Gerakan Mahasiswa Jangan Terjebak Politik Praktis

Gerakan Mahasiswa Jangan Terjebak Politik Praktis

Oleh : Alif Fikri

Demonstrasi mahasiswa yang menuntut penolakan perpanjangan masa jabatan presiden pada 21 April 2022 dianggap sudah tidak relevan karena Presiden Jokowi sudah menolak wacana tersebut. Mahasiswa pun diimbau untuk berpikir kritis dan tidak terjebak politik praktis yang dapat menciderai idealismenya.

Mahasiswa bukan sekadar orang-orang yang belajar di kampus karena mereka juga belajar untuk bermasyarakat dan mengutarakan pendapat. Salah satu caranya adalah dengan berdemo. Sejak era orde lama sudah ada demo mahasiswa.

Akan tetapi gerakan mahasiswa jaman sekarang berbeda jauh dengan di masa lalu karena mereka sudah masuk jebakan politik praktis.

Ketua BEM SI (badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia) Kaharuddin viral karena saat berdemo tanggal 11 April 2022 lalu menyatakan bahwa hidup di era Orde Baru enak karena lebih bebas berpendapat dan kesejahteraan terjamin. Pernyataannya langsung dicemooh oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan fakta.

Penyebabnya karena ketika masa Orde Baru masyarakat dibungkam penuh kebebasannya.
Ungkapan ketua BEM SI menampakkan bahwa saat ini mahasiswa sudah terjebak politik praktis.

Diduga ada yang menyetir di balik ucapannya sehingga ia mengatakan hal yang berkebalikan dengan fakta. Bisa jadi ada bouwhear alias pihak yang membayar dan memanas-manasi mahasiswa sehingga mereka jadi emosi dan mau-mau saja berdemo dan berpidato tanpa mengetahui kebenarannya.

Politisi Masinton Pasaribu spontan menolak ucapan ketua BEM SI. Ia memaparkan fakta bahwa kesejahteraan di era Orde Baru adalah semu dan tidak ada yang namanya kebebasan berpendapat. Dalam artian, mahasiswa sudah dibodohi karena tidak mengetahui keadaan saat Orde Baru.

Apalagi saat itu mereka belum lahir sehingga tidak tahu bagaimana sengsaranya saat harus disuruh diam, ketika bersuara malah ditembak petrus.

Mahasiswa dikatakan terjebak politik praktis karena bouwhear diduga sebagai lawan politik dari pemerintah saat ini, karena sudah berkali-kali mereka juga menggunakan strategi nostalgia ala Orde Baru, “Bagaimana kabarnya? Enak jamanku?” dengan menyandingkan foto mantan penguasa Orba. Kali ini mereka menggunakan mahasiswa sebagai pion dan tidak sadar sudah masuk ke jebakan politik praktis.
Takutnya jika mahasiswa terjebak dalam politik praktis maka akan ditekan terus-menerus untuk berdemo dan takutnya akan berakhir dengan kerusuhan. Selain dipantik emosinya oleh bouwhear, dalam unjuk rasa sudah pasti ada provokator yang memanas-manasi. Tujuannya agar mereka makin beringas dan merusak fasilitas umum. Ditambah lagi dengan kedatangan anarko yang selalu bikin onar.
Yang lebih parah lagi, demo yang awalnya diadakan untuk memprotes harga BBM malah berubah haluan jadi seruan ganti presiden. Keadaan ini yang diinginkan oleh bouwhear sehingga diharap bisa seperti tahun 1998 lalu. Padahal masyarakat tidak pernah memintanya karena mereka sangat mencintai Presiden Jokowi, sehingga mahasiswa tidak menyuarakan suara rakyat.
Seharusnya sebagai agen perubahan, mahasiswa bertindak netral dan tidak terjebak dalam politik praktis. Tugas mereka masih jauh, harus belajar, berorganisasi, lalu menyelesaikan skripsi. Jika belum lulus saja sudah terjebak politik praktis bagaimana nanti ke depannya? Bisa-bisa kuliah malah terbengkalai.
Banyak masyarakat yang menduga berapa bayaran yang diterima oleh mahasiswa sehingga diplesetkan jadi ‘mahasewa’. Seberapa pun besar bayarannya maka jangan diterima karena akan menggerus idealisme. Juga menjebak mereka ke dalam kepentingan politik praktis.
Mahasiswa diharapkan mampu bersikap kritis dan rasional dalam menyikapi sebuah isu, termasuk isu perpanjangan masa jabatan presiden yang telah tegas ditolak Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, demonstrasi pada 21 April 2022 sebaiknya dibatalkan dan diganti dengan kegiatan positif lain yang lebih bermanfaat.

) *Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute