Pantai Melasti, Perjanjian Tanpa Alas Hak Bukan Akta Otentik

Foto: Notaris/PPAT Dr. I Made Pria Dharsana, S.H, M.Hum

Denpasar – Ahli Kenotariatan Dr. I Made Pria Dharsana, S.H, M.Hum sering dipanggil sebagai saksi ahli dalam pengadilan menyampaikan, perjanjian kerjasama dibuat tanpa adanya alas hak dikatakan bukan merupakan akta otentik yang sah menurut hukum.

Notaris yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dan juga Universitas Udayana ini mengatakan, syarat sahnya sebuah akta otentik harus sesuai dengan KUHPerdata Pasal 1320.

Di mana dalam hal ini diperlukan empat syarat mutlak. Yakni, terpenuhinya unsur kesepakatan para pihak serta kecakapan membuat suatu perikatan. Begitu juga terpenuhi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal terjamin dalam sebuah perikatan.

“Dari empat syarat itu jika satu saja tidak terpenuhi artinya bisa dikatakan itu adalah akta otentik tidak sah atau tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik. Bisa dikatakan cacat hukum,” ungkap Made Pria Dharsana kepada wartawan di Denpasar, Minggu (17/04/2022)

Pria Dharsana menjelaskan, perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akte itu dibuatnya (Pasal 1868 KUHPer).

“Contoh dari akta otentik adalah akta notaris,surat berita acara sidang, proses verbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Sedangkan akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, dan sebagainya, jika dibuat tidak dihadapan Notaris maka disebut akta dibawah tangan,” sebutnya

Oleh karena itu kata Pria Dharsana yang juga Koordinator Dewan Pakar Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyimpulkan, bahwa baik akta otentik maupun akta di bawah tangan merupakan alat bukti berupa tulisan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal keterlibatan pejabat umum dalam pembuatannya. Selain itu juga, terdapat perbedaan mengenai kekuatan pembuktian di pengadilan terhadap akta otentik dengan akta di bawah tangan.

Disinggung terkait adanya pelaporan dilakukan Bupati Badung Giri Prasta terkait adanya dugaan memberi keterangan palsu dalam akta otentik yang ditanda tangani Kelian Adat Desa Ungasan Disel Astawa dalam membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ke tiga, ia mengatakan hal tersebut harus diteliti benar terlebih dulu.

Apakah perjanjian antara desa adat dengan pihak ketiga tersebut ada alas haknya? Serta apakah alas haknya sudah bersertifikat atas nama Desa Adat atau belum? Jika pun sekarang ada laporan ke pihak kepolisian, seharusnya dikedepankan asas praduga tidak bersalah.

“Terlalu dini menyampaikan seperti itu. semua perjanjian dibuat Notaris adalah akta otentik sampai dibuktikan bahwa prosedur pembuatan aktanya tidak terpenuhi sesuai dengan Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN Nomor 30 tahun 2004 jo UUJNP 2 tahun 2014). Bisa saja itu adalah akta perjanjian di bawah tangan. Sepanjang kita tahu dalam perjanjian Desa Adat Ungasan kan tidak ada alas hak. Begitu juga tidak berani kita katakan telah terjadi memberi keterangan palsu. Para pihak kan sama-sama tahu di sana tidak ada alas hak, jika demikian apakah ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika tidak ada alas haknya apa yang jadi dasar permohonan untuk diproses,” tegas Pria Dharsana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.