Selain The Rock Bar Ada 6 Korporasi Lagi Kuasai Pesisir Jimbaran

Bandesa Adat Jimbaran I Gusti Made Rai Dirga. (Deliknews.com)

Badung – Bandesa Adat Jimbaran I Gusti Made Rai Dirga mengungkap, selain The Rock Bar (Ayana) ada enam (6) korporasi yang lain lagi menguasai pesisir pantai di Desa Adat Jimbaran.

Berapa tempat pesisir itu dikatakan ada yang dijadikan privat pantai atau pantai tertutup yang dikelola korporasi tersebut sehingga warga adat setempat tidak boleh masuk sembarangan. Seperti yang terjadi sebutnya, pada lokasi The Rock Bar, Kubu Beach dan Raffles yang terletak di wilayah Banjar Mekar Sari Jimbaran.

“Jika pas ada upacara ‘melis’ menjelang Hari Raya Nyepi baru dikasi akses sama Raffles. Kalau kawasan Keraton Jimbaran Resort, Villa Hanani, Belmont, Inter Continental Bali Resort dan Four Season akses pantainya masih bisa dilalui warga,” sebut Bandesa Adat Jimbaran I Gusti Made Rai Dirga kepada wartawan di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung Bali, Minggu (10/04/2022)

Gusti Rai Dirga menjelaskan, mesti ke tujuh korporasi itu disinyalir mengelola pesisir pantai dalam wilayah (Wewidangan) Desa Adat Jimbaran namun disebutkan kontribusi kepada Desa Adat Jimbaran tidak ada.

“Tidak ada kontribusi real itu. Hanya saja dari manajemen Ayana memberi sumbangan upakara (untuk upacara Desa Adat Jimbaran-red) itu pun cuma-cuma sekira Rp 3,5 juta setiap bulan. Sementara pengeluaran oprasional kepengurusan dan biaya kegiatan Desa Adat Jimbaran hampir mencapai Rp 200 juta setiap bulan,” singgungnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Bandesa Jimbaran Gusti Rai Dirga meminta kepada pemerintah, sesegera mungkin agar menerbitkan regulasi kepastian hukum terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta tanah adat atau tanah ulayat yang awalnya disebut tanah negara.

Menyusul adanya kasus di Pantai Melasti dikelola Desa Adat Ungasan yang dilaporkan Bupati Badung Giri Prasta dan kini masuk ke ranah polisi. Padahal dikabarkan Pemkab Badung pada tempat itu sudah melakukan pungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) sebagai tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami harapkan Majelis Desa Adat (MDA) baik tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi kiranya dapat segera mengawal sebuah diskusi publik dan kemudian merumuskan perjuangan bersama agar aturan undang-undang yang telah ada dapat segera diperkuat. Sehingga terjemahan masyarakat hukum adat yang dimaksud dalam undang-undang menjadi jelas serta kewenangan dan kewajiban masyarakat hukum adat dapat dipahami dengan baik di tataran paling bawah,” tegasnya.

Sementara itu, terkait adanya tudingan pelanggaran sempadan pantai dan tebing, dihubungi wartawan secara terpisah Yanto selaku General Affair Ayana Resort and Spa (Induk The Rock Bar) mengaku tidak berwenang menjawab pertanyaan wartawan dan terkesan menghindar. “Saya tidak berwenang menjawab itu,” tutupnya singkat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.