Berulangkali Dilaporkan Giri, Politisi Disel Astawa makin Moncer

Politisi Disel Astawa (Foto: ist)

Denpasar – Berulangkali dilaporkan Giri Prasta selaku Bupati Badung ke polisi, nama politisi Nyoman Disel Astawa malah semakin moncer. Di mana laporan sebelumnya sudah ditolak Polresta Denpasar, sekarang Giri Prasta lagi melaporkan pihak Disel Astawa ke Mapolda Bali.

Pelaporan pun sama, dugaan adanya memberi keterangan palsu pada akta autentik. Yang mana Disel Astawa melekat secara pribadi sebagai Bandesa Adat Ungasan yang mengikatkan diri dengan pihak ketiga dalam membuat perjanjian pengelolaan Pantai Melasti guna kepentingan ekonomi Desa Adat.

Giri pun membantah, mengaku pelaporan dilakukan ini tidak ada kaitan dengan urusan politik. Ia menyebut persoalan ini adalah masalah ketatanegaraan. “Sekali lagi kami sampaikan ini tidak ada politik seni hukum. Tidak ada masalah politik. Ini murni masalah persoalan ketatanegaraan,” pungkas Giri Prasta kepada wartawan di Mapolda Bali, Senin (04/04/2022)

Lanjut Bupati Giri Prasta menjelaskan, tujuan dilakukan pelaporan agar adanya transparansi keuangan hasil dari para investor di kawasan itu mencapai kurang lebih Rp40 miliar. Pihaknya ingin transparansi supaya masyarakat adat juga bisa mengetahui. Dan menuding jangan sampai uang itu hanya dinikmati oleh oknum atau kelompok saja.

“Ada dong. Kita berdasarkan akta itu kita menghitung. Harapan kami supaya masyarakat biar tau sepenuhnya bahwa dana itu memang ada. Biar itu terbuka. Menurut saya gak boleh dong kita membuat perjanjian akta yang tidak ada alas hak yang kita miliki. Ini yang harus diluruskan. Oleh karena itu sama bapak Dirkrimum tadi kami sudah menyampaikan. Tadi itu laporan,” tegas Giri Prasta.

Untuk diketahui sementara itu, perseteruan Desa Adat Ungasan dengan Bupati Badung Giri Prasta menjadi perhatian Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali. Baga (bidang) Hukum MDA Provinsi Bali, Dr Dewa Nyoman Rai Asmara Putra mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan mengundang Prajuru Desa Adat Ungasan guna menyikapi permasalahan lebih lanjut.

“Kita akan undang dulu pihak Desa Adat Ungasan. Kita ajak duduk dulu. Kita akan pelajari permasalahannya seperti apa. Bagaimana kok bisa terjadi seperti ini,” ujar Baga Hukum MDA Provinsi Bali, Dr Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, dihubungi awak media untuk dimintai tanggapannya melalui sambungan telepon, pada Sabtu (02/04/2022).

Pada prinsipnya, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra mengatakan, MDA mendukung upaya pembangunan dan penguatan perekonomian adat melalui pengelolaan potensi-potensi ekonomi yang ada di desa adat masing-masing. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Bali No 4/2019 tentang Desa Adat di Bali.

“Kita pasti mendukung desa adat untuk usaha ekonomi adat. Kalau secara adat misalnya ada kekurangan, tentu kita akan sarankan perbaikan. MDA pada prinsipnya mendukung ekonomi adat untuk kesejahteraan masyarakat adat. Seperti di Desa Kutuh, kita bangga ekonominya maju dengan mengelola pantai Pandawa,” ungkap Dewa Nyoman Rai Asmara.

Sisi lain, Kepala Ombudsman Kantor Perwakilan Provinsi Bali (Ombudsman Bali), Umar Ibnu Alkhatab mengapresiasi langkah Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menindak dugaan pelanggaran tata ruang, khususnya pencaplokan sempadan pantai dan jurang di wilayah Kabupaten Badung dengan melapor ke Kepolisian.

Namun demikian, Umar meminta Giri Prasta berlaku adil. Jangan hanya dugaan pelanggaran tata ruang di Pantai Melasti yang dilaporkan ke Polisi, tapi juga dugaan pelanggaran-pelanggaran di tempat lain yang dilakukan hotel-hotel besar juga harus berani diperlakukan sama.

“Tapi Bupati Giri Prasta harus berlaku adil, semua pelanggaran tata ruang harus ditindak juga. Kita berharap Pak Bupati mencari lagi siapa-siapa yang melanggar tata ruang itu, dan kemudian melapor lagi (Lapor Polisi, red). Karena ibarat buka kotak ‘Pandora’, jadi kelihatan semua,” katanya.

Umar mengatakan hal ini menjadi penting agar tidak ada anggapan bahwa Bupati Giri Prasta tebang pilih, atau bahkan pilih orang untuk ditindak. Serta, untuk menghindari kesan adanya motif politik di balik Giri Prasta melaporkan Bendesa Adat Ungasan Disel Astawa yang juga anggota DPRD Provinsi Bali dari Fraksi Gerindra.

“Jadi ini menurut saya penting. Karena tidak hanya di Ungasan, banyak di tempat lain juga kayaknya iya (terjadi pelanggaran tata ruang, red). Setelah ini, Pak Bupati harus memerintahkan Satpol PP untuk melacak lagi. Sehingga menghilangkan kesan atau image bukan tebang pilih lagi, tapi bahkan kesan pilih orang,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.