Dugaan Kriminalisasi Hak Atas Tanah Waris di Polda Bali

Caption: Ahli waris Jro Kepisah AA Ngurah Oka (kiri) dan AA Ngurah Suwednya Putra (tengah) didampingi Kuasa Hukum I Putu Harry Suandana Putra, SH, MH, CMLC (kanan)

Denpasar – Pengacara I Putu Harry Suandana Putra, SH, MH, CMLC selaku kuasa hukum Anak Agung Ngurah Oka (ahli waris Jro Kepisah, Pedungan, Denpasar Selatan-red) telah menduga kliennya mendapatkan perlakuan kriminalisasi penyelundupan hukum dalam kepemilikan hak atas tanah waris dalam pelaporan polisi dilakukan pelapor inisial AW disinyalir main mata dengan oknum penyidik di Polda Bali. Demikian terlontar saat Putu Harry mendampingi kliennya ahli waris Jro Kepisah AA Ngurah Oka dan AA Ngurah Suwednya Putra dalam jumpa pers,  Jumat (08/04/2022) di Denpasar.

Hal ini dikatakan Putu Harry, terlihat dari upaya AW telah berulang kali melaporkan kliennya. Mesti dalam pelaporan sebelumnya disebutkan telah ada penetapan tersangka dari penyidik yang ditolak hakim dalam putusan pra-peradilan atas dugaan tuduhan pemalsuan silsilah namun pelapor dan oknum penyidik tiada henti untuk bisa mentersangkakan kliennya.

Terbukti kata Putu Harry, kliennya lagi dilaporkan oleh pihak pelapor yang sama dan oknum penyidik disinyalir mengabaikan putusan pra-peradilan sebelumnya serta meningkatkan tahapan pelaporan itu dari penyelidikan menjadi tahapan penyidikan.

Lanjut Putu Harry menjelaskan, atas Dumas (pengaduan masyarakat) AW inilah terungkap fakta oknum penyidik tersebut menunjukkan dan menanyakan kliennya tentang silsilah Jro Kepisah yang dibuat tahun 1990-an dan 2015. Di mana dokumen sebelumnya pernah disetor ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kenapa pelapor AW bisa mendapatkan itu sebagai sebuah laporan ke Polda. Artinya di sini oknum penyidik Dirkrimsus Polda Bali sudah memfasilitasi laporan dari pelapor yang tak ada hubungan keluarga dan mempunyai dokumen silsilah keluarga secara ilegal yang diduga didapat dari BPN Kota Denpasar,” tegas Putu Harry.

Berdasarkan hal ini, pihaknya melaporkan oknum penyidik Dirkrimsus Polda Bali tersebut ke Mabes Polri. “Persoalan ini yang dilaporkan ke Mabes Polri, dengan mendapat tanggapan langsung dari Irwasum Mabes Polri. Akhirnya oknum penyidik Dirkrimsus Polda Bali tersebut sempat diperiksa,” cetusnya.

Ia menambahkan hal yang menguatkan bukti kepemilikan tanah kliennya adalah para penggarap tanah sawah Jro Kepisah di Subak Kredung sudah ratusan tahun secara turun-temurun menyetorkan hasil panen sawah tersebut ke Jro Kepisah.

“Sebagai kuasa hukum saya menyayangkan tindakan pelapor AW menggunakan aparat hukum negara (Kepolisian RI-red) menekan dan hendak mempidanakan klien kami demi untuk mendapatkan bagian tanah. Apabila dia ingin tanah tersebut sebaiknya melakukan gugatan perdata di PN Denpasar,” pungkas Putu Harry.

Sementara itu Anak Agung Ngurah Oka lantaran menjadi kuasa dari keluarga Jro Kepisah menjadi sasaran dari pelaporan mengungkap, awalnya ada seseorang bernama AW yang tidak ada hubungan keluarga mengklaim memiliki silsilah dan mempunyai alas hak IPEDA tahun 1948 dan 1954 berupa tanah sekitar 8 hektar di Subak Kredung, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan. Atas klaim tersebut AW dikatakan sempat mendatangi keluarga Jro Kepisah untuk meminta bagian setengah dari luasan tanah.

“Karena saya dan ahli waris lain dari Jro Kepisah tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan AW tentu permintaan tersebut ditolak,” ujarnya.

Lantaran itu sambungnya, AW melaporkan pihaknya (AA Ngurah Oka-red) ke Polda Bali sejak tahun 2015 dengan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan pemalsuan surat. Ia sempat dijadikan tersangka atas laporan tersebut tapi dibatalkan dalam Pra Peradilan PN Denpasar.

“Usaha AW ini tak berhenti di sana. Dia kembali melaporkan saya di Dirkrimum Polda Bali tahun 2018. Namun laporan polisi tersebut tak pernah memanggil saya sebagai terlapor. Dan anehnya setelah laporan itu, lagi saya dilaporkan di Dumas Dirkrimsus Polda Bali 2021. Dengan tuduhan sekarang pemalsuan silsilah dan TPPU,” tutur Ngurah Oka.

Dikonfirmasi tanggapannya saat dihubungi wartawan melalui pesan WhatsApp (WA) oknum penyidik dimaksud belum memberikan jawaban. Pesan yang dikirim wartawan statusnya hanya dibaca dengan dua centang hijau.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.