Pemekaran Papua Adalah Kebutuhan

- Editorial Staff

Senin, 16 Mei 2022 - 21:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemekaran Papua Adalah Kebutuhan

Oleh : Timotius Gobay

Pemekaran wilayah Papua merupakan kebutuhan rakyat yang telah dipenuhi Pemerintah. Dengan adanya kebijakan tersebut, kemajuan Papua diharapkan dapat segera terwujud.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wilayah Papua terbentang luas, lebih dari 400.000 KM2. Namun di daerah sebesar itu hanya ada dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat.

Oleh karena itu ketika akan ada provinsi baru, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah, masyarakat bersorak gembira. Penyebabnya karena wilayah provinsi jadi makin kecil sehingga memudahkan untuk mengurus administrasi ke ibu kota provinsi.

Pemekaran wilayah Papua didukung penuh oleh masyarakat dan juga tokoh adat. Tokoh adat di Kabupaten Biak Drs. Yulius Yunus Komisba menyatakan bahwa pemekaran daerah otonomi baru di Papua adalah sebuah kebutuhan. Masyarakat sudah meminta pemekaran wilayah sejak tahun 2004.

Drs. Yulius menambahkan, pemekaran wilayah akan berdampak positif bagi masyarakat. Pertama, akan membuka lapangan kerja. Kemudian akan ada kemudahan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Semua ini akan bermanfaat bagi kemajuan warga Papua karena akan berujung dengan kesejahteraan.
Sejak tahun 2004 memang sudah ada provinsi baru yakni Papua Barat. Namun masih dirasa kurang sehingga Papua akan dimekarkan lagi jadi 5 provinsi. Pemekaran ini amat dinanti masyarakat karena akan memudahkan kehidupan mereka. Jika ada provinsi baru maka akan dibangun gedung perkantoran Gubernur dan DPRD yang baru, yang lengkap juga dengan infrastrukturnya.
Infrastruktur berupa jalan raya ini yang dibutuhkan oleh masyarakat karena memudahkan mobilitas. Mereka tidak usah melewati lagi jalan setapak, tetapi bisa lewat jalan beraspal yang kualitasnya bagus. Jika mobilitas masyarakat lebih baik maka pengiriman barang juga lebih cepat dan kehidupan akan lebih baik lagi.
Selain itu, pembangunan jalan raya akan meminimalisasi ketergantungan masyarakat akan transportasi udara. Mereka tak lagi menggunakan pesawat terbang karena bisa jalur darat. Untuk pengiriman barang juga bisa via jalur darat karena jalan rayanya bagus dan mempercepat mobilitas, sehingga memangkas biaya transportasi dan diharap harga barang-barang di Papua bisa ditekan.
Selama ini harga sembako dan barang-barang lain memang jauh lebih mahal daripada di Jawa, bahkan mencapai 2 hingga 3 kali lipat. Penyebabnya karena sulitnya transportasi darat sehingga harus diangkut memakai pesawat kecil. Namun ketika ada jalan raya maka barang-barang bisa dikirim via darat dan akhirnya menurunkan harga barang-barang di Papua. Otomatis kesejahteraan rakyat juga meningkat.
Pemekaran wilayah memang jadi kebutuhan masyarakat karena selain membuat berbagai pembangunan infrastruktur dan jalan raya, maka penambahan provinsi bisa memperbaiki masalah kesehatan di Papua. Akan dibangun Puskesmas dan Rumah Sakit yang representatif untuk melengkapi gedung-gedung di Bumi Cendrawasih. Rakyat bisa berobat karena letak Puskesmasnya dekat, dan juga gratis menggunakan BPJS.
Sangat wajar jika seluruh masyarakat Papua mendukung pemekaran wilayah karena bisa memakmurkan mereka. Akan ada infrastruktur berupa jalan raya dan bangunan berupa Puskesmas dan sekolah. Jika ada sekolah baru maka anak-anak Papua makin cerdas karena bisa menimba ilmu di sana. Mereka juga bisa gratis SPP karena mendapatkan beasiswa otonomi khusus (Otsus).
Pemekaran wilayah adalah kebutuhan bagi semua rakyat Papua dan masyarakat di Bumi Cendrawasih amat menyetujuinya. Tokoh adat Papua juga mendukung penambahan daerah otonomi baru, yang diharapkan dapat mengakselerasi kesejahteraan di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Berita Terkait

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto Menjadi Saksi Pelantikan Kasad
Tak Main-Main, Prajurit TNI Pembunuh Imam Masykur Dituntut Hukuman Mati
4 Prajurit TNI Gugur Saat Kontak Tembak di Kabupaten Nduga Dapat KPLB
Bentrok Masa Palestina vs Israel di Bitung, Kapolri Bereaksi
Menhan Prabowo Resmikan 12 Sumber Titik Air di Pamekasan Madura, Jawa Timur
KPK Bungkam, Kelanjutan Laporan Pengadaan Minyak dan Kilang Pertamina Diragukan Pasca Firli Bahuri Tersangka Pemerasan
Pertamina Ngaku Ada Kerjasama, KPK Terkesan Tutup Mata atas Laporan Pengadaan Minyak dan Kilang
5 Rekomendasi Sandal Crocs untuk Wanita

Berita Terkait

Rabu, 29 November 2023 - 18:00 WIB

Sekda Padang Pariaman Ikut Diperiksa Kejari Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Mesin Cokelat

Senin, 27 November 2023 - 18:12 WIB

Temuan Rp1 Miliar Lebih, BPK Minta Mendagri Perintahkan Sekjen Beri Intruksi Pokja Lebih Teliti

Senin, 27 November 2023 - 17:06 WIB

Bukittinggi Terima Penghargaan dari OJK sebagai Kota Terbaik dalam Akses Keuangan

Senin, 27 November 2023 - 16:44 WIB

Sekda Kota Padang: ASN Harus Jadi Contoh Nyata, Bergabung dengan Bank Sampah

Senin, 27 November 2023 - 10:05 WIB

Kawasan Wisata Equator Bonjol Terlantar, Berlumut, Berumput, dan Bersampah

Minggu, 26 November 2023 - 09:14 WIB

Kombes Pol Hamka BNPB: Salah Besar yang Menyebut Sekda Pasaman Terlibat Proyek RTG Malampah

Sabtu, 25 November 2023 - 11:12 WIB

Kritik Pembebasan Tugas Sekda Pasaman, Dr. Zulfikri Toguan Sebut Menyesatkan, Keliru dan Potensi Abuse of Power

Jumat, 24 November 2023 - 22:17 WIB

Menyoal Novotel Bukittinggi, Ini Aturan yang Melarang Aset Daerah Dijadikan Jaminan Pinjaman

Berita Terbaru

Regional

Ahli Sebut Perkara PKPU Tidak Mengenal Nebis In Idem

Kamis, 30 Nov 2023 - 00:53 WIB

Foto: Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya alias De Gadjah. Sumber: Dok. Gerindra Bali.

Bali

Bali Solid, De Gadjah Optimis Pilpres Satu Putaran

Rabu, 29 Nov 2023 - 21:41 WIB