Data Vaksin Bermasalah, Kepala Dinkes Sumatera Barat Belum Buka Suara

Padang, – Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat masih belum buka suara soal adanya informasi dari masyarakat yang belum divaksin tapi terdaftar sudah divaksin di Aplikasi PeduliLindungi, hingga sudah ada yang melapor ke Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Barat dr Lila Yanwar dikonfirmasi pada (2/6/22) pagi via WhatsApp terkait persoalan ini belum merespon, dan via telepon juga belum menjawab.

Sebelumnya diberitakan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat segera menyelidiki adanya potensi dugaan tindak maladministasi dan tidak menutup kemungkinan tindak pidana dari sertifikat vaksin yang dianggap gaib.

Baca juga: Data Vaksin Sumbar Dipertanyakan, Ombudsman: Ada Potensi Dugaan Maladministasi dan Pidana

Warga Belum Divaksin Tapi Sudah Ada Sertifikat, Ombudsman Sumbar Turun Tangan

Ombusdman Perwakilan Sumatera Barat telah menerima laporan dari masyarakat yang sudah memiliki sertifikat vaksin di Aplikasi PeduliLindungi, sementara nyatanya belum divaksin.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Heriani mengatakan dengan adanya informasi masyarakat yang mendapat sertifikat vaksin boster padahal belum pernah divaksin, maka kevalidan jumlah capaian vaksin ketiga untuk Provinsi Sumatera Barat sebanyak 680.204 berdasarkan data Kemenkes per tanggal 31 Mei 2022 Pukul 18.00 WIB patut dipertanyakan.

Menurut Yefri Heriani, jika hal tersebut benar terjadi, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu keamanan data masyarakat, kesewenangan dalam menggunakan data penduduk, kevalidan data vaksin secara nasional dan anggaran negara yang telah digunakan.

“Kita akan dalami lebih jauh, jika ini benar terjadi, pertanyaannya bagaimana keamanan data penduduk, kevalidan data vaksin nasional, dan realisasi penggunaan anggaran negara,” kata Yefri Heriani dikonfirmasi, Rabu (1/6/22).

“Bayangkan ketika satu orang dinyatakan telah divaksin secara administrasi dan kenyataannya belum, lalu ke mana dosis vaksin sebenarnya diberikan. Lebih jauh bagaimana pelaporan penggunaan keuangan negara,” tegas Kepala Ombusdman ini.

Yefri Heriani menghimbau kepada masyarakat untuk mengecek riwayat vaksin pada aplikasi PeduliLindungi masing-masing. Jika didapati hal yang sama segera melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat bisa disampaikan ke nomor telepon 08119553737.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.