Bambang Haryo: LRT Jabodebek Salah Konsep, Berpotensi Rugikan Negara

Bambang Haryo saat masih sebagai anggota komisi V DPR-RI, meninjau LRT Jabodebek

JAKARTA – Proyek light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) dinilai tidak efektif dan efisien sehingga kurang bermanfaat bagi masyarakat dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Menurut pemerhati transportasi logistik Bambang Haryo Soekartono, LRT Jabodebek tidak efektif karena salah fungsi dan penempatan. Jalur LRT itu dibangun menghubungkan antarkota layaknya fungsi kereta komuter atau KRL (kereta rel listrik), padahal kapasitas angkutnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan KRL.

“Tidak ada negara di dunia yang bangun LRT untuk angkutan antarkota, sebab moda ini umumnya dibangun di kawasan tertentu yang spesifik di dalam kota. Jaraknya lebih pendek dari MRT dan banyak pemberhentian atau stasiun. Membangun LRT untuk antarkota tidak akan efektif dan pasti mahal, seperti halnya yang ada di Indonesia, yaitu Lintasan LRT Jabodebek antar kota yang memiliki jarak 44,3 km ,” ungkapnya, Rabu (1/6/2022).

Bambang Haryo memberikan contoh, di Singapura terdapat tiga jalur LRT yang semuanya dibangun di dalam kawasan tertentu, yakni jalur Bukit Panjang 7,6 km di kawasan industri dan agrikultur, Sengkang 10,7 km di pusat permukiman, dan Panggol 10,3 km di new town dan wisata. Sedangkan panjang jalur MRT di negara tersebut itu mencapai 216 km yang dilayani rangkaian gerbong lebih banyak dan lebih besar. Fungsi daripada MRT menjadi transportasi Hub (utama) didalam kota yang terkonektivitas (terangkai) dengan transportasi LRT dikawasan tertentu dalam kota. Demikian juga diseluruh negara di dunia seperti itu, tidak seperti di Indonesia yang berlaku sebaliknya.

LRT Jabodebek yang dibangun sejak 2015 itu menelan biaya hingga Rp32,5 triliun. Biaya ini bengkak Rp2,6 triliun dari target penyelesaian pada tahun 2019 sebesar Rp29,9 triliun padahal rencana awal hanya sekitar Rp23 triliun. Kenaikan biaya tersebut sangat fantastis dan terkesan menggunakan perhitungan yang asal – asalan karena pengaruh kurs dollar dari 2015 ke 2019 kenaikannya tidak signifikan.

“Pembengkakan biaya dan mundurnya penyelesaian proyek LRT tersebut perlu dilakukan analisa dan evaluasi karena investasinya juga kurang transparan ada biaya – biaya yang langsung dianggarkan melalui BUMN Karya,” kata Bambang Haryo.

Negara terancam rugi besar karena mundurnya penyelesaian proyek LRT tersebut, juga salah satunya akibat penyelesaian rangkaian gerbong kereta di 2019 belum bisa dioperasikan karena infrastruktur rel keretanya belum siap, sehingga terjadi idle atau kapasitas menganggur, ini akan merugikan operator PT. KAI serta masyarakat calon pengguna LRT tersebut. Apalagi hingga Mei 2022, Presentase penyelesaian pembangunan 18 stasiun LRT masih berkisar 70-80%. Dan progres keseluruhan infrastruktur masih sekitar 81.75 %.

Selain biaya mahal, ungkap Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini, kapasitas atau daya tampung LRT Jabodebek relatif kecil yakni maksimal 240.000 penumpang per hari, bahkan dikurangi menjadi hanya 140.000 penumpang per hari.
Dia mengatakan, di sejumlah negara LRT sebenarnya mulai ditinggalkan karena dianggap kurang efisien mengingat daya angkutnya sebagai urban transport tidak memadai. Di Jepang, misalnya, tren LRT terus menurun. Pada 1958, di negara itu terdapat 38 operator LRT dengan panjang 1.200 km, tetapi pada 2004 jumlah operator tinggal 10 dan panjang sekitar 200 km.

Seharusnya infrastruktur prasarana LRT investasinya jauh lebih murah karena sangat sederhana, sebagai gambaran LRT di Jepang biaya infrastruktur sarananya 1 milyar yen per km sedangkan MRT sekitar 10milyar yen per km. Walaupun infrastrukturnya jauh lebi murah tetapi kapasitas angkutnya jauh lebih kecil serta kecepatannya lebih rendah dari MRT, maka LRT kurang diminati oleh masyarakat di kota – kota besar di seluruh dunia.

Faktor lain yang membuat biaya LRT Jabodebek mahal, kata Bambang Haryo, adalah penggunaan rel (track gauge) LRT Jabodebek berukuran 1.435 mm yang biasa dipakai untuk KA kecepatan di atas 200 km per jam. Padahal kecepatan LRT maksimum 60-80 km per jam sehingga cukup menggunakan ukuran rel standar 1.067 mm.

Sangat disayangkan jalur LRT dibangun 100% melayang (elevated) dengan tiang penyangga yang terlalu besar dan tinggi, seharusnya sebagian bisa tidak elevated. Demikian juga semua stasiun dibangun ukuran yang terlalu besar, sehingga biaya pembangunan menjadi sangat mahal. Bahkan saat ini jalur LRT tidak
terkoneksi dengan jalur MRT dan tidak terkoneksi dengan terminal angkutan publik lanjutan lainnya misalnya bus, bemo, dll. Sehingga dikhawatirkan LRT sulit untuk bisa diminati oleh masyarakat. Sedangkan diseluruh negara di dunia jalur LRT terkoneksi dengan MRT dan Jalur MRT terkoneksi dengan kereta cepat antar kota dan antar provinsi. “kata Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini.

KA Komuter

Dengan biaya sebesar Rp32,5 triliun, proyek LRT Jabodebek dinilai tidak ekonomis dan efisien dibandingkan dengan kereta api komuter atau Kereta Rel Listrik (KRL) yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar.

“Apabila di jalur LRT itu dibangun KA komuter berbasis rel, investasinya akan jauh lebih murah dan kapasitas angkutnya lebih besar, sekaligus insfastruktrur relnya bisa digunakan untuk kereta logistik,” ujar BHS.

Menurut dia, pemerintah bisa membangun sejenis KLR Jabodetabek yang mempunyai kapasitas seperti yang ada saat ini, yaitu 1,5 juta penumpang per hari dengan biaya investasi sekitar Rp6 triliun. Dengan rincian jaringan rel ganda (double track) sepanjang 44,3 km senilai Rp3 triliun karena per kilometer kereta biayanya Rp30 miliar dan 100 rangkaian kereta per train set senilai Rp3 triliun karena per rangkaian kereta biayanya Rp30 miliar.

Anggota DPR periode 2014-2019 ini mengatakan pemerintah tidak belajar dari kegagalan proyek LRT Palembang yang menghabiskan biaya Rp10,9 triliun tetapi sampai sekarang sepi penumpang. Hingga kini, dia menyebut LRT Palembang masih disubsidi Rp119 miliar per tahun.

“Akibat kesalahan pemerintah membangun LRT tanpa studi kelayakan yang benar, subsidi LRT Palembang dan Jabodebek nantinya diperkirakan harus ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia melalui APBN. Mana peran litbang pemerintah, BRIN harus mengkaji ulang konsep LRT itu. Jangan sampai rakyat yang menanggung bebannya dalam jangka panjang karena proyek LRT gagal dan rugi besar,” tegas BHS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.