Pembongkaran Tiang Pondasi Masjid oleh Satpol PP diduga atas perintah Bupati Bireun merupakan Tindakan Arogan dan Sewenang-wenang.

Deliknews-Di negeri yang berlaku syariat pembangunan masjid justru dilarang dan dihentikan membuktikan pemerintah Bireun tidak paham esensi  UU No. 11 thn 2006 ttg Pemerintahan Aceh dan Qanun No. 4 thn 2016 ttg pendirian rumah ibadah.

Pada aturan tersebut khusus masjid tidak diperlukan syarat dan tidak dibolehkan pelarangan pendirian masjid.

Kita ketahui bahwa Muhammadiyah  bukanlah lembaga yang baru hadir di Aceh tapi sudah ada sejak tahun 1926 di Kuala Simpang dan tahun 1928 di Sigli. Ini membuktikan Muhammadiyah telah hadir dan berjuang bersama rakyat sejak masa pra kemerdekaan di Aceh.

Muhammadiyah adalah Ormas terbesar di dunia yang secara nasional Muhammadiyah ada di seluruh provinsi indonesia yang telah mendirikan 119 rumah sakit, 176 perguruan tinggi, 3.334 sekolah dasar, SMP, SMA dan SMK se-Indonesia. Bahkan untuk luar negeri Muhammadiyah sudah ada di Eropa, Amerika, Australia, Malaysia dan Arab Saudi. Khusus  Aceh, Muhammadiyah telah mendirikan 2 universitas di Banda Aceh dan Bireun dan 5 Sekolah Tinggi dengan beragam program studi disamping puluhan PAUD, SD, SMP, SMA. Saat ini juga Muhammadiyah Aceh dalam proses pembangunan rumah sakit dengan lokasi anggaran Rp. 70 M.

Semua kepemilikan Muhammadiyah tersebut diperuntukkan bagi semua anak bangsa tanpa membedakan agama, suku, ras dan keturunan.

Oleh karena itu tidak alasan apapun yang dibenarkan secara sosial atau secara hukum tentang pelarangan pembangunan masjid taqwa sangso tersebut.

Kalau memang katanya ada sedikit penolakan dari warga maka pemerintah dan pihak kepolisian tidak boleh berpihak pada yg melarang karena itu pelanggaran hukum positif. Paling tidak pemerintah kabupaten dan pihak keamanan harus menjadi mitra Muhammadiyah menjelaskan pentingnya keberadaan masjid sebagai penjaga iman islam bukan seperti sekarang malah Bupati menjadi aktor utama pelarangan pembangunan.

Tindakan Bupati Bireun yang juga Ketua Democrat Kabupaten Bireun ini sangat memalukan selain menafikan semangat kebangsaan juga telah mencoreng nama Partai Demokrat secara umum karena pengurus Partai Demokrat di nasional maupun di daerah sangat banyak yang merupakan anggota dan warga Muhammadiyah, kata Muslim Ayub yang juga dewan pengurus PP Muhammadiyah yang juga saat ini menjadi Sekretaris Wilayah NASDEM Aceh(rel/Ali Sadikin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.