rupiah perliter. Disini terlihat pemerintahan Malaysia sangat memikirkan kepentingan rakyatnya dan juga kestabilan ekonomi dinegaranya dengan menjual harga BBMnya dengan harga yang murah.

“Ini berbanding terbalik dengan Pemerintahan  Indonesia saat ini, walaupun kita menghasilkan minyak mentah dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan gasnya bisa dikatakan yang terbesar di Asia,semestinya harga BBM bisa jauh lebih murah dari yang dijual saat ini dengan sistem barter, Seperti halnya yg sudah dilakukan oleh Malaysia. Demikian juga negara – negara yang hanya penghasil energi fosil minyak yang terbesar di dunia, harga energinya juga sangat murah yang diberikan kepada masyarakatnya” Kata BHS.

BHS Mencontohkan,  seperti Venezuela untuk Ron 95 sebesar 0,1 bolivar/3.283 rupiah, Iran untuk oktan 95 sebesar 15 ribu rial/5.100 rupiah,kuwait Ron 91 sebesar 0.085 dinar/4.014 rupiah, Ron 95 sebesar 0,105 dinar/4.950 rupiah.

“Berdasarkan data yang diperoleh ini,  terlihat bahwa Indonesia termasuk negara penghasil energi fosil dan bio energi terbesar yang menerapkan harga BBM ke masyarakat sangat tinggi. Ini menjadi kemerosotan pembangunan ekonomi Nasional, Apalagi BBM Subsidi premium  oleh pemerintahan sebelumnya menjadi andalan daripada transportasi publik dan logistik di Indonesia justru dihilangkan” Ungkap BHS.

Patut diduga, kata Alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya ini,  pertamina dan broker importir BBM mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena ada perbedaan harga yang sangat tinggi dari negara asal impor BBM tersebut yaitu Saudi Arabia dan Nigeria.

“Parahnya lagi, hampir disebagian besar wilayah kepulauan mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk kepentingan transportasi logistik dan publik. Bahkan yang menjadi Jargon pemerintahan Jokowi adalah Maritime dan pertanian, para nelayan dan petanipun kesulitan mendapatkan BBM tersebut. Dan harga daripada BBM yang ada didalam wilayah kepuluan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan bahkan Papua saat ini bisa mencapai harga lebih dari 2 kali lipat dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah karena kelangkaan distribusi BBM”Sambung BHS

Kebijakan kenaikan harga BBM ini, terlihat bahwa Pemerintah dan Pertamina lebih memikirkan kepentingan mereka daripada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia. Seharusnya Presiden dan Menteri ESDM bisa turun melakukan intervensi dalam mengendalikan harga BBM yang dijual oleh Pertamina dan mengusut tuntas para importir BBM agar untuk tidak mengambil untung  besar dan harus memikirkan dampak kenaikan BBM terhadap inflasi yang berpengaruh ke ekonomi rakyat, UMKM, pertanian, nelayan, dan dunia industri seperti yang dilakukan oleh Presiden di era-era pemerintahan sebelumnya. Tutup BHS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.