Bali  

Jalan Kura-Kura? PHDI Urus Kasus Pura Jadi Kos-Kosan

Ket Photo : Ketua PHDI Bali, I Nyoman Kenak (photo by net)

Denpasar, Deliknews – Mencuatnya kasus lahan Pura Dalem Bingin Ambe Denpasar yang sudah pasti sebelumnya terkonsep Asta Kosali dan Asta Bumi, seperti Madya Mandala (Bagian Tengah) dan Nista Mandala (Bagian Teben/Hilir) sebagai satu kesatuan Pura yang belakangan disertifikatkan dan dijadikan kos-kosan mengundang keprihatinan.

Kurang lebih 5 bulan berlalu semenjak kasus ini viral, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali diharapkan oleh pengempon pura bisa mengembalikan keutuhan lahan pura dan mencarikan jalan keluar sepertinya belum menemukan titik terang.

Penyelesaiannya terkesan lamban bak jalan kura-kura dan belum ada ketegasan. Apakah nantinya PHDI sebagai pengayom umat Hindu akan melakukan gugatan atau memberikan kompensasi kepada pihak yang memiliki sertifikat? Masih terlihat gamang alias ‘saru geremeng’.

Padahal Pura Dalem Bingin Ambe dikabarkan berdiri sebelum Indonesia Merdeka yang seharusnya masuk sebagai cagar budaya ini tersisa hanya lahan Utama Mandala (Bagian Hulu). Dan itu pun ditembok ditutup rapat sehingga umat atau penyungsung lebih dari 500 orang tidak memiliki akses masuk guna melakukan persembahyangan.

Ketua PHDI Bali, I Nyoman Kenak ditemui wartawan disela kesibukan baru-baru ini Senin (13/06/2022) mengatakan, pihaknya berharap ada angin segar terkait akan digelarnya pertemuan kembali yang mengundang semua pihak terlibat. Menemukan jalan terbaik dan akses pemedal Pura Dalem Bingin Ambe bisa kembali seperti semula.

“Terakhir informasi pihak dari PHDI Denpasar yang terus melakukan komunikasi dengan pihak kita (PHDI Bali, red), mudah-mudahan ada angin segar di pertemuan berikutnya setelah hari raya Kuningan nanti. Ini harus segera kita selesaikan! Intinya umat di Pura (Dalem Bingin Ambe, red) ini ga boleh terganggu persembahyangannya hanya karena kasus ini,” pungkasnya.

Sementara Ketua PHDI Denpasar, I Made Arka dihari dan tanggal sama menyampaikan secara singkat, bahwa akan ada pertemuan lanjutan dengan mendatangkan semua pihak terkait penutupan akses pemedal Pura Dalem Bingin Ambe, yang diharapkan akan ada penjelasan dalam penyelesaian.

“Swastyastu, nggih kita sudah rencanakan. Setelah hari raya (Kuningan,red) ini kita akan undang untuk minta tanggapan dari pihak yang menutup akses jalan. Suksma,” jelasnya singkat melalui pesan WA kepada awak media.

Untuk diketahui dalam pertemuan sebelumnya, sangat mencengangkan dengan apa disampaikan Putu Diah Ratna Juwita, perwakilan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Bidang Cagar Budaya, jika Pura Dalem Bingin Ambe yang dikabarkan berdiri sebelum Indonesia Merdeka dan diempon lebih dari 500 orang ini belum terdata di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

“Pura Dalem Bingin Ambe belum terdata. Belum ada inventarisnya. Hanya baru diduga Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB),” sebutnya.

Ia menambahkan, Pura dapat dikatakan sebagai Cagar Budaya minimal Pura tersebut sudah berumur 50 tahun. “Salah satu syarat Pura dikatakan Cagar Budaya minimal berusia 50 tahun,” tambah Putu Diah Ratna Juwita.

Sebelumnya juga Wakil Ketua Bidang Hukum dan Organisasi PHDI Provinsi Bali, Wayan Pasek Sukayasa, ST, SH, saat dikonfirmasi pada Sabtu (14/5/2022) bulan lalu mengatakan, pihaknya akan menempuh jalur hukum apabila proses secara kekeluargaan tidak bisa menjadi jalan keluar.

Menurutnya, hal ini sudah termasuk pelanggaran HAM berat yang berpotensi menimbulkan konflik antar agama. Terlebih menurut informasi, penutup akses tersebut seorang yang non-Hindu.

“Langkah kita di PHDI tetap mengikuti proses. Jika ada surat yang dikeluarkan pihak BPN bahwa tanah laba pura tersebut belum punya identitas kepemilikan bukan berarti seseorang semena-mena tutup aksesnya keluar masuk apalagi merupakan tempat peribadatan umat beragama Hindu (Pura),” tandasnya.

“Masalahnya adalah bagaimana seseorang bisa menutup akses jalan orang, apalagi Pura tersebut milik banyak orang yang untuk melakukan persembahyangan umat Hindu. PHDI sebagai majelis selalu akan mendampingi dalam penyelesaiannya, jika secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil, maka kita akan tempuh jalur hukum,” tegas Pasek Sukayasa.[ dn ]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.