Kasus Jalan Pura Ditutup dan Disertifikatkan, Negara Mesti Hadir

Pemedalan Pura Dalem Bingin Ambe yang ditutup tembok. (Ist)

Denpasar – Masih mengambang kasus tempat ibadah umat Hindu yakni pamedal (akses masuk) Pura Dalem Bingin Ambe yang ditutup dan disertifikatkan oknum hingga kini belum menemukan solusi seperti diharapkan. Padahal kasus ini sudah sangat lama.

Negara yang diwajibkan hadir melindungi umat beragama dan memberikan jaminan kemerdekaan untuk memeluk agama pun menjadi terkesan tidak bergerak dengan cepat. 

Bagaimana bisa akses masuk tempat ibadah terlebih Pura Kuno memiliki situs sejarah jalannya ditutup dan diterbitkan sertifikat atas nama seseorang lalu dijadikan kos-kosan. Dalam hal ini tentunya negara mesti hadir dan bertanggungjawab.  

Wakil Ketua Bidang Hukum dan Organisasi PHDI Provinsi Bali, Wayan Pasek Sukayasa, ST, SH, saat dikonfirmasi pada Sabtu (14/5/2022) mengatakan, pihaknya akan menempuh jalur hukum apabila proses secara kekeluargaan tidak bisa menjadi jalan keluar. 

Menurutnya, hal ini sudah termasuk pelanggaran HAM berat yang berpotensi menimbulkan konflik antar agama. Terlebih menurut informasi, penutup akses tersebut seorang yang non-Hindu.

“Langkah kita di PHDI tetap mengikuti proses. Jika ada surat yang dikeluarkan pihak BPN bahwa tanah laba pura tersebut belum punya identitas kepemilikan bukan berarti seseorang semena-mena tutup aksesnya keluar masuk apalagi merupakan tempat peribadatan umat beragama Hindu (Pura),” tandas Sukayasa.

“Masalahnya adalah bagaimana sesorang bisa menutup akses jalan orang, apalagi Pura tersebut milik banyak orang yang untuk melakukan persembahyangan umat Hindu. PHDI sebagai majelis selalu akan mendampingi dalam penyelesaiannya, jika secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil, maka kita akan tempuh jalur hukum,” sambungnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Ketua PHDI Denpasar, I Made Arka, SPd, MPd, mengatakan bahwa dirinya sudah bergerak untuk mengundang Kelian Adat, Perbekel, Bendesa Adat Denpasar, Kapolsek Denpasar Barat, serta pemilik lahan di depan pamedal (pintu gerbang, red) Pura tersebut untuk bertemu.

Sayang, undangan tersebut tidak dipenuhi sang pemilik tanah, di mana hal ini sudah tiga kali dilakukan PHDI Denpasar.

“Ini sudah kasus lama sekali, ini berawal dari informasi pemilik Pura tersebut. Dikatakan pemilik lahan di depan itu adalah ahli waris yang sudah pindah agama, tentu setelah pindah agama tidak peduli dengan Pura-nya,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, bisa saja menekan dalam kasus ini, tetapi itu bukan sikap pengayom umat yang baik. Apalagi menjelekkan satu sama lainnya, dan dikatakannya juga sudah berkoordinasi terhadap Wali Kota Denpasar.

“Wali Kota juga sudah menghimbau untuk mencari solusi yang paling tepat, karena kita di majelis Agama tidak mungkin melakukan hal yang tidak baik. Ya menurut kami hal itu lah yang terbaik, dengan menawarkan agar bisa dibeli,” papar Made Arka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.