Majelis Hakim Tipikor Banda Aceh Vonis Bebas Empat Terdakwa Kasus Pengadaan Sapi Bali

Banda Aceh Deliknews- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, menvonis bebas empat terdakwa kasus tindak pidana korupsi pengada an Sapi Bali pada Dinas Peternakan Aceh tahun anggaran 2017, Selasa, 7 Juni 2022 di Banda Aceh.

Empat terdakwa masing-masing, Alimin Hasan (58), merupakan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Ichwan Perdana Satria (52), PPTK pada Dinas Peternakan Aceh. Kuswandi (43), Direktur CV. Menara Company, dan Surya (54), pelaksana lapangan CV. Menara Company.

Sidang dipimpin Majelis Hakim Nani Sukmawati, SH, MH (ketua), memutuskan berdasarkan fakta dalam persidangan, keempat terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah, melakukan tindakan pidana seperti yang dituntut Jaksa Penuntut Umum(JPU).

Karena itu, majelis memerintahkan untuk memulihkan hak harkat dan martabat terdakwa.

Mejelis hakim menyebut, fakta dalam persidangan bahwa proyek pengadaan Sapi Bali tersebut sudah sesuai kontrak dan tugasnya.

Selain itu, mereka telah melaksanakan penyerahan Sapi sebanyak 225 ekor, sesuai kontrak dan berdasarkan pemeriksaan sampel (contoh) darah maupun fisik, tidak ditemukan cacat atau penyakit.

Usai persidangan, Kasipidsus Kejari Aceh Besar, Yudhi Saputra menyatakan keberatan atas vonis bebas tersebut. Pihaknya akan melakukan langkah hukum selanjutnya yaitu mengajukan kasasi.

“Sesuai fakta-fakta yang kami sampaikan pada sidang sebelumnya, kami tetap berkeyakinan para terdakwa bersalah dan kami akan ajukan kasasi,” tegas Yudhi Saputra.

Sebelumnya JPU menuntut perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999, yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Karena itu, terdakwa Alimin Hasan, Ickhwan Perdana dan Satria masing-masing dituntut tujuh tahun dan enam bulan penjara.

Sementara itu, JPU menuntut dua terdakwa lain dengan hukuman lebih berat, yaitu Kuswandi dan Surya. Keduanya masing-masing delapan tahun dan enam bulan penjara.

JPU menilai, berdasarkan fakta persidangan ditemukan serangkai perbuatan-perbuatan penyimpangan atau melawan hukum, yang dilakukan empat terdakwa sehingga merugikan keuangan negara Rp1,2 miliar.

Terdakwa Kuswandi dan Surya juga dikenakan denda Rp 300 juta, dan apabila tidak denda dibayar, maka diganti dengan kurungan selama enam bulan dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp1,236 miliar.

Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti setelah putusan memiliki kekuatan tetap, maka harga benda terdakwa disita dan dilelang untuk membayar kerugian negara. Sumber  (Alisadikin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.