Disdik Madina Tak Dapat Pertanggungjawabkan Pengadaan Elektronik Rp300 Juta

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal

Mandailing Natal, – Temuan BPK di Dinas Pendidikan Mandailing Natal (Disdik Madina) tidak hanya soal dugaan bagi – bagi DAK, tapi juga kegiatan pengadaan elektronik pada SMPN 2 Panyabungan tahun 2020 tidak sesuai ketentuan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp300 juta.

Baca juga: Dinas Pendidikan Madina Diduga Bagi – bagi Anggaran DAK Miliaran Rupiah

Soal Dugaan Korupsi DAK, Mantan Kadisdik Madina : Yang Mengelola PPTK

Penyetoran Dugaan Bagi – bagi DAK ke Negara, Andre: Itu Sudah di Penegak Hukum

Kejaksaan Diminta Transparan, Kasus DAK Disdik Madina Akan Dilaporkan ke KPK

Kepala SMPN 2 Panyabungan selaku pelaksana kegiatan melakukan perikatan perjanjian secara manual (tanpa melalui aplikasi SIPLah) dengan PT MAM untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan elektronik tanggal 11 Februari 2020 senilai Rp782 juta.

Pekerjaan dinyatakan selesai, diserah terimakan tanggal 8 Juni 2020 dan telah dibayar 100% sesuai dengan kuitansi pembayaran dari Kepala SMPN 2 Panyabungan kepada Direktur PT MAM sebesar Rp782 juta.

Pembayaran pengadaan elektronik dilakukan secara bertahap. Pertama dilakukan dengan cara transfer sebesar Rp400 juta ke rekening PT MAM pada tanggal 9 Juni 2020.

Penyerahan sisa pembayaran untuk pengadaan tablet sebesar Rp382 juta dilakukan secara tunai. Atas dana sisa pembayaran tersebut, telah dibayarkan kepada PT MAM sebesar Rp82 juta dan dana sebesar Rp300 juta dititipkan kepada Dinas Pendidikan.

Informasinya dana yang dititipkan kepada Dinas Pendidikan tersebut tidak dibayarkan kepada penyedia. Atas kekurangan pembayaran tersebut, PT MAM menarik kembali barang yang telah diserahterimakan kepada SMPN 2 Panyabungan.

Masih menurut temuan BPK, pajak pertambahan nilai (PPN) atas pekerjaan pengadaan elektronik yang telah direalisasikan sebanyak 282 unit Tablet Tab 7 dengan harga satuan termasuk pajak sebesar Rp1.988.000 belum pernah dipungut dan disetor ke kas negara. Dengan demikian, terdapat PPN yang belum dipungut dan disetor ke kas negara sebesar Rp50,9 juta.

Artinya dari pengeluaran Rp300 juta dari kegiatan pengadaan elektronik pada SMPN 2 Panyabungan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan pajak tidak disetorkan Rp50,9 juta.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Madina, Lis Mulyadi, dikonfirmasi terkait persoalan ini belum bisa memberikan tanggapan.

“Kordinasikan sama Sekretaris supaya diarahkan siapa dulu yang bertanggungjawab tentang ini,” kata Lis Mulyadi via WhatsApp, Selasa (29/3/22).

Deliknews.com juga sudah berupaya mengonfirmasi Sekda Pemkab Madina Gozali via WhatsApp, namun tidak pernah merespon hingga berita ini ditayangkan.

Untuk diketahui, Pemkab Madina tahun 2020 dipimpin oleh Bupati Dahlan Hasan dan Wakil Bupati Jakfar Sukhairi.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.