Dugaan Kasus Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Terus Diusut Penyidik

Malaka, NTT, deliknews- Kasus dugaan kekerasan seksual Anak dibawah umur CTS 13 tahun yang masih dibangku pendidikan SMP SP Betun Bakateu desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah itu, satu orang pelaku GT dan Mama Kos PDR sudah ditahan, kemudian sementara 1 orang pelaku NT diambil keterangan di Mapolres Malaka NTT.

Dalam dugaan kasus kekerasan seksual terhadap CTS dari pihak penyidik Mapolres Malaka mengusut secara provesional dengan kerja kerasnya Kapolres Malaka melalui Kasat Reskrim bersama Anggotanya, sehingga pelaku NT dapat diambil untuk memberikan keterangan di ruang pemeriksaan, Jumat(6/5/2022)

Sesuai kesaksian wartawan media ini dan beberapa teman wartawan yakni Mans Nahak, Edi Sumantri, Robert dan siriakus Kiik di kantor polres Malaka itu pelaku NT didampingngi oleh 2 orang kuasah Hukumnya.

Selanjutnya dari beberapa wartawan itu masuk keruang Reserse untuk melakukan konfirmasi dugaan Kasus kekerasan seksual Anak dibawah umur pada Kasat Reskrim, namun dari kasat Reskrim (“kasus tersebut masih dalam tahap proses penyelidikan atau masih mengambil keterangan, jadi setelah diambil keterangan baru bisa memberikan stakemennya red)

Oleh karena itu, dari pihak penyidik akan memeberikan keterangan pada awak media, bila pemberkasan sudah rampung. Pasal Kasat Reserse dan Kriminal Polres Malaka, Iptu Zainal Arifin Abdurahman SH, saat para awak media bertemu , diruang kerjanya, Jumat(6/5/2022)

Pada kesempatan yang berbeda, Ketua LPA NTT Veronika Ata, SH, M.Hum, juga menanggapi dugaan Kasus seksual CTS melalui tulisanya.

“Berpendapat bahwa terhadap peristiwa kekerasan sexual yang menimpa anak CTS (13), sudah semestinya para pelaku dikenakan  pasal berlapis karena telah  melanggar  UU Perlindungan Anak,   KUHP dan  UU Tindak Pidana Kekersan sexual.

Secara umum, tindak kekerasan sexual ini diatur dalam pasal 285 KUHP : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Selanjutnya secara spesifik Kekerasan sexual diatur melalui Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Pasal 76 D menyebutkan: “Setiap Orang  dilarang  melakukan  Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” .

Ketentuan pidana  terhadap perbuatan ini diatur dalam pasal 81 (1) yang menyebutkan bahwa” Setiap  orang yang melangggar ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain beberapa ketentuan UU sebagaimana yang disebutkan, saat ini telah ada UU Tindak Pidana Kekerasan Sexual, yang disahkan oleh DPR RI pada tgl 12 April 2022.
Pasal 108 UU TPKS:  Ayat (2) “Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

Sesungguhnya ibu Kost (penyedia kos-kosan bagi korban)  merupakan orang yang menyuruh/ memudahkan orang lain melakukan perkosaan. Karena itu  dapat diancam dengan pidana penjara sesuai Pasal 114 UU TPKS: “Setiap orang yang menyuruh dan/atau memudahkan orang lain melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling  singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana tambahan Ganti Kerugian”.

Selain UU TPKS, dapat pula dikenakan pasal .  Pasal 76 D UU Perlindungan Anak, sebagaimana yang diuraikan di atas.
LPA NTT mengapresiasi  pihak Polres Malaka yang telah menangkap dan menahan pelaku  NM,  mendukung proses hukum, menangkap  dan menahan pelaku yang lain,  serta memberikan perlindungan kepada korban yang merupakan seorang anak.

Kami mendesak  agar Pihak Polres Malaka memberikan perhatian  serius dalam upaya penegakan hukum, menindak pelaku secara tegas dan menerapkan pasal berlapis. Hal ini sangat penting  agar  memberikan efek jera terhadap pelaku, memberi pelajaran kepada publik serta  memenuhi rasa keadilan  bagi korban dan keluarga.

Semoga Hukum dapat ditegakkan di Rai Malaka demi pemenuhan   dan perlindungan hak anak.”tutup tulisanya Ketua LPA NTT Kupang, 6 Mei 2022(Dami Atok)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.