Temuan BPK RI Atas Kewajiban Bayar Gayo Lues Mencapai 31 Miliar Lebih

Gayo Lues-Deliknews-Berdasarkan LHP-LKPD Kab. Gayo Lues TA. 2021 ada beberapa permasalah yang dinilai serius dan perlu penanganan cepat adapun temuan BPK tersebut ialah.

1. Perubahan alokasi anggaran dari belanja pegawai ke belanja lainnya tidak realistis sehingga menimbulkan hutang sebesar Rp 17.149.439.655,90

2.Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mempergunakan kas yang dibatasi penggunaanya untuk menutup defisit sebesar Rp14.329.154.089,00

Secara keseluruhan, kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues di tahun 2022 adalah sebesar Rp 31.478.593.744,90 yang terdiri dari Utang Belanja APBK sebesar Rp 17.149.439.655,90 dan sisa kas yang ditentukan peruntukannya sebesar Rp 14.329.154.089,00.

Atas temuan tersebut BPK menyatakan Kondisi ini tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 4 Ayat (1) yang

menyatakan bahwa penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah.

c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Poin 2 Belanja Daerah pada huruf a dan c.

d. Surat Edaran Bupati Gayo Lues Nomor 900/358/2021 tentang Refocusing dan

Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2021 Poin 1 Huruf (b) yang menyatakan bahwa dalam melakukan formulasi kegiatan/sub kegiatan, beberapa anggaran belanja yang tidak diperkenankan untuk dikurangi yaitu:

1) Gaji dan Tunjangan;

2) Program/Kegiatan Tahun 2020 yang Belum Terbayar;

3) Gaji Aparatur Kampung; dan

4) Program/Kegiatan Wajib dan Mengikat (Termasuk Rutin).

Hal ini mengakibatkan:

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tidak dapat membiayai seluruh kegiatan belanja yang telah terlaksana dan berdampak pada bertambahnya utang atas kegiatan sebesar Rp 17.149.439.655,90

b. Realisasi Belanja Pegawai yang melebihi alokasi anggaran sebesar Rp 47.986.170.613,00; dan Penambahan kegiatan pada APBK-P yang tidak mengikat membebani keuangan daerah.

Kondisi tersebut disebabkan

a. Surat Ketua TAPK kepada Kepala Bappeda Nomor 900/832/2021 tanggal 1 September 2021 Perihal Pagu Perubahan TA 2021 di SIPD tidak sesuai ketentuan dan TAPK dalam menyusun APBK-P tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Atas temuan BPK tersebut Pemerintah Kabupaten Gayo Lues melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Kepala BPKK, dan Ketua TAPK menyatakan setuju atas kondisi tersebut dan akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menyoroti hal ini, Abdullah ketua PKN Gayo Lues mengatakan, atas temuan tersebut BPK merekomendasikan Bupati Gayo Lues agar: Menyusun dan melaksanakan road map penyelesaian utang daerah dan rencana pelaksanaan kegiatan atas dana mengikat yang telah terpakai sehingga terdapat rencana aksi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues untuk memastikan permasalahan utang dan penggunaan kas dibatasi penggunaannya tidak terulang kembali pada tahun-tahun berikutnya.

b. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK untuk memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam menyusun APBK Gayo Lues tahun anggaran berikutnya dengan nilai anggaran pendapatan yang rasional dapat diterima oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues serta nilai anggaran belanja yang sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup; dan Memerintahkan Kepala BPKK selaku BUD untuk meningkatkan manajemen pengelolaan kas daerah, terutama atas dana-dana mengikat yang telah ditentukan peruntukannya, dan segera menyelesaikan seluruh pembayaran kepada para pihak yang berhak, dan menyetorkan kewajiban ke Kas Negara, mengganggarkan kembali belanja yang belum teralisasi TA 2021, serta tidak menggunakan dana yang dibatasi penggunaannya pada tahun anggaran berikutnya.

Lanjut dia, masalah keuangan negara adalah permasalahan yang serius dan tidak bisa seenaknya diperlakukan agar pemerintah daerah benar-benar memperhatikan temuan tersebut dan menindaklanjuti sesuai yang disarankan oleh BPK RI.(tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.