Tidak Miliki Dokumen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Baznas Pasaman Perlu Jadi Perhatian Penegak Hukum

Ilustrasi
Ilustrasi

Pasaman, – Baznas Kabupaten Pasaman mengaku tidak mengetahui dokumen laporan Pengumpulan dan Pendistribusian dana zakat selama tahun 2019, 2020, dan 2021. Hal ini disampaikan Ketua Baznas Pasaman Asnil secara tertulis pada Kamis (19/5/22) membalas surat Permintaan Salinan Dokumen yang dilayangkan deliknews.com.

Berdasarkan surat yang sudah kami terima dari Saudara Nomor: 06/DN/SP/V-2022 tanggal 14 April 2022, Perihal: Permintaan Salinan Dokumen Pengumpulan dan Pendistribusian dana zakat tahun 2019, 2020, dan 2021, dengan ini perlu kami sampikan bahwa Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman mulai bertugas sebagaimana Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/501/BUB-PAS/2021 tanggal 08 Desember 2021.

Baca juga: Data Vaksin Sumbar Dipertanyakan, Ombudsman: Ada Potensi Dugaan Maladministasi dan Pidana

Diminta Ditertibkan, Rokok Ilegal Beredar di Pasaman Sumbar Rugikan Negara

“Maka dari itu, kami tidak berwenang dan tidak mengetahui dokumen salinan yang saudara minta karena bukan masa periode kami, sedangkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) nomor 4 tahun 2018 tentang pelaporan pelaksanaan pengelolan zakat satu kali per- enam bulan,” kata Asnil dalam surat tersebut.

Sebelumnya pada 14 April 2022, deliknews.com mengajukan permohonan Permintaan Salinan Dokumen Pengumpulan dan Pendistribusian dana zakat tahun 2019, 2020, dan 2021.

Surat permohonan tidak ditanggapi, hingga pada 10 Mei 2022 deliknews.com melayangkan surat Keberatan kepada Ketua Baznas Pasaman. Namun Ketua Baznas mengakui tidak berwenang dan tidak mengetahui salinan dokumen yang diminta.

Atas persoalan ini, deliknews.com telah mengajukan permohonan Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Untuk diketahui, dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada Pasal 35 telah mengatur bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ dalam bentuk akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ, serta penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Tidak hanya itu, UU Pengelolaan Zakat ini telah mengatur ketentuan pidana pada Pasal 39 bahwa setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.