Catatan Hitam Suara Politik Dibalik Siswa Titipan

Ilustrasi. (Net)

Denpasar – Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Togar Situmorang, S.H, M.H, MAP, CMed, CLA mengingatkan, instansi hukum jangan diam seribu bahasa terkait adanya dugaan penggunaan sertifikat prestasi palsu untuk meloloskan siswa titipan para pejabat mendapatkan sekolah favorit di Bali.

Pasalnya longgarnya pengawasan ini kata Dr. Togar Situmorang, bisa dimanfaatkan para legislator guna melanggengkan perolehan suara mereka masuk menjadi anggota dewan, baik Kota/Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Alhasil, bukan memberikan peningkatan prestasi malah dibalik itu sebutnya, membuat catatan hitam semakin kelam dalam dunia pendidikan.

“Banyak para legislator yang membantu warga sekitar dalam hal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Bila berhasil, maka minimal anggota dewan tersebut akan mendapat simpati. Tentunya hak suara keluarga itu sebagai pemilih akan bisa diarahkan. Dan praktik seperti ini sudah lama berlangsung tapi tidak ada yang bongkar,” terang Dr. Togar Situmorang disampaikan kepada wartawan di Denpasar Bali, Jumat (06/05/2022).

Dr. Togar Situmorang mengatakan, perlu adanya sosialisasi dari pihak sekolah agar orang tua siswa mengetahui dan memahami syarat penerimaan dengan aturan yang jelas. Dimana untuk sekolah favorit diketahui terjadi penumpukan pendaftar dari jalur prestasi, baik akademik maupun non akademik. Sehingga ditekankan, agar diawasi dengan ketat, terutama penerimaan jalur prestasi.

“Perlu diwaspadai akan ada penggunaan sertifikat prestasi palsu atau rapor palsu. Juga surat pindah palsu orang tua. Pihak sekolah harus lebih hati-hati untuk melakukan verifikasi atas surat-surat atau Kartu Keluarga (KK). Bila perlu, dibuatkan surat pernyataan dari para orang tua siswa, apabila ditemukan dugaan penggunaan surat palsu dalam syarat pendaftaran PPDB maka siap untuk siswa tersebut nantinya dikeluarkan,” tegasnya.

Integritas dan sistim pengawasan ketat dalam aturan penerimaan siswa PPDB pasti akan selalu ada celah dicurangi. Dan bila ada hal bertentangan dengan hukum, masyarakat bisa melaporkan ke pihak aparat penegak hukum dan Satgas Saber Pungli. “Harus dicek Bukti Prestasi Olahraga atau prestasi apa berhasil ditorehkan calon siswa dari sekolah asal. Dan jumlah kursi wajib dihitung, juga jumlah kelas yang disediakan,” imbuh Dr. Togar Situmorang.

Ia menekankan, jangan ada pungutan liar dibungkus iuran suka rela untuk pembangunan Gedung atau Peralatan Sekolah. Berharap pemerintah melalui Disdikpora bisa meringankan beban masyarakat dibalik dampak Covid-19. Pastinya akibat pandemi itu, perekonomian masyarakat jadi menurun.

Sangat jelas sebutnya, dalam Undang-Undang Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022, dimana dalam Dikdas dan Dikmen terkait BOS regular yaitu Program Pemerintah Pusat untuk menyediakan pendanaan operasional bagi sekolah bersumber dari DAK Non Fisik.

“Dasar Hukum saat ini yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik. Kemudian terkait dengan Tata Kelola pencatatan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan juga diatur dalam Permendagri,” bebernya.

Dimana lanjutnya, Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemda dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD dan aturan Terakhir Terkait Format Rekening sudah terlampir dalam Persesjen Nomor 19 Tahun 2021 serta menjadi catatan apabila ada Perubahan Rekening hanya dapat dilakukan satu kali per tahun pada Bulan Juli dan Agustus.

“Tujuan jelas untuk membantu operasional sekolah dan BOS. Dana yang mengalir ke rekening Pemda sangat luar biasa besar. Seharusnya dapat dipergunakan maksimal oleh pihak sekolah, bukan malah untuk belanja kepentingan pribadi oknum pejabat, apalagi untuk anggota dewan,” singgungnya.

Ia juga berharap, aliran dana tersebut dapat diawasi pihak Aparat Hukum selain Kejaksaan Tinggi Bali juga diharapkan KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) dapat turun langsung.

“Hal ini demi menjalankan kewajiban sesuai amanah Undang Undang Korupsi untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap upaya-upaya dugaan korupsi. Jangan membuat masyarakat menjadi skeptis, sehingga membuat Tagline (Percuma Melapor). Apalagi dalam jajaran KONI Bali ada Wakil Ketua III sebagai Kepala Dinas Disdikpora Bali,” tandas Dr. Togar Situmorang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *