Ketua LSM POSE RI Menduga Banyaknya Proyek MANGKRAK di Sumsel Akibat Adanya Indikasi Penyimpangan Anggaran

Palembang, Sumsel, deliknews.com – Terkait banyak indikasi dugaan Kasus Kasus Penyalahgunaan Anggaran yang dikucurkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Baik itu Dana Anggaran APBN begitu juga Dana dari APBD di Provinsi Sumatera Selatan.

Menyebabkan Banyaknya Pembangunan Proyek – Proyek Di Sumatra Selatan baik itu Pembangunan Jalan, Pembangunan gedung serta Proyek Jembatan Yang terkadang tidak terselsaikan (MANGKRAK) Ketua LSM POSE RI Sumsel Des Lefri S,H Menduga adanya indikasi Penyimpangan,” Ujarnya Rabu (01/06/2022).

Ketua LSM POSE RI Sumsel Des Lefri S,H juga mengatakan Terkait proyek Pemerintah Daerah dikabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan Mengingat Anggaran di kucurkan Pemerintah itu Triliunan bukan sedikit

“Sudah Seharusnya Profesional lah dalam menjalankan Sistem, itu baik dari pengawasan instansi terkait inspektorat bekerjalah sesuai SOP,” Tutur Des.

“Aparat penegak Hukum Juga Harus Profesional Juga pada saat temuan pun jika patal tolong di proses Sesuai mekanisme apa pelanggaran yang mereka wajib pertanggungjawabkan.” Tegas Des.

“Jangan hanya tutup mata, dan terkesan mandul baik itu pihak Tindak pidana korupsi polri dan Juga pihak kejaksaan Negri Tinggi Sumsel ayo bangun Negeri tercinta ini Sesuai mekanisme porsi kerja masing – masing tolong jangan hanya tutup mata dan terkesan MANDUL,” Jelasnya.

“Banyak Kasus-kasus Tindak pidana korupsi di Yang belum terselesaikan baik itu di kabupaten – kabupaten maupun di Kota Palembang wilayah Provinsi Sumatera Selatan tidak perlu harus di paparkan Satu persatu,” Terang Des dengan nada kesal.

Apabila Aparat Penegak Hukum itu lemah bagaimana Jika kami Ada Temuan, ada kejanggalan – kejangalan hanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus mengadu apa harus mengadu ke TUHAN,” Tegas Des.

Demo” Berbicara Lantang Pakai TOA di Depan kantor kantor Mereka trus menerus Kurasa mereka pun Terganggu “Mendengarkan Aspirasi Kami Sesuai temuan kami kroscek di lapangan,” Papar Des.

Yakin lah kalau Pihak – pihak Aparat Penegak Hukum itu bekerja Sesuai Operasional ( SOP) Dengan Profesional, aku yakin berkurang juga Niat niat koruptor itu berfikir untuk Merampok Anggaran Dana baik itu APBN dan APBD yang di kucurkan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Semoga untuk kedepannya Keprofesionalan kinerja Masing masing instansi terkait itu bisa di jalankan sesuai mekanisme juga aturan Undang undang yang berlaku dibuat bukan hanya aturan saja,” Tutup Des.

(Adi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.